Industri dan Pembangunan

4333 artikel ditemukan

BOP Pantura Jadi Kunci Penanganan Degradasi Pesisir Terpadu

Industri dan Pembangunan2 Oktober 2026

BOP Pantura Jadi Kunci Penanganan Degradasi Pesisir Terpadu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menilai keberadaan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura Jawa atau BOPPJ) dibutuhkan untuk menangani berbagai persoalan Pantai Utara (Pantura) Jawa secara komprehensif. Menurutnya, kawasan pesisir menghadapi ancaman yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, penurunan muka tanah, hingga tekanan akibat perkembangan aktivitas ekonomi.

2 Oktober 2026

Riyono Caping: Giant Seawall Pantura Harus Dibangun dengan Konsep Ekologis

Industri dan Pembangunan2 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Riyono Caping: Giant Seawall Pantura Harus Dibangun dengan Konsep Ekologis

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penanganan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa melalui pembangunan giant seawall (tanggul laut raksasa) perlu dirancang sebagai bagian dari pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu, bukan sekadar membangun penghalang fisik terhadap banjir rob. Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping saat ditemui oleh Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

DPR Dengar Keluhan Mitra BGN, Segera Jadwalkan Pertemuan dengan Sudaryono

Industri dan Pembangunan2 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

DPR Dengar Keluhan Mitra BGN, Segera Jadwalkan Pertemuan dengan Sudaryono

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pimpinan DPR RI akan memfasilitasi pertemuan antara Presidium Mitra BGN Indonesia dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi para mitra dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peningkatan Plafon KUR Bantu UMKM Menengah Kembangkan Usahanya

Industri dan Pembangunan1 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Peningkatan Plafon KUR Bantu UMKM Menengah Kembangkan Usahanya

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho menilai menilai, peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelas menengah mempertahankan sekaligus mengembangkan kegiatan usahanya. Saat ini, fasilitas KUR pada sejumlah bank penyalur tercatat memiliki plafon maksimal Rp500 juta.

Terima Audiensi Penyuling Tradisional Musi Banyuasin, Yulian Gunhar Dorong Evaluasi Permen ESDM 14/2025

Industri dan Pembangunan1 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Terima Audiensi Penyuling Tradisional Musi Banyuasin, Yulian Gunhar Dorong Evaluasi Permen ESDM 14/2025

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI mendorong evaluasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 terkait tata kelola minyak dari sumur masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan setelah Komisi XII DPR RI menerima audiensi Sekretariat Bersama Masyarakat Penyuling Minyak Tradisional Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.

Kelalaian Masinis Bukan Satu-satunya Penyebab Kecelakaan Kereta

Industri dan Pembangunan1 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Kelalaian Masinis Bukan Satu-satunya Penyebab Kecelakaan Kereta

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai kelalaian masinis bukan satu-satunya faktor dalam kecelakaan yang melibatkan KRL jurusan Cikarang nomor PLB 5568A dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4/2026) malam. Ia meminta seluruh faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut ditelusuri secara menyeluruh.

RUU LLAJ akan Atur Mekanisme Perpajakan dan Persoalan Truk ODOL

Industri dan Pembangunan1 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

RUU LLAJ akan Atur Mekanisme Perpajakan dan Persoalan Truk ODOL

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengatakan, RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) akan mengatur mekanisme perpajakan untuk perusahaan aplikator ojek dan taksi online. Ia menilai pengaturan ini harus disinkronkan kembali dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Selain itu, pengaturan mengenai pajak badan, atau pajak atas tarif angkutan orang dengan aplikasi berbasis teknologi informasi juga harus diatur.

Rapat Paripurna Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Desain Industri

Industri dan Pembangunan1 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Rapat Paripurna Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Desain Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri. Persetujuan tersebut diberikan agar Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri dapat melanjutkan pembahasan sebelum memasuki tahap pengambilan keputusan.

Krisis Air Bersih Meluas, Puan: Perkuat Bantuan Darurat hingga Infrastruktur

Industri dan Pembangunan1 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Krisis Air Bersih Meluas, Puan: Perkuat Bantuan Darurat hingga Infrastruktur

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti krisis air bersih yang meluas di berbagai daerah di Tanah Air dampak kemarau panjang. Ia pun meminta Pemerintah memperkuat penanggulangan krisis air ini, termasuk peningkatan infrastruktur di daerah rawan.

Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran

Industri dan Pembangunan30 September 2026

Industri dan Pembangunan

Hadapi Karhutla, Legislator Dorong Penguatan Kelembagaan dan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu diperkuat melalui penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran yang memadai hingga tingkat daerah. Langkah ini penting untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan dapat berjalan sesuai karakteristik wilayah, terutama kawasan gambut.

Komisi IV Tegaskan Pemetaan Rawan Karhutla Perlu Dievaluasi

Industri dan Pembangunan30 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Tegaskan Pemetaan Rawan Karhutla Perlu Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi kembali pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyebut, evaluasi diperlukan untuk memastikan wilayah yang dipetakan sebagai daerah rawan benar-benar sesuai dengan lokasi kejadian kebakaran di lapangan.

Belum Pernah Diterapkan Pada BUJT, Lasarus Pertanyakan Aturan SPM

Industri dan Pembangunan30 September 2026

Industri dan Pembangunan

Belum Pernah Diterapkan Pada BUJT, Lasarus Pertanyakan Aturan SPM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan aturan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebenarnya telah mengatur sanksi hingga pemutusan masa konsesi, namun ketentuan tersebut belum pernah diterapkan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Menurutnya, masih banyak ruas jalan tol yang dinilai belum memenuhi SPM apabila dilakukan audit secara objektif. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya persoalan bukan hanya pada pemenuhan standar, tetapi juga pada penegakan hukumnya.