//
Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni saat meninjau pusat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.|Foto: Aurel/jk
PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Pasalnya, karhutla yang terus berulang tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat dan penerbangan serta berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Husni usai meninjau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Sabtu (10/10/2026). Menurutnya, dampak karhutla perlu segera diatasi, terutama karena asap kebakaran dapat mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, termasuk di Kota Palembang yang berada relatif dekat dengan kawasan terdampak.
“Tentunya kita, kami Komisi VIII ingin sesegera mungkin kebakaran hutan ini cepat teratasi,” ujar Husni kepada Parlementaria.
Ia menjelaskan, penanganan karhutla memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan bencana lain, seperti gempa bumi, yang umumnya memiliki periode tanggap darurat lebih terukur. Pada karhutla, durasi penanganan sangat bergantung pada kondisi api dan luas penyebarannya.
“Kalau masalah kebakaran hutan, selama api itu belum padam, selama penyebaran api masih masif, itu tidak bisa ditentukan kapan selesainya. Jadi, kebakaran hutan ini biasanya diselesaikan ketika sudah memasuki musim hujan,” jelasnya.
Husni mengapresiasi upaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Sumatera Selatan dalam menangani karhutla. Berdasarkan data titik api yang dilihatnya saat kunjungan, jumlah titik api masih berada di atas 1.500 titik, meskipun telah menurun dari sebelumnya yang mencapai lebih dari 2.000 titik.
Meski menunjukkan tren penurunan, ia mengingatkan agar penanganan tidak mengendur. Karhutla yang berkepanjangan berpotensi memperburuk kualitas udara dan memicu gangguan kesehatan, terutama masalah pernapasan.
“Ini tentunya memang kita tahu terjadi penurunan dari kemarin, 2.000 lebih. Namun, harus sesegera mungkin teratasi karena akan menimbulkan penyakit-penyakit lain, seperti sesak napas dan lain sebagainya,” tambah politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, Husni menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari BPBD dan BNPB, Kementerian Kehutanan, dinas perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, hingga TNI dan Polri. Karena itu, koordinasi dan sinergi antarlembaga perlu terus dimaksimalkan agar upaya pemadaman dan pencegahan berjalan lebih efektif.
Ia juga menyoroti pentingnya peran sektor perkebunan dalam mengantisipasi kebakaran. Menurutnya, perusahaan perkebunan berskala besar perlu menyediakan sumber air, antara lain melalui pembangunan embung atau kolam penampungan air, untuk mendukung upaya pemadaman ketika kebakaran terjadi.
“Dari pihak dinas perkebunan, setiap perkebunan besar harus punya sumber-sumber air yang biasa disebut embung. Jadi, bila terjadi kebakaran, mereka bisa cepat mengantisipasinya,” pungkas Husni. (arl/ssb)
