
Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri dalam RDP Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.|Foto: Mario/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri meminta Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memastikan kelengkapan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan sedimentasi pesisir sebelum merealisasikan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara Jawa sepanjang 575 kilometer. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pesisir berskala masif tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang serius apabila tidak didukung kajian hidro-oseanografi yang komprehensif dan akurat.
Hal itu disampaikan Rokhmin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana Komisi IV DPR RI bersama Kepala BOPPJ di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto tersebut membahas perkenalan mitra kerja baru sekaligus Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BOPPJ Tahun Anggaran 2027.
Rokhmin yang juga merupakan pakar kelautan mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadirkan solusi untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan struktur pantai dalam skala besar harus mempertimbangkan perubahan arus laut, pola sedimentasi, hingga potensi abrasi di wilayah sekitarnya.
Ia mencontohkan pengalaman pembangunan infrastruktur pesisir di kawasan Bandara Ngurah Rai sepanjang 7–10 kilometer yang disebut sempat memicu perubahan arus sedimen dan abrasi di sejumlah titik lain. Karena itu, menurutnya, pembangunan GSW Pantura dengan bentang mencapai 575 kilometer membutuhkan kajian yang jauh lebih mendalam agar tidak menimbulkan persoalan ekologis baru.
"Jadi, walaupun manfaatnya diimajinasikan akan besar, tetapi risikonya pun boleh jadi akan lebih besar juga. Oleh karena itu, kami sebagai wakil rakyat punya kewajiban untuk mempertanyakan apakah proyek Giant Sea Wall ini sudah ada kajian mendalam tentang dampak terhadap ekologi, terhadap sedimentasi," kata Rokhmin.
Lebih lanjut, ia mendorong BOPPJ melibatkan para ahli ekologi, geodinamika, serta akademisi dalam negeri untuk menguji kelayakan proyek secara menyeluruh. Menurutnya, studi kelayakan atau feasibility study tidak boleh hanya berorientasi pada aspek teknis dan pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap masyarakat pesisir.
Rokhmin mengingatkan agar proyek strategis berskala besar tidak justru menimbulkan persoalan baru, seperti meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di wilayah terdampak. Untuk itu, ia meminta BOPPJ menyampaikan kajian yang utuh sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek.
"Supaya nanti jangan seperti Whoosh bergerak sebentar lalu (bermasalah), atau IKN yang sementara kemiskinan dan pengangguran lebih banyak. Sekali lagi, kami menanti pada Kepala BOPPJ penyajian studi kelayakan (feasibility study) yang menyeluruh dan utuh. Bukan hanya aspek fisik, tetapi ekonomi dan ekologi, dan seterusnya," tegas Rokhmin.
Berdasarkan paparan BOPPJ dalam rapat tersebut, pembangunan GSW Pantura dirancang membentang sepanjang 575 kilometer dari Banten hingga Jawa Timur dan terbagi dalam 15 segmen kerja. Dalam RKA Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp481,11 miliar, BOPPJ merencanakan survei hidro-oseanografi lanjutan di sejumlah titik, antara lain Segmen 4 Bekasi serta wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur.
Selain itu, BOPPJ juga menjadwalkan rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap awal di Teluk Jakarta dan Teluk Semarang. Komisi IV DPR RI diharapkan dapat terus mengawal perencanaan tersebut agar pembangunan GSW Pantura tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kawasan pesisir, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada wilayah pesisir. (ndy/ssb)