//
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Foto: Tari/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang akan menutup tujuh sekolah dasar (SD) akibat jumlah murid dan guru yang minim. Menurutnya, rencana ini merupakan masalah serius yang mengancam pemenuhan hak pendidikan anak di daerah pedalaman.
“Data lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Di SDN Paya Baro, anak-anak menangis cemas menghadapi kemungkinan menempuh jarak lima kilometer ke sekolah terdekat,” kata Lalu Hadrian Irfani dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (29/9/2025).
“Di SDN Cot Buloh, ruang kelas tak layak dan murid kelas I terpaksa belajar di gudang karena keterbatasan fasilitas,” sambung Politisi Fraksi PKB ini.
Seperti diketahui, SDN Paya Baro masuk dalam wacana penutupan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat karena jumlah siswa yang sedikit. Desa Paya Baro sendiri merupakan desa paling ujung di Kecamatan Meureubo. SDN Paya Baro adalah satu dari 7 sekolah yang rencanannya akan ditutup.
Dinas Pendidikan Aceh Barat tengah membentuk tim khusus untuk melakukan kajian akademik sebelum memutuskan menutup 7 sekolah tersebut.
Menanggapi langkah Pemkab Aceh Barat, Lalu menegaskan pendidikan adalah hak dasar yang diamanatkan oleh konstitusi. Jika sekolah ditutup, ia khawatir hal itu akan meningkatkan angka putus sekolah.
“Pendidikan dasar adalah hak konstitusional setiap anak. Penutupan sekolah tanpa skema pengganti yang memadai berpotensi meningkatkan angka putus sekolah, memperberat beban anak, dan melemahkan kualitas pembelajaran,” tutur Lalu.
Lalu menambahkan, fakta beberapa sekolah seperti SDN Paya Baro yang menunjukkan peningkatan jumlah murid, menandakan masih ada potensi perbaikan jika didukung kebijakan dan fasilitas yang tepat.
“Kami dari Komisi X DPR RI mendorong pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencari solusi alternatif sebelum menutup sekolah,” tegasnya.
Pimpinan Komisi Pendidikan DPR itu pun memberikan sejumlah saran yang bisa menjadi pendekatan bagi Pemda dalam mengambil keputusan terkait wacana penutupan sekolah. Seperti, kata Lalu, penggabungan sekolah dengan sistem satelit.
“Bisa juga dipertimbangkan penambahan guru kontrak, serta peningkatan sarana-prasarana agar sekolah kecil tetap dapat berfungsi. Penempatan ulang guru juga harus dijamin agar tidak menganggur akibat penutupan,” terangnya.
Menurut Lalu, penerapan standar pendidikan di daerah pedalaman membutuhkan pendekatan yang berbeda.
“Penerapan standar nasional pendidikan tidak boleh kaku di daerah pedalaman. Tantangan geografis, infrastruktur, dan ekonomi harus menjadi pertimbangan utama,” sebut Lalu.
“Penutupan sekolah seharusnya menjadi opsi terakhir setelah upaya perbaikan fasilitas, insentif bagi guru, dan penguatan partisipasi masyarakat dilakukan,” lanjutnya.
Di sisi lain, Lalu menekankan investasi pada sekolah kecil di pelosok bukan sekadar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menjaga keadilan sosial dan memastikan kesempatan pendidikan yang merata.
“DPR menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyiapkan anggaran afirmatif yang memungkinkan setiap anak, dari Sabang hingga Merauke, memperoleh pendidikan yang dekat, aman, dan layak,” papar Lalu.
“Keputusan apapun terkait penutupan sekolah harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi murid, sekaligus memastikan guru tetap menjalankan peran strategisnya sebagai pendidik bangsa,” pungkasnya. •rdn
