E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 78%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 78%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•

Kesejahteraan Rakyat

3393 artikel ditemukan

MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal
MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal
Kesejahteraan Rakyat16 April 2026
MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal
Kesejahteraan Rakyat
MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendesak Universitas Indonesia untuk memberikan sanksi tegas terhadap mahasiswa yang diduga terlibat dalam percakapan bermuatan pelecehan seksual di lingkungan Fakultas Hukum (FH). Ia juga mendorong agar penyelesaian kasus dilakukan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku.

16 April 2026
Kontrak PPPK Rp0 di Kota Baubau Tidak Manusiawi, Aparat Harus Turun Tangan Investigasi
Kontrak PPPK Rp0 di Kota Baubau Tidak Manusiawi, Aparat Harus Turun Tangan Investigasi
Kesejahteraan Rakyat16 April 2026
Kontrak PPPK Rp0 di Kota Baubau Tidak Manusiawi, Aparat Harus Turun Tangan Investigasi
Kesejahteraan Rakyat
Kontrak PPPK Rp0 di Kota Baubau Tidak Manusiawi, Aparat Harus Turun Tangan Investigasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menyoroti keras kasus perjanjian kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Baubau yang bernilai nol rupiah. Ia menilai praktik tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip dasar negara.

Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi
Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi
Kesejahteraan Rakyat16 April 2026
Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi
Kesejahteraan Rakyat
Persaingan Tidak Sehat Antar-Kampus Swasta dalam PMB Ganggu Kualitas Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menyoroti dinamika persaingan antarperguruan tinggi swasta (PTS) yang dinilai semakin ketat dan berpotensi mengganggu kualitas pendidikan tinggi. Ia mengingatkan bahwa fenomena tersebut perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru.

Tutup Kesenjangan Kepesertaan JKN, Skema Pembagian Peran Pusat dan Daerah Harus Jelas
Tutup Kesenjangan Kepesertaan JKN, Skema Pembagian Peran Pusat dan Daerah Harus Jelas
Kesejahteraan Rakyat16 April 2026
Tutup Kesenjangan Kepesertaan JKN, Skema Pembagian Peran Pusat dan Daerah Harus Jelas
Kesejahteraan Rakyat
Tutup Kesenjangan Kepesertaan JKN, Skema Pembagian Peran Pusat dan Daerah Harus Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal, mengusulkan skema pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya menutup kesenjangan pembiayaan kepesertaan yang masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat.

Netty Minta Perbaikan Data DTSEN dan Kemudahan Reaktivasi Peserta JKN
Netty Minta Perbaikan Data DTSEN dan Kemudahan Reaktivasi Peserta JKN
Kesejahteraan Rakyat16 April 2026
Netty Minta Perbaikan Data DTSEN dan Kemudahan Reaktivasi Peserta JKN
Kesejahteraan Rakyat
Netty Minta Perbaikan Data DTSEN dan Kemudahan Reaktivasi Peserta JKN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dinilai berpotensi merugikan masyarakat.

Kekerasan Seksual Rambah Kampus Ternama, Legislator: Lingkungan Pendidikan Harus Jadi Ruang Aman
Kekerasan Seksual Rambah Kampus Ternama, Legislator: Lingkungan Pendidikan Harus Jadi Ruang Aman
Kesejahteraan Rakyat16 April 2026
Kekerasan Seksual Rambah Kampus Ternama, Legislator: Lingkungan Pendidikan Harus Jadi Ruang Aman
Kesejahteraan Rakyat
Kekerasan Seksual Rambah Kampus Ternama, Legislator: Lingkungan Pendidikan Harus Jadi Ruang Aman

PARLEMENTARIA, Jakata – Munculnya kasus pelecehan seksual di salah satu universitas ternama, Universitas Indonesia (UI), yang melibatkan belasan pelaku kini tengah menjadi sorotan tajam. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut secara transparan dan tanpa pandang bulu.

BAM Desak Perlindungan Hak Warga Tergusur di Situ Rompong Tangerang
BAM Desak Perlindungan Hak Warga Tergusur di Situ Rompong Tangerang
Kesejahteraan Rakyat15 April 2026
BAM Desak Perlindungan Hak Warga Tergusur di Situ Rompong Tangerang
Kesejahteraan Rakyat
BAM Desak Perlindungan Hak Warga Tergusur di Situ Rompong Tangerang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menegaskan pentingnya perlindungan hak warga yang tergusur akibat proyek di kawasan Situ Rompong, Tangerang, Banten. Menurutnya, lahan seluas 6,1 hektar yang meliputi danau ini memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan penanganan yang melibatkan banyak komisi di DPR RI.

Tuntut Keberpihakan Pemerintah, Kemnaker Diminta Pasang Badan untuk Eks Karyawan Merpati
Tuntut Keberpihakan Pemerintah, Kemnaker Diminta Pasang Badan untuk Eks Karyawan Merpati
Kesejahteraan Rakyat15 April 2026
Tuntut Keberpihakan Pemerintah, Kemnaker Diminta Pasang Badan untuk Eks Karyawan Merpati
Kesejahteraan Rakyat
Tuntut Keberpihakan Pemerintah, Kemnaker Diminta Pasang Badan untuk Eks Karyawan Merpati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap pemerintah yang dinilai melepaskan tanggung jawab. Ia menyoroti pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menyebutkan bahwa kasus PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) bukan merupakan kasus perselisihan hubungan industrial. 

Obon Tabroni Soroti Nasib Dana Pensiunan Eks Karyawan Merpati
Obon Tabroni Soroti Nasib Dana Pensiunan Eks Karyawan Merpati
Kesejahteraan Rakyat15 April 2026
Obon Tabroni Soroti Nasib Dana Pensiunan Eks Karyawan Merpati
Kesejahteraan Rakyat
Obon Tabroni Soroti Nasib Dana Pensiunan Eks Karyawan Merpati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni menyoroti mengenai pengelolaan dana pensiun para mantan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Menurutnya, terdapat prinsip krusial yang belum terjelaskan secara gamblang dalam rapat tersebut, yakni prinsip keterpisahan kekayaan antara perusahaan dengan dana pensiun.

Pemanfaatan Naskah Kuno untuk Peningkatan Literasi Masyarakat Harus Direalisasikan
Pemanfaatan Naskah Kuno untuk Peningkatan Literasi Masyarakat Harus Direalisasikan
Kesejahteraan Rakyat15 April 2026
Pemanfaatan Naskah Kuno untuk Peningkatan Literasi Masyarakat Harus Direalisasikan
Kesejahteraan Rakyat
Pemanfaatan Naskah Kuno untuk Peningkatan Literasi Masyarakat Harus Direalisasikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) perlu untuk tidak sekadar menjadi tempat menyimpan naskah kuno, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan literasi nasional.

Pemerintah Perlu Perkuat Diplomasi Haji Guna Penambahan Kuota
Pemerintah Perlu Perkuat Diplomasi Haji Guna Penambahan Kuota
Kesejahteraan Rakyat15 April 2026
Pemerintah Perlu Perkuat Diplomasi Haji Guna Penambahan Kuota
Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah Perlu Perkuat Diplomasi Haji Guna Penambahan Kuota

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah dinilai perlu memperkuat diplomasi internasional guna menambah kuota haji Indonesia. Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menjelaskan upaya penambahan kuota haji itu menjadi langkah strategis untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu jemaah haji di Indonesia yang saat ini bisa mencapai puluhan tahun.

Fikri Faqih: Kebijakan Pendidikan Tinggi Juga Harus Perhatikan PTS
Fikri Faqih: Kebijakan Pendidikan Tinggi Juga Harus Perhatikan PTS
Kesejahteraan Rakyat15 April 2026
Fikri Faqih: Kebijakan Pendidikan Tinggi Juga Harus Perhatikan PTS
Kesejahteraan Rakyat
Fikri Faqih: Kebijakan Pendidikan Tinggi Juga Harus Perhatikan PTS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menekankan bahwa penyusunan kebijakan pendidikan tinggi harus memperhatikan keberadaan perguruan tinggi swasta (PTS), terutama dalam menjaga keseimbangan akses dan kualitas pendidikan nasional.

Sebelumnya56 / 283Halaman 56 dari 283Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(963)
  • Industri dan Pembangunan(3392)
  • Isu Lainnya(1025)
  • Kesejahteraan Rakyat(3393)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4150)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

16 April 2026
16 April 2026
16 April 2026
16 April 2026
16 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
15 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Kesehatan|RAPBN 2027|SPMB|Diplomasi|Kopdes Merah Putih|Anggaran|PHK|layanan kesehatan|PTN|Ekonomi|TNI|Lapas
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 78%
Angin: 6 km/h