Komisi IX Dorong Evaluasi Penempatan PMI di Wilayah Konflik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyoroti perlunya penguatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah konflik atau kawasan berisiko tinggi. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Putih Sari menilai bahwa keberadaan PMI di wilayah konflik membawa risiko tinggi, tidak hanya terkait kondisi kerja, tetapi juga keselamatan jiwa. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang lebih tegas dan terukur dari pemerintah.

“PMI yang berada di wilayah konflik memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi, sehingga perlindungannya harus diperkuat secara khusus,” ujar Sari saat diwawancarai Parlementaria di Nusantara I, DPR RI, , Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis risiko dalam menentukan negara tujuan penempatan PMI. Pemerintah, menurutnya, perlu melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi geopolitik negara tujuan sebelum membuka atau melanjutkan penempatan tenaga kerja.

“Kita tidak bisa hanya melihat peluang kerja, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor keamanan secara serius,” tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra itu.

Dalam konteks tersebut, Putih Sari mendorong adanya opsi kebijakan yang lebih adaptif, termasuk kemungkinan menunda penempatan PMI ke wilayah yang sedang mengalami konflik atau ketidakstabilan keamanan.

“Kalau memang kondisi di suatu negara tidak memungkinkan, maka penempatan harus ditunda. Keselamatan PMI harus menjadi prioritas utama,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menilai bahwa pemerintah perlu menyiapkan langkah konkret bagi PMI yang saat ini sudah berada di wilayah konflik, termasuk opsi pemulangan atau evakuasi secara bertahap apabila situasi memburuk.

“Kita juga harus memikirkan saudara-saudara kita yang sudah berada di sana. Jika situasi semakin berisiko, maka opsi pemulangan harus disiapkan dengan baik,” ujarnya.

Putih Sari menambahkan bahwa langkah evakuasi tersebut harus didukung oleh koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta perwakilan Indonesia di luar negeri, agar dapat berjalan cepat dan efektif.

“Koordinasi yang kuat sangat penting, agar ketika terjadi situasi darurat, negara bisa hadir dengan cepat melindungi warganya,” katanya.

Komisi IX DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan perlindungan PMI agar mampu merespons dinamika global, termasuk potensi konflik yang dapat mengancam keselamatan pekerja migran Indonesia.

“Kita ingin memastikan negara tidak abai. Dalam kondisi apapun, keselamatan PMI harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (fa/rdn)