//
Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi X di Palu, Sulawesi Tengah.|Foto: Singgih/Alma
PARLEMENTARIA, Palu - Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, meminta komitmen Pemda dalam penggunaan data statistik sebagai dasar pengambilan kebijakan, termasuk melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang statistik.
Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menilai, belum semua kepala daerah memiliki perhatian serius terhadap pentingnya penguasaan statistik dalam perencanaan pembangunan.
“Komitmen pemerintah daerah harus kita dorong. Belum semua daerah memiliki SDM yang kuat di bidang statistik, padahal ini sangat penting untuk pengambilan kebijakan,” ujar Juliyatmono dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi X di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (01/04/2026).
Menurutnya, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mendorong daerah mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk menempuh pendidikan statistik, termasuk di lembaga pendidikan vokasi seperti politeknik statistik, dengan dukungan pembiayaan dari anggaran daerah.
“Kalau tiap kabupaten dan kota menyiapkan SDM statistik yang baik, maka akan terbentuk rasa kepemilikan terhadap data dan memudahkan kolaborasi dengan BPS,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas data statistik, terutama agar tidak terpengaruh kepentingan daerah tertentu yang merasa dirugikan oleh hasil data.
“Saya khawatir kalau data dianggap merugikan daerah, objektivitasnya bisa terganggu. Karena itu harus dibangun kepercayaan dan komitmen bersama,” ujarnya.
Juliyatmono menambahkan, penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Statistik menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh pihak terlibat dalam penyediaan data yang akurat dan kredibel.
Komisi X DPR RI menargetkan regulasi baru tersebut dapat menjadi landasan sebelum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sehingga proses pendataan berjalan lebih baik dan menghasilkan data yang berkualitas.
“Kita berharap sensus ekonomi ke depan tidak sekadar cepat, tetapi lebih kredibel karena didukung oleh landasan undang-undang yang kuat,” pungkasnya. (skr/rdn)
