Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Dorong One Map Policy dan Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menegaskan pentingnya memperkuat kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mendorong perbaikan tata kelola sektor sumber daya alam, khususnya sawit dan pertambangan di kawasan hutan. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur bersama perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia wilayah Kaltim dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Kamis (7/5/2026).

10 Mei 2026

Didik Haryadi Soroti Satgas PKH dan Ketimpangan Dana Daerah di Kaltim

Didik Haryadi Soroti Satgas PKH dan Ketimpangan Dana Daerah di Kaltim

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menyoroti kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta ketimpangan dana bagi daerah saat melakukan kunjungan kerja reses ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/5/2026). Kunjungan ini dilakukan bersama jajaran Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Mulyadi: Optimalisasi SDA Kaltim Harus Beri Dampak Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Mulyadi: Optimalisasi SDA Kaltim Harus Beri Dampak Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi XI DPR RI Mulyadi menekankan optimalisasi sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja reses bersama Kementerian Keuangan wilayah Kalimantan Timur dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/5/2026).

Komisi XI DPR Soroti Dampak Batas Belanja Pegawai dan Beban Gaji PPPK di Daerah di Pontianak

Komisi XI DPR Soroti Dampak Batas Belanja Pegawai dan Beban Gaji PPPK di Daerah di Pontianak

PARLEMENTARIA, Pontianak – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti dampak kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen terhadap kondisi fiskal daerah, khususnya setelah pengalihan tanggung jawab pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah daerah. Sebab, berdasarkan informasi yang ia terima, terhitung sejak akhir tahun 2023 hingga tahun 2024, pemerintah pusat melakukan pengangkatan sekitar 1,6 juta pegawai yang mayoritas merupakan PPPK.

Mohamad Hekal Apresiasi Pengelolaan Fiskal Pemerintah Buat Ekonomi Tumbuh Jadi 5,61 Persen

Mohamad Hekal Apresiasi Pengelolaan Fiskal Pemerintah Buat Ekonomi Tumbuh Jadi 5,61 Persen

PARLEMENTARIA, Pontianak – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 hingga menjadi 5,61 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal pemerintah berjalan dengan baik di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

Fathi: Harus Adil Pangkas Dana TKD Daerah

Fathi: Harus Adil Pangkas Dana TKD Daerah

PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Anggota Komisi XI DPR H Fathi mengakui bahwa desakan meninjau ulang kebijakan pemangkasan TKD tidak hanya datang dari Kalimantan Selatan, tetapi juga disuarakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia. Sebab itu, ia mengingatkan pemerintah pusat harus bersikap adil memangkas dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

Harris Turino Nilai Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Belum Inklusif

Harris Turino Nilai Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Belum Inklusif

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino memberikan sejumlah catatan soal perekonomian Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Sebab, berdasarkan laporan yang ia terima, struktur pertumbuhan ekonomi di Kalbar yang dinilai masih belum inklusif meski mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14 persen pada tahun ini.

Fauzi Amro Dorong Percepatan Hilirisasi Industri Kalsel

Fauzi Amro Dorong Percepatan Hilirisasi Industri Kalsel

PARLEMENTARIA, Banjar Baru — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mempercepat hilirisasi industri sebagai kekuatan baru pendapatan asli daerah. Menurutnya dengan hilirisasi akan menjadi nilai tambah yang meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan,

Pemerataan Ekonomi, Puteri Komarudin Dukung Optimalisasi Kopdes Merah Putih

Pemerataan Ekonomi, Puteri Komarudin Dukung Optimalisasi Kopdes Merah Putih

PARLEMENTARIA, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempercepat pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai motor penggerak perekonomian desa yang merata. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengajak pemerintah desa mengoptimalkan peran Kopdes dalam membangun ekosistem perekonomian desa.

Andi Yuliani Paris: Ekonomi Tumbuh 5,6% Harus Diikuti Pemerataan di Daerah

Andi Yuliani Paris: Ekonomi Tumbuh 5,6% Harus Diikuti Pemerataan di Daerah

PARLEMENTARIA, Pontianak – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris merespons capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menembus angka 5,6 persen pada kuartal awal tahun 2026 yang perlu terus dijaga dan dipantau secara berkelanjutan. Menurutnya, capaian tersebut dipengaruhi tingginya permintaan masyarakat pasca-Lebaran terhadap sejumlah kebutuhan konsumsi.

Sampaikan Laporan Fiskal secara Berimbang, Jangan Hanya Capaian Pertumbuhan

Sampaikan Laporan Fiskal secara Berimbang, Jangan Hanya Capaian Pertumbuhan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengingatkan pentingnya penyampaian kondisi fiskal negara secara berimbang kepada publik. Menurutnya, laporan kinerja APBN tidak cukup hanya menampilkan capaian pertumbuhan, tetapi juga perlu memuat tantangan dan risiko fiskal yang tengah dihadapi pemerintah.

PLN Perlu Percepat Efisiensi Pembangkit dan Tinggalkan BBM di Tengah Lonjakan Harga Energi