//
Kampus Berperan Penting Terjemahkan Kebijakan Parlemen di Ranah Global Jadi Aksi Nyata
Diterbitkan
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, saat memimpin sesi diseminasi hasil 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting di Program Magister Asia Tenggara, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.|Foto: Nadya/Alma
PARLEMENTARIA, Depok – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menekankan peran penting antara kampus dengan Parlemen. Menurutnya, kampus berperan dalam menjembatani setiap forum internasional yang diikuti Parlemen untuk diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat paling bawah.
"Kampuslah tempat yang paling tepat untuk kerja-kerja parlemen ini mendapatkan kritik ataupun masukan yang membangun," ujar Irine kepada Parlementaria usai memimpin sesi diseminasi hasil 5th WAIPA Coordinating Committee Meeting di Program Magister Asia Tenggara, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (28/04/2026).
Irine menjelaskan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral, termasuk WAIPA, tidak boleh berhenti sebagai komitmen di atas kertas. Indonesia sebagai negara anggota harus mampu mengimplementasikannya secara nyata dalam bentuk kebijakan di dalam negeri.
Inilah yang melatarbelakangi keputusan BKSAP DPR RI untuk membawa langsung hasil sidang WAIPA ke kampus, hanya sehari setelah forum berlangsung di Quezon City, Filipina.
"Apa yang telah disepakati dalam forum bilateral, regional maupun multilateral, dalam hal ini kemarin adalah WAIPA, itu bisa kami laksanakan dan betul-betul menjawab kebutuhan akar rumput sekaligus membantu pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan nasional," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Bagi Irine, universitas bukan sekadar tempat berbagi laporan. Ia adalah ruang di mana hasil diplomasi parlemen diuji secara kritis, diperkaya secara akademis, dan pada akhirnya diperkuat sebelum benar-benar mengubah kebijakan di dalam negeri. (ndy/rdn)
