Komisi X Kawal Percepatan Revitalisasi SMAN 1 Lingsar Pascarobohnya Atap Sekolah

PARLEMENTARIA, Lombok Barat – Komisi X DPR RI memastikan penyaluran bantuan revitalisasi senilai Rp794.203.000 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk SMAN 1 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), berjalan optimal. Bantuan tersebut diberikan setelah robohnya atap salah satu bangunan sekolah pada 7 Juni 2026 akibat kondisi bangunan yang telah menua.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Kamis (9/7/2026), dilakukan untuk meninjau langsung kondisi sekolah sekaligus memastikan proses revitalisasi dapat segera dilaksanakan guna menjamin keselamatan dan kenyamanan peserta didik.

Dalam kesempatan tersebut, Lalu Hadrian mengungkapkan rasa syukur karena peristiwa robohnya atap sekolah tidak menimbulkan korban jiwa lantaran terjadi pada dini hari saat aktivitas belajar mengajar belum berlangsung.

"Kita bersyukur karena musibah ini terjadi pada tengah malam sehingga tidak ada korban jiwa. Namun, kejadian ini menjadi peringatan bagi kita semua agar lebih serius memperhatikan kondisi bangunan sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang usianya sudah puluhan tahun," ujarnya.

Menurutnya, kondisi SMAN 1 Lingsar bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Masih banyak sekolah di Nusa Tenggara Barat maupun daerah lain yang memerlukan rehabilitasi karena bangunannya telah berusia puluhan tahun dan belum pernah mendapatkan perbaikan secara menyeluruh.

Ia menegaskan, revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mempercepat rehabilitasi sekolah-sekolah yang membutuhkan.

"Revitalisasi sekolah merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah dengan mengusulkan sekolah-sekolah yang memang membutuhkan perhatian," katanya.

Selain memastikan percepatan revitalisasi, Komisi X DPR RI juga mengevaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan. Menurut Lalu Hadrian, mekanisme penyaluran bantuan perlu disederhanakan agar pelaksanaan rehabilitasi lebih cepat dan tepat sasaran.

"Kami mengusulkan agar bantuan revitalisasi langsung masuk ke rekening sekolah. Dengan begitu, sekolah dapat mengelola sendiri proses perbaikannya secara lebih cepat, transparan, dan sesuai kebutuhan di lapangan," tegasnya.

Ia berharap bantuan tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk memperbaiki bangunan yang roboh, tetapi juga bangunan lain yang kondisinya sudah tidak layak sehingga seluruh lingkungan belajar menjadi lebih aman dan nyaman.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Lingsar, Efendi Agung Bijaksana, mengapresiasi respons cepat pemerintah, Komisi X DPR RI, dan Kemendikdasmen dalam menangani musibah tersebut.

Ia menjelaskan, sebagian besar bangunan sekolah berdiri sejak 1999, sedangkan gedung yang roboh dibangun pada 2006. Faktor usia bangunan diduga menjadi penyebab utama robohnya atap sekolah.

"Bangunan kami memang sudah cukup tua. Kejadian robohnya atap terjadi pada 7 Juni 2026 sekitar pukul 02.00 dini hari. Kami bersyukur karena tidak ada korban jiwa. Kalau kejadian itu terjadi pada hari aktif sekolah, tentu ceritanya akan berbeda," ungkapnya.

Efendi menambahkan, sebelum peristiwa tersebut terjadi, pihak sekolah telah menemukan keretakan pada bagian kuda-kuda bangunan yang diduga dipengaruhi faktor usia serta dampak gempa kecil yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Setelah kejadian, sekolah segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta aparat kepolisian untuk mengamankan lokasi.

Ia berharap revitalisasi tidak hanya menyasar bangunan yang roboh, tetapi juga seluruh gedung sekolah yang mulai mengalami penurunan kualitas akibat usia.

"Kami berharap seluruh bangunan sekolah ini dapat direhabilitasi karena sebagian besar sudah tidak layak. Kehadiran Komisi X DPR RI menjadi harapan besar bagi kami agar proses pembangunan kembali dapat segera terlaksana," tuturnya.

Melalui kunjungan tersebut, Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyaluran bantuan revitalisasi sekolah agar tepat sasaran dan mampu menghadirkan sarana pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. (rni/ssb)