Ade Rezki Dorong Pemerintah Pusat Revitalisasi RSUD di Sulawesi Tengah

PARLEMENTARIA, Palu — Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mendorong pemerintah pusat memperkuat dukungan revitalisasi fasilitas rumah sakit umum daerah (RSUD) di Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, peningkatan sarana dan prasarana serta penambahan alat kesehatan diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan rumah sakit rujukan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Ade menyoroti kebutuhan RSUD Madani dan RSUD Undata di Kota Palu yang menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Sulawesi Tengah dan daerah sekitarnya. Ia menilai dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui alokasi dana alokasi khusus (DAK), diperlukan untuk melengkapi fasilitas fisik dan peralatan medis yang dibutuhkan.

“RSUD Madani yang bertipe D masih perlu sentuhan dari pemerintah pusat, baik itu dana alokasi khusus untuk kelengkapan pembangunan fisik, sarana prasarana, maupun alat kesehatan,” ujar Ade di Palu, Jumat (9/10/2026).

Selain RSUD Madani, Ade menyoroti kebutuhan penguatan fasilitas RSUD Undata yang berstatus rumah sakit tipe B pendidikan. Meski fasilitas penunjangnya dinilai cukup memadai, ia mengusulkan penambahan alat kesehatan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan dan mendukung optimalisasi sistem rujukan di Sulawesi Tengah.

Menurut Ade, penguatan fasilitas rumah sakit daerah perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memadai juga menjadi bagian penting dalam mendukung pemerataan akses layanan kesehatan.

Di sisi lain, legislator tersebut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membantu pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Kebijakan tersebut dinilai membantu memperluas akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan.

“Kami juga melihat bahwa cakupan BPJS Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah itu sudah cukup baik dan dibantu juga dari pemerintah provinsi dengan alokasi APBD untuk membantu masyarakat pada desil tertentu agar dapat dibantu sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Ade mengingatkan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak semestinya hanya dimanfaatkan ketika masyarakat jatuh sakit. Lebih dari itu, jaminan kesehatan perlu diiringi upaya pencegahan dan deteksi dini agar risiko penyakit dapat diketahui serta ditangani lebih awal.

“Kita tidak berharap bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan ini digunakan semata-mata dalam rangka untuk berobat, tetapi yang lebih penting adalah untuk mitigasi kesehatan masyarakat kita,” imbuhnya.

Sejalan dengan upaya tersebut, Ade turut menyoroti capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang, berdasarkan data yang disampaikannya, baru mencapai 36 persen hingga semester pertama. Ia mendorong pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut pada semester kedua agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan.

Ade menilai percepatan program CKG membutuhkan pendekatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, ia mendorong keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk membantu menyosialisasikan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.

“Perlu melibatkan sinergitas dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat agar masyarakat kita bisa diedukasi untuk minimal datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Setidaknya ini dapat memitigasi risiko penyakit yang ada di dalam masyarakat kita di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah,” ucapnya.

Ade berharap penguatan fasilitas rumah sakit, perluasan akses jaminan kesehatan, dan percepatan pemeriksaan kesehatan preventif dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, masyarakat Sulawesi Tengah tidak hanya memperoleh akses pengobatan ketika sakit, tetapi juga mendapatkan kesempatan lebih besar untuk mendeteksi dan mencegah risiko penyakit sejak dini. (ysw/ssb)