Bambang Haryo: LPP RRI Berperan Penting Jadi Corong Pemerintah di Wilayah Perbatasan

PARLEMENTARIA, Manado – Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Manado. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai institusi tersebut berperan penting sebagai corong pemerintah dalam menyampaikan program-program strategis kepada masyarakat.

Menurutnya, lembaga penyiaran publik ini memiliki tanggung jawab besar untuk mengedukasi dan memberikan informasi yang benar terkait capaian maupun kebijakan pemerintah.

“Anggaran yang dialokasikan untuk RRI bersumber dari negara, sehingga lembaga ini harus benar-benar mengoptimalkan fungsinya untuk kepentingan masyarakat. Apa yang sudah dilakukan pemerintah, seperti program pangan, pembangunan 3 juta rumah tanpa BPHTP, insentif untuk UMKM, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp100 juta tanpa agunan, perlu diinformasikan secara maksimal kepada publik melalui RRI maupun LPP lainnya,” ujar Bambang Haryo kepada Parlementaria di Kantor LPP RRI Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (4/9/2025).

Lebih jauh, ia menekankan perlunya perhatian khusus terhadap keberadaan RRI di wilayah perbatasan, salah satunya di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membangun infrastruktur transportasi di wilayah tersebut, seperti bandara dengan layanan penerbangan rutin dan kapal perintis. Namun, menurutnya, infrastruktur penyiaran juga harus diperkuat agar masyarakat perbatasan mendapatkan akses informasi yang memadai.

“Direktur Utama RRI menyampaikan usulan pembangunan pemancar dengan kekuatan besar untuk memperluas jangkauan siaran. Saya menilai ini sangat penting, karena RRI di wilayah perbatasan bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi garda depan dalam menjaga kedaulatan informasi. Dengan begitu, masyarakat di perbatasan tetap terhubung dengan program pemerintah pusat maupun daerah,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Di sisi lain, keberadaan RRI di perbatasan akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi potensi gangguan informasi dari pihak luar. Ia menilai, masyarakat di daerah terluar harus mendapatkan akses yang sama terhadap informasi pembangunan dan kebijakan negara, sehingga rasa nasionalisme dan kepercayaan terhadap pemerintah semakin kuat.

“Radio adalah infrastruktur yang sangat strategis. Selain menjadi penyambung lidah pemerintah, RRI juga bisa menjadi benteng bagi masyarakat dalam menangkal berita-berita yang tidak benar dari luar. Oleh karena itu, dukungan terhadap penguatan penyiaran, khususnya di perbatasan, mutlak diperlukan,” pungkasnya. 

Sebagaimana diketahui, Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke kantor RRI Manado dipimpin Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi VII Ir. Lamhot Sinaga. Rombongan Komisi VII DPR RI disambut Direktur Utama I. Hendrasmo dan Direktur Keuangan Muhammad Fauzan dan Anggota Dewan Pengawas (Dewas) LPP RRI Rini Purwandari serta Kepala LPP RRI Manado Drs. Azhari Bahariawan Thalib M.H bersama seluruh Angkasawan – Angkasawati. •pun/rdn