//
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam rapat Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (Parliamentary Union of the OIC Members States/PUIC). Foto: Ist/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Delegasi DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) menegaskan peran strategis Indonesia dalam Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (Parliamentary Union of the OIC Members States/PUIC) di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat.
Delegasi yang terdiri dari Syahrul Aidi Maazat (F-PKS) dan Kaisar Abu Hanifah (F-PKB) hadir pada Pertemuan ke-55 Komite Eksekutif PUIC di Nouakchott, Mauritania, 3–4 Februari 2026, sebagai anggota Komite Eksekutif dari Troika PUIC.
Dalam pidatonya, delegasi Indonesia menegaskan bahwa posisi Indonesia dalam PUIC bukan sekadar kehormatan, tetapi juga merupakan mandat untuk berkontribusi konstruktif bagi kontinuitas dan efektivitas PUIC.
“Indonesia menempatkan posisi ini bukan hanya sebagai kehormatan, tetapi sebagai mandat untuk berkontribusi nyata bagi kontinuitas dan efektivitas PUIC, sekaligus memperkuat solidaritas dan aksi kolektif parlemen umat Islam,” tegas Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Syahrul Aidi Maazat.
Delegasi juga menekankan pentingnya memperkuat solidaritas, dialog, dan aksi kolektif parlemen umat Islam di dunia, terutama di tengah dinamika global yang ditandai konflik, krisis kemanusiaan, dan ketidakpastian politik internasional.
Lebih lanjut, situasi di Palestina dan Gaza menjadi perhatian khusus, dan delegasi Indonesia menyerukan agar parlemen OKI mengambil peran kolektif dalam mendukung solusi yang adil dan berkelanjutan.
Pada sisi lain, Delegasi DPR menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi kekerasan di Tepi Barat Palestina, yang menurut data PBB pada Januari 2026 telah menyebabkan sedikitnya 694 warga Palestina terusir dari tempat tinggalnya, disertai meningkatnya korban luka akibat operasi militer Israel dan serangan pemukim ilegal.
Situasi tersebut memperburuk krisis kemanusiaan dan mengancam keselamatan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
“Apa yang terjadi di Tepi Barat adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun,” tegas Politisi Fraksi PKS tersebut.
BKSAP kemudian mendesak komunitas internasional dan parlemen dunia Islam atau PUIC untuk segera mengambil langkah nyata guna menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil Palestina, dan menegakkan keadilan berdasarkan hukum internasional.
Di sela-sela sidang, delegasi melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Republik Islam Mauritania, Mohamed Ould Meguett. Diskusi berlangsung hangat dan strategis, membahas keragaman Indonesia dan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi persatuan, peran mahasiswa Indonesia sebagai penguat hubungan diplomatik, serta rencana kebijakan bebas visa ke depan bagi warga Indonesia. Delegasi menekankan bahwa hubungan diplomatik yang erat harus terus diperkuat melalui interaksi akademik, sosial, dan budaya antara kedua negara.
Delegasi juga bertemu dengan Partai Tawasul, membahas penguatan partai politik sebagai kontrol terhadap eksekutif, penguatan kelembagaan partai, pengembangan demokrasi substantif, serta pertukaran pengalaman terkait peran perempuan dalam politik dan urgensi penguatannya.
“Penguatan peran perempuan dalam politik bukan sekadar soal kuota, tetapi kontribusi nyata mereka dalam pengambilan keputusan dan pembangunan demokrasi yang berkualitas,” tekan Delegasi Indonesia.
Selain agenda formal, delegasi DPR RI menyempatkan diri bertemu dengan mahasiswa dan WNI di Mauritania, yang didampingi Konsul Kehormatan Indonesia. Delegasi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi Konsul dan meminta agar perlindungan serta bantuan diberikan kepada mahasiswa Indonesia. Mahasiswa yang berjumlah sekitar sepuluh orang tersebut menimba ilmu-ilmu Islam di berbagai universitas Mauritania, baik secara formal maupun informal dari para ulama setempat. Delegasi memberikan arahan dan motivasi, menekankan urgensi ilmu Islam yang aplikatif dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta mendorong mahasiswa untuk tetap menjalin komunikasi dengan KBRI sebagai sarana penguatan hubungan bilateral.
Di luar konteks akademik, delegasi juga menyoroti peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Mauritania. Produk-produk Indonesia, seperti minyak goreng dan sabun, dinilai memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar lokal, membuka peluang baru bagi penguatan hubungan ekonomi kedua negara. •rdn
