Peringatan HUT RI Harus Jadi Momentum Wujudkan Kebijakan yang Adil dan Merata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menjelaskan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur memerlukan dukungan semua elemen bangsa, serta kepastian bahwa hasil pembangunan dinikmati seluruh rakyat.

"Memasuki 81 tahun kemerdekaan, harus menjadi momentum pemerintah bersama setiap anak bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang semakin berdaulat dalam menentukan arah pembangunan, semakin adil dalam mendistribusikan hasil pembangunan, dan semakin makmur karena seluruh rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Peringatan tahun ini mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Karena itu, Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus menjadi titik tolak untuk memperkuat kembali komitmen bersama terhadap cita-cita yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Perempuan yang kerap disapa Rerie ini menilai, saat ini masih ada ketimpangan dalam penerapan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan mekanisme desil, sebagai bagian instrumen pemerataan dalam pembangunan nasional.

Padahal, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, keberhasilan pembangunan sejatinya diukur dari kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat secara merata dan berpihak pada kepentingan rakyat .

Saat ini, tambah Rerie, pemerintah telah menetapkan DTSEN sebagai basis data utama untuk berbagai program perlindungan sosial yang mencakup 95,3 juta keluarga dan 289,3 juta individu di Indonesia.

Namun, tegas dia, berbagai keluhan masyarakat menunjukkan masih banyak warga yang secara nyata hidup dalam keterbatasan tetapi ditempatkan pada desil tinggi sehingga kehilangan akses bantuan.

Sebaliknya, Wakil Ketua MPR RI itu menilai masih ditemukan masyarakat relatif mampu yang tercatat dalam desil rendah dan tetap menerima bantuan.

Rerie menilai, sistem desil yang seharusnya menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial justru berpotensi menciptakan ketidakadilan baru.

"Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur pada HUT ke-81 ini, kita harus memastikan bahwa sistem desil benar-benar membantu negara menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat secara tepat," ujar Rerie.

Pada saat yang sama, ujar Rerie,  pemerataan kesempatan ekonomi harus juga menjadi perhatian.

Perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat di daerah tertinggal, serta pelaku UMKM, tegas dia, harus memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pembiayaan, teknologi, pasar dan kesempatan kerja.

Ia mendorong, pemerintah agar memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki target yang jelas, berbasis data, terukur dan dapat dievaluasi secara terbuka.

Kebijakan, tambah Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, juga harus mampu menghubungkan pembangunan pusat dan daerah sehingga pertumbuhan tidak terkonsentrasi hanya di wilayah tertentu.

"Yang kita perlukan bukan sekadar kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi pelaksanaan yang konsisten, pengawasan yang kuat dan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat," pungkas Rerie. (rdn)