BAKN Soroti Tata Kelola Penyaluran KUR di Jawa Tengah agar Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Semarang - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua BAKN DPR RI Amin AK memaparkan bahwa wilayah tersebut merupakan penyalur KUR terbesar secara nasional dengan kuantitas dan kualitas terbaik. Ia menegaskan bahwa besarnya skala penyaluran tersebut harus dibarengi pengelolaan yang tepat sasaran agar kemanfaatannya optimal.

Amin menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan BPK, meskipun capaian penyaluran di wilayah tersebut diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik, masih terdapat beberapa aspek tata kelola yang perlu terus dievaluasi dan disempurnakan. Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan usai kunjungan kerja di Semarang, (13/7/2026).

Lebih lanjut, Wakil Ketua BAKN itu menyoroti tingginya potensi distribusi kredit dari perbankan di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa mengingat besarnya alokasi subsidi pemerintah terhadap program KUR, pengawasan terhadap penyalurannya menjadi sangat krusial.

"Kita sangat berkepentingan agar anggaran yang diambilkan dari APBN itu benar-benar memberikan kemanfaatan kepada masyarakat," tegasnya.

Terkait hal itu, Amin mendorong pembentukan ekosistem penyaluran kredit yang terstruktur untuk memastikan nasabah mampu meningkatkan skala bisnisnya secara nyata. Pihaknya menilai parameter keberhasilan program ini dapat diukur dari seberapa banyak penerima dana yang terus bertumbuh dan menaikkan plafon pinjamannya. Hal ini sejalan dengan perlunya kehadiran perbankan untuk memberikan pembinaan serta pendampingan yang konsisten bagi para pelaku usaha agar dapat naik kelas.

Oleh karena itu, BAKN berharap tindak lanjut atas penelaahan tata kelola ini dapat mendorong perbaikan ekosistem penyaluran KUR di Jawa Tengah. Optimalisasi pendampingan oleh perbankan dinilai sangat krusial, sehingga seluruh alokasi subsidi negara dapat terkelola secara efektif, akuntabel, dan memberikan kemanfaatan maksimal bagi masyarakat. (dik/aha)