//
Anggota BAKN DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat Kunker BAKN DPR RI dalam rangka Penelaahan Skema Pendampingan Usaha pada Kebijakan Penurunan Suku Bunga UMKM, khususnya Program KPPS, di Bandung, Jawa Barat.|Foto : Intan/Andri
PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendorong integrasi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini tersebar di sekitar 27 kementerian/lembaga (K/L). Baginya, sinergi tersebut bernilai penting untuk menghindari tumpang tindih program, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara, serta memastikan pelaku UMKM memperoleh pembiayaan dan pendampingan usaha secara lebih tepat sasaran.
Sebab, ia menjelaskan pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya melalui penyediaan akses permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Dukungan pembiayaan perlu diikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha agar UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan serta meningkatkan daya saing produknya.
Hal tersebut disampaikannya kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka Penelaahan Skema Pendampingan Usaha pada Kebijakan Penurunan Suku Bunga UMKM, khususnya Program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/2026). Karena itu, dirinya mendorong Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengambil peran koordinasi agar pelaksanaan pembinaan UMKM tidak berjalan sendiri-sendiri atau menyasar kelompok usaha yang sama secara berulang.
“Ini yang selama ini menyebar di 27 kementerian. Kita harus mulai jadikan satu, sehingga nantinya lebih tepat sasaran, efisien, dan juga makin luas cakupannya sehingga berdampak kepada kepentingan kita untuk memajukan UMKM,” jelas Demer, sapaan akrabnya.
Dirinya menjelaskan, agenda ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian UMKM, serta Permodalan Nasional Madani (PNM). Keterlibatan ini menjadi krusial karena BAKN DPR RI menilai berbagai program pemberdayaan yang tersebar di sejumlah K/L perlu disinergikan dalam satu kerangka kebijakan.
Melalui integrasi tersebut, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya memperoleh kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan usaha yang berkesinambungan. Dukungan itu mencakup pengembangan kapasitas pelaku usaha hingga peningkatan kualitas produk, sehingga program pemberdayaan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap penguatan ekonomi masyarakat. (in/um)
