Ekonomi dan Keuangan

Banggar Siap Kawal Aspirasi NTT ke Pemerintah Pusat

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Julie Sutrisno Laiskodat, menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) agar dapat tersampaikan dan diperjuangkan di tingkat pusat. Dalam kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi NTT yang bertempat di Kantor Bupati Manggarai Barat, pada Jum'at (3/7/2026), ia menyebut keterbatasan waktu pertemuan tidak mengurangi ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan masukan secara lengkap.

5 Juli 2026

Banggar Tekankan Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah untuk Jaga Stabilitas Ekonomi di NTT

Banggar Tekankan Penguatan Koordinasi Pusat-Daerah untuk Jaga Stabilitas Ekonomi di NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wijanto, mengatakan kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jum'at (3/7/2026) bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dari para kepala daerah terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta kondisi perekonomian daerah sebagai bahan pembahasan kebijakan fiskal nasional.

Banggar Nilai Batam Miliki Potensi Jadi Pusat Investasi Nasional

Banggar Nilai Batam Miliki Potensi Jadi Pusat Investasi Nasional

PARLEMENTARIA, Batam – Batam dinilai memiliki berbagai keunggulan strategis yang menjadikannya berpotensi sebagai pusat investasi nasional. Letaknya yang berada di jalur perdagangan internasional, status sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), basis industri manufaktur yang kuat, konektivitas logistik yang baik, serta akses langsung ke pasar global menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Batam Tumbuh 6,76 Persen, Layak Jadi Motor Investasi Nasional

Batam Tumbuh 6,76 Persen, Layak Jadi Motor Investasi Nasional

PARLEMENTARIA, Batam – Badan Anggaran (Banggar) DPR menilai Batam semakin layak menjadi motor investasi nasional. Penilaian tersebut didasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,76 persen pada 2025 atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Angka tersebut juga menjadi yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.

Kunjungi Korban Penyekapan di RSHS Bandung, DPR Pastikan Pemulihan Yuvita Jadi Prioritas

Kunjungi Korban Penyekapan di RSHS Bandung, DPR Pastikan Pemulihan Yuvita Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sari Yuliati melakukan kunjungan kemanusiaan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung untuk memantau penanganan Yuvita, korban penyekapan yang kini tengah menjalani perawatan intensif.

RUU PFII Ditarget Rampung Sebelum Akhir Masa Sidang

RUU PFII Ditarget Rampung Sebelum Akhir Masa Sidang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR resmi memulai pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Amin Ak: RUU PFII Jadi Peluang Perkuat Investasi Global dan Ekonomi Nasional

Amin Ak: RUU PFII Jadi Peluang Perkuat Investasi Global dan Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi global sekaligus memperkuat perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikannya melalui wawancara langsung dengan Parlementaria usai rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Komisi XI Sepakati RUU Pusat Finansial Internasional Dibahas di Tingkat Panja

Komisi XI Sepakati RUU Pusat Finansial Internasional Dibahas di Tingkat Panja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan di Panitia Kerja (Panja). Persetujuan tersebut diberikan setelah seluruh delapan fraksi di Komisi XI menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat kerja bersama pemerintah.

Purbaya: APBN 2025 Dikelola Efisien dan Akuntabel di Tengah Tantangan Global

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Purbaya: APBN 2025 Dikelola Efisien dan Akuntabel di Tengah Tantangan Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah menegaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Kejar Target Pertumbuhan, Sari Yuliati Dorong Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Kejar Target Pertumbuhan, Sari Yuliati Dorong Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, mengajak regulator dan industri untuk turut berpartisipasi dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi delapan persen sampai dengan tahun 2026 melalui dukungan pembiayaan nasional inovatif dari industri Aset Kripto dan Digital.

Keberhasilan Pajak Marketplace Dinilai Harus Diukur dari Kemudahan UMKM Berusaha

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Keberhasilan Pajak Marketplace Dinilai Harus Diukur dari Kemudahan UMKM Berusaha

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keberhasilan kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) dinilai tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya penerimaan negara. Pihaknya berpandangan, kebijakan tersebut baru dapat dikatakan berpihak kepada pelaku usaha apabila mampu memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menjalankan usahanya, sekaligus mendorong tumbuhnya kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Andi Yuliani: RAPBN 2027 Harus Perkuat UMKM dan Ekonomi Rakyat