Soroti Kesiapan Garuda Indonesia di Haji 2025, Komisi VI: Lebih dari Sekadar Rutinitas Penerbangan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bagi Indonesia bukanlah sekadar urusan keagamaan, melainkan merupakan tugas nasional yang kompleks dan multidimensional. Sebab itu, ia menekankan pentingnya peran strategis maskapai pelat merah itu untuk menjamin kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan jutaan jamaah haji asal Indonesia.

“Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbanyak di dunia. Maka, penyelenggaraan haji melibatkan banyak aspek—dari logistik, transportasi, pelayanan, hingga koordinasi lintas lembaga. Garuda Indonesia memegang peranan vital dalam rantai besar ini,” ujar Andre saat memimpin agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Wamildan Tsani beserta Sub Holdingnya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Perlu diketahui, rapat ini digelar guna mendalami kesiapan PT Garuda Indonesia untuk menghadapi musim haji tahun 2025, termasuk mengevaluasi performa tahun-tahun sebelumnya. Komisi VI DPR RI, sebutnya, ingin mengetahui secara rinci tentang jumlah armada yang disiapkan, kelayakan teknis pesawat, kesiapan kru penerbangan, hingga jadwal keberangkatan dan pemulangan jamaah.

Andre pun juga menyoroti perlunya perhatian khusus bagi jamaah rentan seperti lansia. Baginya, aspek pelayanan dan kesehatan selama penerbangan menjadi perhatian serius Komisi VI DPR. “Ini bukan hanya soal terbang dari titik A ke B. Banyak keluhan dari jemaah yang kami terima—dari keterlambatan jadwal, kendala layanan di bandara, hingga kenyamanan dalam kabin. Hal-hal ini harus dievaluasi secara menyeluruh agar tak terulang kembali,” imbuhnya.

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga menggali tantangan yang dihadapi Garuda Indonesia, baik dari sisi internal seperti keterbatasan armada dan kondisi keuangan perusahaan, maupun dari sisi eksternal, seperti regulasi penerbangan internasional, kebijakan pemerintah Arab Saudi, dinamika harga avtur, dan fluktuasi kurs valuta asing. Harapannya, hasil rapat ini menjadi pijakan penting dalam pembenahan dan peningkatan kualitas layanan haji Indonesia, baik kini maupun ke depan.

“Pemahaman yang utuh terhadap seluruh tantangan ini sangat penting. Komisi VI akan berupaya memberikan dukungan dan mendorong sinergi antara Garuda Indonesia, kementerian terkait, serta lembaga-lembaga lain agar proses ini berjalan efisien dan aman,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. •um/rdn