Kesejahteraan Rakyat

Panja RUU Sisdiknas Tekankan Pemerataan Layanan Pendidikan hingga Daerah 3T

PARLEMENTARIA, Mataram – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Komisi X DPR RI menegaskan revisi regulasi pendidikan harus mampu menjawab persoalan ketimpangan layanan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Melalui RUU Sisdiknas, DPR mendorong lahirnya sistem pembiayaan pendidikan yang lebih berkeadilan agar kualitas layanan pendidikan di seluruh daerah semakin merata.

Link and Match Pendidikan Tinggi Dinilai Kunci Cegah Pengangguran Intelektual

Link and Match Pendidikan Tinggi Dinilai Kunci Cegah Pengangguran Intelektual

PARLEMENTARIA, Bandung – Penguatan keterkaitan (link and match) antara pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri menjadi salah satu perhatian Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari dalam substansi Revisi Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ia menilai penyelarasan tersebut penting agar lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Banyak Mahasiswa Mundur dari Kampus, Pemerintah Perlu Evaluasi UKT

Banyak Mahasiswa Mundur dari Kampus, Pemerintah Perlu Evaluasi UKT

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Banyaknya calon mahasiswa yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) menjadi perhatian Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono. Ia menilai, pemerintah perlu mengevaluasi skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diduga menjadi salah satu penyebab utama calon mahasiswa batal melanjutkan kuliah.

Furtasan: Profesi Guru Harus Dipersiapkan Sejak Awal Perkuliahan

Furtasan: Profesi Guru Harus Dipersiapkan Sejak Awal Perkuliahan

PARLEMENTARIA, Bandung – Model pendidikan guru yang terintegrasi sejak awal perkuliahan hingga Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi salah satu usulan strategis yang mengemuka pada Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Jumat (10/7/2026). Gagasan tersebut dinilai dapat memperkuat profesionalisme guru sekaligus menjawab kebutuhan tenaga pendidik yang lebih terencana di masa depan.

Tingginya Biaya Kuliah Picu Calon Mahasiswa Gagal Daftar Ulang

Tingginya Biaya Kuliah Picu Calon Mahasiswa Gagal Daftar Ulang

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono menilai tingginya biaya kuliah masih menjadi penyebab utama banyak calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) batal melakukan daftar ulang. Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera dicarikan solusi agar kesempatan memperoleh pendidikan tinggi tidak terbuang sia-sia.

Komisi X Tampung Masukan Akademisi, Legislator Soroti Rencana Induk hingga Penataan Guru

Komisi X Tampung Masukan Akademisi, Legislator Soroti Rencana Induk hingga Penataan Guru

PARLEMENTARIA, Bandung — Komisi X DPR RI terus memperkaya substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan menyerap masukan dari kalangan akademisi. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Sisdiknas di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Kamis (09/7/2026), sejumlah usulan strategis mengemuka, mulai dari penyusunan Rencana Induk Pendidikan Nasional (RIPN) hingga penataan kebutuhan guru secara lebih terintegrasi.

Revisi UU Sisdiknas, Komisi X Pertegas Efektivitas Anggaran Pendidikan 20 Persen

Revisi UU Sisdiknas, Komisi X Pertegas Efektivitas Anggaran Pendidikan 20 Persen

PARLEMENTARIA, Bandung — Komisi X DPR RI menaruh perhatian khusus pada efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Melalui Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Sisdiknas ke Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Kamis (9/7/2026), Komisi X memastikan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan tidak hanya terpenuhi secara nominal, tetapi juga mampu meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan.

Dugaan Klaim Fiktif JKN Harus Diusut Tuntas

Dugaan Klaim Fiktif JKN Harus Diusut Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti dugaan praktik klaim fiktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diduga melibatkan ratusan pasien palsu. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut karena dinilai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan kejahatan yang merugikan hak masyarakat atas layanan kesehatan.

RUU Sisdiknas Diharapkan Benahi Tata Kelola Anggaran Pendidikan

RUU Sisdiknas Diharapkan Benahi Tata Kelola Anggaran Pendidikan

PARLEMENTARIA, Mataram – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah sebagai bagian dari penyusunan regulasi baru di bidang pendidikan. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/7/2026), Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti perlunya penataan pengelolaan anggaran pendidikan agar lebih terfokus, efektif, dan tepat sasaran.

Fikri Dorong Kekhasan Pesantren Tetap Terjaga dalam RUU Sisdiknas

Fikri Dorong Kekhasan Pesantren Tetap Terjaga dalam RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan salah satu masukan yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) adalah mengenai posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Menurutnya, RUU Sisdiknas harus mampu mengakomodasi kekhasan pesantren tanpa mengurangi kemandirian lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

Juliyatmono Dorong Kesetaraan Sekolah Negeri dan Swasta dalam RUU Sisdiknas