Persoalan Desain Teknis dan Perencanaan Jangan Hambat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar

PARLEMENTARIA, Padang – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian perencanaan dan desain teknis dalam pelaksanaan proyek pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat.

Ridwan menekankan bahwa persoalan desain dan perencanaan tidak boleh dijadikan alasan keterlambatan pekerjaan di lapangan. Menurutnya, seluruh tahapan awal harus segera dituntaskan agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Persoalan perencanaan dan desain harus segera diselesaikan. Jangan sampai hal tersebut menjadi alasan keterlambatan pekerjaan di lapangan,” tegas Ridwan saat pendalaman Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Padang, Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026).

Ia juga mengingatkan jajaran teknis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar lebih responsif dan sigap dalam menyelesaikan hambatan administratif maupun teknis. Dengan anggaran yang telah dialokasikan, percepatan pelaksanaan dinilai menjadi hal mutlak yang harus diutamakan.

“Desain harus diselesaikan secepat mungkin. Jangan sampai persoalan tersebut menghambat pelaksanaan di lapangan,” lanjut Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Selain itu, Komisi V turut menyoroti perlunya pendekatan penanganan infrastruktur yang lebih menyeluruh. Ridwan menegaskan bahwa penanganan tidak boleh hanya terfokus pada jalan nasional, tetapi juga harus mencakup konektivitas secara utuh, termasuk jalan daerah yang terdampak bencana.

“Penanganan infrastruktur harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya jalan nasional, tetapi juga jalan daerah sebagai bagian dari sistem konektivitas,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ridwan juga menegaskan bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sektor penanganan bencana harus tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh mengalami pemotongan.

“Kami akan memastikan tidak ada pemotongan anggaran untuk penanganan bencana. Ini menyangkut kepentingan masyarakat yang sedang dalam kondisi sulit,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan dalam setiap pelaksanaan proyek agar tetap akuntabel dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Kita ingin pekerjaan ini berjalan cepat, tetapi tetap harus dilakukan secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Mochammad Dian Almaruf menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan penyelesaian desain serta pelaksanaan pekerjaan di lapangan, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala teknis.

“Beberapa pekerjaan sudah berjalan, namun masih terdapat kendala seperti pembebasan lahan yang memengaruhi progres di lapangan. Kami terus berupaya mempercepat agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” jelasnya.

Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat guna memastikan seluruh tahapan berjalan selaras dan efektif.

“Kami optimistis, dengan dukungan semua pihak, percepatan penanganan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik,” tutupnya. (mun/rdn)