
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat membuka Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Ke-5 Tahun 2026 bertema “Konstitusi, Kedaulatan Ekonomi dan Negara Kesejahteraan” di Trans Luxury, Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).|Foto : Puntho/MRI.
PARLEMENTARIA, Bandung - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi harus diwujudkan melalui pemerataan manfaat kekayaan sumber daya alam agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.
Hal tersebut disampaikan Cucun saat doorstop media bersama Parlementaria usai membuka Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Ke-5 Tahun 2026 bertema “Konstitusi, Kedaulatan Ekonomi dan Negara Kesejahteraan” di Trans Luxury, Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).
“Karya-karya para pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini sudah bisa dinikmati dan dikonsumsi, terutama oleh teman-teman kita yang ada di alat kelengkapan DPR. Bagaimana pengambilan kebijakan, dalam pembuatan legislasi, reasoning-nya pasti dari para pengajar hukum tata negara yang sering kita dengarkan,” ujar Cucun.
Politisi Fraksi PKB tersebut menilai keberadaan APHTN-HAN memiliki kontribusi penting bagi DPR RI, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi dan pengambilan kebijakan. Menurutnya, pemikiran dan kajian para akademisi hukum tata negara serta hukum administrasi negara selama ini menjadi salah satu rujukan bagi alat kelengkapan dewan dalam menjalankan tugasnya.
Wakil rakyat dari Jawa Barat II ini berharap, konferensi nasional tersebut dapat menghasilkan pemikiran dan rekomendasi konstruktif yang nantinya menjadi masukan bagi DPR RI dalam merumuskan kebijakan dan regulasi. Terlebih, tema yang diangkat memiliki keterkaitan erat dengan tugas Cucun sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra).
Lebih lanjut, Cucun menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan publik, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Menurutnya, negara kesejahteraan tidak akan terwujud secara optimal apabila setiap kebijakan dan keputusan negara tidak didukung oleh kepastian hukum yang kuat.
“Bagaimana negara ini bisa sejahtera, menjadi welfare state, kalau kepastian hukum bisa menjamin setiap keputusan? Negara ini betul-betul harus memiliki trust, bukan hanya kepercayaan publik internal, tetapi juga kepercayaan publik internasional. Kalau ada kepastian hukum di negara kita, itulah yang akan menjadi modal utama dan indikator untuk kemajuan serta kesejahteraan anak-anak bangsa,” jelasnya.
Dalam konteks pemerataan ekonomi, Cucun juga menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ia menyatakan DPR RI mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui penguatan berbagai regulasi agar manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
“Para penikmat sumber daya alam yang selama ini hanya dirasakan oleh kelompok kecil, sekarang sudah bukan masanya. Di era Presiden Pak Prabowo, kami DPR men-support dengan berbagai regulasi agar ini bisa dirasakan oleh semua, seluruh elemen anak bangsa,” tegasnya.
Salah satu bentuk kehadiran negara, lanjut Cucun, adalah melalui regulasi yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pekerja dan buruh. Regulasi ketenagakerjaan diharapkan mampu menjadi instrumen perlindungan bagi kelompok marginal dan masyarakat yang selama ini berada dalam posisi rentan.
Menutup wawancara, Cucun juga menyinggung pengaturan mengenai upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang telah memiliki landasan dalam regulasi baru. Dengan implementasi yang baik, berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat berjalan bertahap dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bagaimana menjamin para pekerja, para buruh, negara hadir menjadi proteksi, menjadi pelindung dari kelompok-kelompok marginal dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Terkait menghadapi UMP atau UMK, kita sudah punya batasan-batasan dalam undang-undang baru. Insya Allah ini akan sedikit-sedikit berjalan dengan baik perjalanan negara ini,” pungkas Cucun.
Turut hadir Plt Sekjen DPR RI Suprihartini, Kepala Badan Keahlian DPR RI yang juga sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) APHTN-HAN Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen M. Najib Ibrahim, Ketua MK Suhartoyo, Ketua MA, Ketua MK, Ketua Umum APHTN-HAN (non aktif) , Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Dirjen AHU Kemenkum, Chief of Legal Counsel Pertamina. (pun,ndy/aha)