AI Jadi Peluang Besar ASEAN, Indonesia Dorong Kolaborasi dan Talenta Digital Inklusif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadikan kecerdasan buatan (AI) sebagai motor penggerak transformasi digital yang inklusif di kawasan ASEAN. Namun di balik potensi besar tersebut, tantangan lintas negara seperti misinformasi dan kesenjangan akses digital masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Surya Utama, menyampaikan bahwa Indonesia memandang kemajuan kecerdasan buatan sebagai peluang strategis untuk mempercepat transformasi digital sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di kawasan ASEAN.

Menurutnya, dengan jumlah populasi lebih dari 680 juta jiwa dan proyeksi ekonomi digital yang diperkirakan melampaui USD 1 triliun pada 2030, ASEAN memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi digital global.

Hal itu disampaikan Surya Utama dalam paparan yang disampaikan BKSAP DPR RI pada sesi berbagi pengalaman terbaik pada acara sidang The 3rd Consultative Meeting of Young Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (YPA) yang mengusung tema “Pemuda ASEAN: Memperkuat Solidaritas dan Memberdayakan Pemimpin yang Siap Menghadapi Masa Depan” yang disampaikan secara daring di Jakarta, Selasa, (28/04/2026).

“Indonesia memandang kemajuan kecerdasan buatan sebagai peluang strategis untuk mempercepat transformasi digital dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di seluruh ASEAN,” jelas Politisi Fraksi PAN ini.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa transformasi digital juga menghadirkan tantangan signifikan. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna internet telah melampaui 210 juta orang, tetapi peningkatan ini turut diiringi dengan risiko misinformasi, ancaman siber, hingga penyalahgunaan teknologi AI.

Sebagai respons, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah konkret. Salah satunya melalui Program Literasi Digital Nasional yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Siberkreasi, yang sejak 2021 telah menjangkau lebih dari 20 juta masyarakat.

Program ini difokuskan pada penguatan empat pilar utama, yakni keterampilan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital, dengan sasaran utama generasi muda.

Selain itu, Indonesia juga telah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas dalam ekosistem digital. “Ini menjadi landasan penting untuk pengembangan AI yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Dalam jangka panjang, Indonesia menargetkan pengembangan sekitar 9 juta talenta digital hingga 2030 guna memenuhi kebutuhan ekonomi berbasis teknologi yang terus berkembang.

Namun, Surya menekankan bahwa tantangan yang dihadapi tidak bisa diselesaikan secara nasional semata. Fenomena seperti penyebaran misinformasi berbasis AI, termasuk deepfake, bersifat lintas batas dan berpotensi merusak kohesi sosial serta kepercayaan publik.

Karena itu, Indonesia mendorong penguatan kerja sama ASEAN dalam berbagai aspek, mulai dari pengembangan talenta digital, pertukaran praktik terbaik dalam tata kelola AI, hingga penyusunan kerangka kebijakan yang interoperabel tanpa mengesampingkan kedaulatan digital masing-masing negara.

“Melalui pendekatan yang inklusif, berpusat pada manusia, dan kolaboratif, AI dapat menjadi alat untuk memberdayakan pemuda ASEAN, bukan justru memperlebar ketimpangan,” pungkasnya.

 Langkah Indonesia ini sekaligus membuka ruang diskusi di tingkat regional mengenai bagaimana memastikan inklusivitas akses digital, terutama bagi masyarakat pedesaan dan kelompok rentan, serta bagaimana ASEAN dapat menyelaraskan kebijakan AI di tengah perbedaan tingkat kesiapan digital masing-masing negara. (rni/rdn)