Industri dan Pembangunan

4133 artikel ditemukan

Minta SNI-ISPO Saling Menguatkan, Evita Nursanty: Bukan Tumpang Tindih

Industri dan Pembangunan9 September 2026

Minta SNI-ISPO Saling Menguatkan, Evita Nursanty: Bukan Tumpang Tindih

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) memiliki pembagian fungsi yang tegas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam proses standardisasi, sertifikasi, dan audit. Menurutnya, penyelarasan kedua sistem tersebut penting agar penerapannya lebih efektif bagi pelaku industri sawit.

9 September 2026

SNI dan Standar Global Diperketat, Evita Ingatkan Nasib Pekebun Kecil

Industri dan Pembangunan9 September 2026

Industri dan Pembangunan

SNI dan Standar Global Diperketat, Evita Ingatkan Nasib Pekebun Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) tetap mempertimbangkan kemampuan pekebun kecil agar pemenuhan standar internasional tidak justru membuat mereka tersingkir dari rantai pasok. Menurutnya, desain standardisasi perlu dibuat sederhana dan terjangkau, tetapi tetap memenuhi tuntutan pasar global.

Buka Wacana Rombak Lembaga, Lasarus: BMKG-Badan Geologi Digabung, BNPB ke PU

Industri dan Pembangunan9 September 2026

Industri dan Pembangunan

Buka Wacana Rombak Lembaga, Lasarus: BMKG-Badan Geologi Digabung, BNPB ke PU

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyambut baik usulan penggabungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi. Menurutnya, kedua lembaga memiliki kesamaan tugas dan penggunaan sejumlah peralatan sehingga penggabungan dinilai dapat meningkatkan efisiensi organisasi maupun anggaran.

Duga Ada Ketidakwajaran Serapan Anggaran BMKG, Mori Hanafi Usul Pembentukan Panitia Kerja

Industri dan Pembangunan9 September 2026

Industri dan Pembangunan

Duga Ada Ketidakwajaran Serapan Anggaran BMKG, Mori Hanafi Usul Pembentukan Panitia Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi meminta agar pembahasan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun Anggaran 2027 ditunda sekaligus mendorong pendalaman khusus terhadap proses pengadaan barang dan jasa BMKG yang dinilainya menunjukkan angka penyerapan terlampau tinggi.

Cek Endra Usul BBM Eceran Diatur dan Dibatasi Demi Tekan Penyalahgunaan BBM Subsidi

Industri dan Pembangunan9 September 2026

Industri dan Pembangunan

Cek Endra Usul BBM Eceran Diatur dan Dibatasi Demi Tekan Penyalahgunaan BBM Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra meminta PT Pertamina dan BPH Migas menyusun mekanisme pengaturan penjualan BBM eceran, khususnya di wilayah yang jumlah pengecernya terus bertambah. Menurutnya, maraknya penjualan BBM eceran tidak hanya mengganggu keberlangsungan usaha Pertashop, tetapi juga berpotensi membuka celah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Komisi XII Minta Mutu BBM B50 Dikawal dari Hulu hingga Hilir

Industri dan Pembangunan9 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Minta Mutu BBM B50 Dikawal dari Hulu hingga Hilir

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Oekoen meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga mengantisipasi potensi bottleneck dalam sistem logistik energi seiring implementasi program biodiesel B50. Kesiapan infrastruktur dan penguatan sistem pengendalian mutu dinilai menjadi kunci agar peningkatan bauran biodiesel tidak mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Cheroline: Pengelolaan Sampah Harus Merata hingga Indonesia Timur

Industri dan Pembangunan9 September 2026

Industri dan Pembangunan

Cheroline: Pengelolaan Sampah Harus Merata hingga Indonesia Timur

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew mendorong pemerintah memastikan program pengelolaan sampah tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, tetapi juga menjangkau daerah-daerah di Indonesia timur. Menurutnya, persoalan persampahan merupakan masalah nasional yang membutuhkan penanganan secara merata sesuai kondisi masing-masing daerah.

Monitoring Penyaluran Bantuan Pangan di Cianjur dan Kota Bogor, Endang Thohari: Validitas Data Penerima Harus Segera Dibenahi

Industri dan Pembangunan9 September 2026

Industri dan Pembangunan

Monitoring Penyaluran Bantuan Pangan di Cianjur dan Kota Bogor, Endang Thohari: Validitas Data Penerima Harus Segera Dibenahi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari, melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pangan Beras di Kabupaten Cianjur pada 4 September 2026 dan di Kota Bogor pada 7 September 2026. Dalam monitoring tersebut, Endang melakukan pengecekan langsung terhadap timbangan beras serta kualitas komoditas yang disalurkan kepada masyarakat.

Pemerintah Sebut Opsi Penggabungan Badan Geologi dan BMKG, Puan: Kaji Terlebih Dahulu

Industri dan Pembangunan8 September 2026

Industri dan Pembangunan

Pemerintah Sebut Opsi Penggabungan Badan Geologi dan BMKG, Puan: Kaji Terlebih Dahulu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai wacana penggabungan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) perlu dikaji secara matang. Menurutnya, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda sehingga efektivitas penggabungan perlu dipastikan terlebih dahulu.

Jangan Hanya Keruk Keuntungan, Firman Soebagyo: Perusahaan Juga Wajib Siapkan Sarana Pemadaman

Industri dan Pembangunan8 September 2026

Industri dan Pembangunan

Jangan Hanya Keruk Keuntungan, Firman Soebagyo: Perusahaan Juga Wajib Siapkan Sarana Pemadaman

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan perusahaan yang menjalankan aktivitas di kawasan hutan perlu meningkatkan tanggung jawab dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, kewajiban tersebut perlu diperkuat melalui regulasi sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan hasil hutan, tetapi turut bertanggung jawab terhadap kelestarian kawasan yang dikelolanya.

Cheroline Nilai Sampah Persoalan Nasional, Pengelolaan Sampah pun Harus Merata hingga Indonesia Timur

Industri dan Pembangunan7 September 2026

Industri dan Pembangunan

Cheroline Nilai Sampah Persoalan Nasional, Pengelolaan Sampah pun Harus Merata hingga Indonesia Timur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew mendorong pemerintah memastikan program pengelolaan sampah tidak hanya terfokus di Pulau Jawa, tetapi juga menjangkau daerah-daerah di Indonesia timur. Menurutnya, persoalan persampahan merupakan masalah nasional yang membutuhkan penanganan secara merata sesuai kondisi masing-masing daerah.

Komisi XII Soroti 75 Persen Sampah Nasional Belum Terkelola

Industri dan Pembangunan7 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Soroti 75 Persen Sampah Nasional Belum Terkelola

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng menyoroti lebarnya kesenjangan pengelolaan sampah nasional. Hal ini menjadi sorotannya lantaran sampah yang terkelola baru sekitar 35.697 ton per hari atau 24,73 persen, sedangkan 108.652 ton per hari atau sekitar 75 persen belum terkelola berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).