//
PARLEMENTARIA, Kendari – Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menyoroti persoalan serius terkait pelayanan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pihaknya menyatakan keprihatinannya terhadap kualitas air bersih yang diterima masyarakat, meskipun Sultra memiliki sumber daya air yang melimpah.
Hal ini disampaikan Fauzan saat mengikuti pertemuan Komisi II dengan Wakil Gubernur Sultra dan seluruh bupati dan wali kota di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (7/5/2025). Pertemuan ini dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II untuk mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan BUMD, BLUD, dan BMD di Sulawesi Tenggara.
“Menurut saya miris, misalnya terkait dengan air bersih. Airnya banyak di sini ini, tetapi tadi kita terkejut Pak Kepala BPK perwakilan Sulawesi Tenggara menyampaikan, jangankan air yang diproduksi sendiri oleh masyarakat melalui sumurnya, air PDAM pun terindikasi banyak mengandung bakteri,” ujar Fauzan
Fauzan menilai, kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. “Ini kan sangat berlawanan dengan kebijakan pemerintah yang ingin masyarakat kita bergizi, masyarakat kita sehat di satu sisi, di sisi lain sumber airnya tidak menjamin untuk pencapaian dari tujuan pemerintah pusat,” katanya.
Anggota Dapil NTB II ini menambahkan, lemahnya pengelolaan BUMD seperti PDAM bisa disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu manajemen yang kurang profesional dan keterbatasan modal. Padahal, menurutnya, dengan harga air yang tetap terjangkau, PDAM tetap bisa meraih keuntungan apabila sistemnya efisien dan didukung infrastruktur yang memadai.
“PDAM ini walaupun dia pelayanan publik, tetapi semurah-murahnya kita memberikan harga ke masyarakat, kemungkinan besar PDAM itu tetap untung. Apalagi sumber airnya banyak, cuma problemnya memang modal awal, nah itu tadi yang kita dorong,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Oleh karenanya, Fauzan mengupayakan Komisi II DPR RI berperan aktif menjembatani kebutuhan daerah dengan kementerian terkait, khususnya dalam hal pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). “Mudah-mudahan lewat Komisi II bisa berkomunikasi dengan mitra supaya pembangunan SPAM di daerah itu untuk tujuan pencapaian Indonesia Generasi Emas, supaya airnya bersih, airnya sehat,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Dadek Nandemar melalorkan hasil uji sampel yang dilakukan oleh BPK Sultra terhadap kinerja BUMD. Pihaknya menemukan bahwa uji sample pada air yang diproduksi oleh PDAM di Kota Kendari mengandung bakteri, bahkan proses pemurnian air menggunakan bahan kimia berbahaya bagi kesehatan.
“Kita berpikir ini paling bagus (PDAM Kota Kendari). Nah itu sudah sampel ada (bakteri) E.coli di dalam. Nah kemudian, Itu E.coli kalo kita tahu menyebabkan diare. Kemudian, mereka mengakali juga itu tidak menggunakan obat, tetapi menggunakan disinfektan dan semacam itu,” jelas Dadek. •nap/rdn
