Penanganan Karhutla Harus Prioritaskan Keselamatan Masyarakat, Perhatikan Penyampaian Informasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat dampak asap tidak hanya menurunkan kualitas udara tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh semata berfokus pada pemadaman api. Menurutnya, dampak karhutla jauh melampaui kawasan tempat api muncul. Asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara, mengganggu pernapasan, membatasi aktivitas luar ruang, hingga menghambat kegiatan belajar dan bekerja.

“Jika kebakaran meluas, transportasi serta aktivitas ekonomi juga dapat terdampak. Karena itu, penanganan Karhutla harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Alex meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak terus menyampaikan informasi kualitas udara yang mudah dipahami masyarakat, memperkuat layanan kesehatan, serta menyiapkan langkah perlindungan bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.

“Sekolah dan fasilitas pelayanan publik juga perlu memiliki pedoman yang jelas ketika kualitas udara memburuk. Apabila diperlukan penyesuaian aktivitas, keputusan harus didasarkan pada kondisi udara dan risiko kesehatan, disertai komunikasi yang baik kepada masyarakat,” imbau Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Ia juga mengingatkan agar fasilitas kesehatan dipastikan siap menangani berbagai keluhan masyarakat akibat paparan asap. “Penanganan darurat tidak boleh membuat warga harus mencari sendiri informasi mengenai risiko yang mereka hadapi,” lanjut Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.

Alex menilai langkah mitigasi harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat diminimalkan, terutama ketika kualitas udara mulai memburuk di wilayah terdampak (bit/rdn)