Industri dan Pembangunan

3351 artikel ditemukan

Abdul Hadi Minta Anggaran Kemendes Fokus untuk Desa Tertinggal dan Evaluasi Kinerja Pendamping Desa

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Abdul Hadi Minta Anggaran Kemendes Fokus untuk Desa Tertinggal dan Evaluasi Kinerja Pendamping Desa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) agar mengarahkan tambahan anggaran yang tersedia untuk program-program teknis yang berdampak langsung terhadap pembangunan desa, terutama bagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

10 Juni 2026

Sinergi Anggaran Daerah Penting Demi Perkuat Program Transmigrasi dan Penyelesaian Konflik Lahan

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Sinergi Anggaran Daerah Penting Demi Perkuat Program Transmigrasi dan Penyelesaian Konflik Lahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mendorong Kementerian Transmigrasi untuk membangun skema kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program transmigrasi dan pembangunan kawasan transmigrasi. Pasalnya, keterbatasan anggaran yang dihadapi Kementerian Transmigrasi perlu diantisipasi dengan membuka ruang sinergi pendanaan bersama pemerintah daerah, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun skema kerja sama lainnya yang dapat mendukung pembangunan kawasan transmigrasi.

Abdul Hadi Soroti Minimnya Anggaran Kemendes dan Kementerian Transmigrasi untuk Bangun Desa

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Abdul Hadi Soroti Minimnya Anggaran Kemendes dan Kementerian Transmigrasi untuk Bangun Desa

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menyoroti rendahnya pagu anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI dan Menteri Transmigrasi RI. Menurutnya, besaran anggaran yang diusulkan jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini bisa berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan yang menyasar masyarakat desa dan daerah tertinggal.

Firman Soebagyo Dukung Usulan Tambahan Anggaran Badan Karantina Tahun 2027 Sebesar Rp6,5 Triliun

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Firman Soebagyo Dukung Usulan Tambahan Anggaran Badan Karantina Tahun 2027 Sebesar Rp6,5 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk fokus mengerjakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sebab itu, ungkapnya, usulan anggaran TA 2027 sebesar Rp 6,557 triliun dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, dan keamanan pangan masyarakat.

Novita Hardini Dukung Piala Dunia 2026 Jadi Pengungkit Ekonomi Rakyat

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Novita Hardini Dukung Piala Dunia 2026 Jadi Pengungkit Ekonomi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penyelenggaraan siaran Piala Dunia FIFA 2026 perlu dimanfaatkan lebih jauh sebagai pengungkit ekonomi rakyat, tidak bisa berhenti sebatas agenda penyiaran olahraga saja. Momentum turnamen sepak bola terbesar dunia itu dipandang memiliki potensi besar menggerakkan aktivitas ekonomi daerah melalui keterlibatan UMKM, industri kreatif, kuliner, hingga promosi pariwisata lokal.

Novita Hardini: Siaran Gratis Piala Dunia 2026 Harus Diimbangi Publikasi Maksimal

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Novita Hardini: Siaran Gratis Piala Dunia 2026 Harus Diimbangi Publikasi Maksimal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti masih minimnya gaung penyelenggaraan siaran Piala Dunia FIFA 2026 oleh TVRI, meski ajang sepak bola terbesar dunia itu tinggal menghitung hari. Pasalnya, keberhasilan TVRI memperoleh hak siar seluruh pertandingan perlu dibarengi strategi komunikasi publik yang lebih kuat agar antusiasme masyarakat dapat terbangun secara optimal.

Kelembagaan BPJT Perlu Diperkuat demi Layanan Jalan Tol Yang Optimal

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Kelembagaan BPJT Perlu Diperkuat demi Layanan Jalan Tol Yang Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kelembagaan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dinilai perlu diperkuat agar mampu mengawal investasi, pengawasan hingga pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol secara lebih optimal. Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Lokot Nasution menilai besarnya investasi sektor jalan tol belum sepenuhnya ditopang pengaturan dan kelembagaan yang memadai.

TVRI Harus Perjelas Sosialisasi Hak Siar Piala Dunia kepada Pelaku Usaha Hotel, Restoran, dan Kafe

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

TVRI Harus Perjelas Sosialisasi Hak Siar Piala Dunia kepada Pelaku Usaha Hotel, Restoran, dan Kafe

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengingatkan agar LPP TVRI segera memperjelas dan memperluas sosialisasi terkait mekanisme pemanfaatan hak siar Piala Dunia kepada pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe. Menurutnya, kepastian informasi sangat dibutuhkan mengingat waktu menuju penyelenggaraan ajang sepak bola dunia tersebut yang sudah semakin dekat.

Kenaikan Tarif Tol Dinilai Perlu Pertimbangkan Lonjakan Jumlah Pengguna

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Kenaikan Tarif Tol Dinilai Perlu Pertimbangkan Lonjakan Jumlah Pengguna

PARLEMENTARIA, Jakarta - Skema kenaikan tarif jalan tol dinilai perlu dievaluasi agar tidak semata-mata bergantung pada penyesuaian berkala setiap dua tahun. Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai peningkatan jumlah pengguna jalan tol juga semestinya menjadi faktor penting dalam perhitungan pengembalian investasi badan usaha jalan tol (BUJT).

Aspek Keselamatan Jalan Tol Harus Dapat Porsi Lebih Besar dalam Pemenuhan Indikator SPM

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Aspek Keselamatan Jalan Tol Harus Dapat Porsi Lebih Besar dalam Pemenuhan Indikator SPM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Aspek keselamatan jalan tol diminta mendapat porsi lebih besar dalam indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol. Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai pemenuhan SPM tidak bisa dilepaskan dari kualitas pembangunan jalan sejak awal, termasuk desain median, konstruksi jembatan, hingga perlindungan terhadap silau lampu kendaraan.

Nobar Piala Dunia Masih Bersifat Jawa Sentris, Putra Nababan Ungkap Kekecewaan terhadap TVRI

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Nobar Piala Dunia Masih Bersifat Jawa Sentris, Putra Nababan Ungkap Kekecewaan terhadap TVRI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mempertanyakan keberpihakan TVRI terhadap masyarakat di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur jelang kick-off Piala Dunia. Putra mengaku kecewa karena berbagai program yang disusun TVRI masih terkesan berpusat di Pulau Jawa. Salah satu sorotannya adalah kegiatan “Nonton Bareng” (Nobar) pembukaan Piala Dunia yang dipusatkan di Jakarta dan Bandung.

Dengar Masukan Pakar, Komisi V Dalami Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Dengar Masukan Pakar, Komisi V Dalami Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR RI mendalami pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pakar dan akademisi. Pendalaman dilakukan untuk menghimpun berbagai masukan terkait perbaikan layanan jalan tol di tengah masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur dan keselamatan pengguna.