//
BKSAP Bawa Hasil Sidang WAIPA ke Kampus: Diplomasi Parlemen Harus Kembali ke Masyarakat
Diterbitkan
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri usai mengunjungi Program Magister Asia Tenggara, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIPB) Universitas Indonesia di Depok.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Sehari setelah mengikuti forum parlemen perempuan ASEAN di Quezon City, Filipina, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI langsung bergerak. Bukan ke ruang rapat, melainkan ke kampus.
Selasa (28/4/2026), delegasi BKSAP DPR RI mengunjungi Program Magister Asia Tenggara, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIPB) Universitas Indonesia di Depok, membawa langsung hasil 5th Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA) Coordinating Committee Meeting ke hadapan akademisi dan mahasiswa.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar agenda seremonial. Ini adalah bagian dari fungsi strategis BKSAP sebagai jembatan antara diplomasi regional dan kepentingan nasional.
"Kehadiran kami pada hari ini merupakan bagian dari komitmen BKSAP DPR RI untuk terus memperkuat jembatan antara parlemen dan masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa sebagai future leaders Indonesia," ujar Irine dalam sambutannya di FIB UI.
Irine menjelaskan bahwa sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD), BKSAP memiliki mandat strategis yang melampaui fungsi legislasi biasa. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, BKSAP diamanatkan untuk melaksanakan diplomasi parlemen, membangun jejaring dan posisi Indonesia di forum internasional, serta mengawal kepentingan nasional melalui pendekatan dialog, kerja sama, dan nilai.
Dalam konteks WAIPA, mandat itu dijalankan secara konkret. Indonesia bukan sekadar hadir sebagai peserta, melainkan tampil sebagai pemain aktif yang membentuk arah kebijakan regional. "Bagi DPR RI, AIPA bukan sekadar forum multilateral, melainkan instrumen utama diplomasi parlementer yang dijalankan secara substantif oleh BKSAP," tegasnya.
Irine mengungkapkan bahwa Indonesia memainkan peran kunci sejak awal dalam membentuk kerangka Women's Political Participation and Leadership (WPPL) Plan of Action 2024–2030, dokumen panduan yang menjadi landasan seluruh kerja WAIPA hingga 2030.
Indonesia tercatat sebagai sponsor utama Resolusi AIPA 2023 tentang kepemimpinan perempuan dan parlemen responsif gender pada Sidang Umum AIPA ke-44 di Jakarta, tuan rumah 1st WAIPA Workshop pada Oktober 2023 yang mengawali penyusunan WPPL Plan of Action, serta memfasilitasi proses konsultasi dan validasi framework hingga diadopsi di AIPA ke-45 di Vientiane, Oktober 2024.
"Tema WAIPA 2026 ini sejalan dengan mandat BKSAP untuk tidak hanya melakukan diplomasi kehadiran, tetapi diplomasi nilai value based parliamentary diplomacy," ujar Irine.
Kunjungan ke FIB UI, lanjut Irine, merupakan bagian dari siklus kerja diplomasi parlemen yang utuh. Hasil dari forum regional tidak boleh berhenti di ruang sidang internasional, ia harus diterjemahkan, didiseminasikan, dan diperkuat melalui dialog dengan pemangku kepentingan nasional.
"Diseminasi ini menjadi bagian penting dari kerja BKSAP untuk memastikan bahwa hasil diplomasi parlemen dipahami oleh pemangku kepentingan nasional, memperkuat fungsi DPR RI, serta memberi kontribusi nyata bagi penyusunan kebijakan nasional," tegasnya.
Dengan kata lain, diplomasi parlemen melalui AIPA dan WAIPA tidak berhenti pada forum internasional, ia mengalir kembali ke dalam kerja legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI. (ndy/aha)
