Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Yogyakarta - Seluruh pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) wajib terbebas dari catatan buruk BI Checking (SLIK OJK) sebelum menerima penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Koperasi. Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganindito usai mengonfirmasi langsung syarat pembiayaan tersebut kepada jajaran direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
PARLEMENTARIA, Manado – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menegaskan RUU ini sangat dibutuhkan khususnya bagi masyarakat di daerah kepulauan, seperti Sulawesi Utara. Regulasi ini, menurutnya, bernilai krusial karena akan menjadi payung hukum kewenangan konkret bagi daerah dalam mengelola wilayah kepulauannya.
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi V DPR RI Sriyanto Saputro mendorong peningkatan kualitas sistem pendeteksi dini gempa bumi di Indonesia agar tingkat keandalannya setara dengan sistem peringatan dini tsunami. Ia menilai negara perlu hadir secara maksimal untuk memperbarui teknologi dan meningkatkan kemampuan deteksi kebencanaan guna meminimalisasi risiko korban.
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi V DPR RI Sriyanto Saputro dan Sudjatmiko memastikan langkah modifikasi cuaca untuk menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatera tengah diproses secara intensif oleh pemerintah. Mengingat tingginya biaya operasional, intervensi iklim tersebut dipersiapkan secara matang dan siap dieksekusi kapan pun jika eskalasi titik api dinilai sudah mendesak.
PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penyederhanaan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sekitar 300 perusahaan pada akhir 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi untuk mewujudkan BUMN yang lebih profesional, efisien, dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VI DPR RI, Zulfikar Hamonangan menilai keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam menarik minat generasi muda sangat bergantung pada kepastian model bisnis dan jaminan pasar bagi hasil usaha masyarakat.
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi V DPR RI Sriyanto Saputro menyoroti tingkat kepatuhan para pengguna jasa transportasi laut terhadap informasi cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepatuhan terhadap peringatan dini tersebut dinilai sangat vital sebagai rujukan utama untuk mencegah terjadinya rentetan kecelakaan kapal di wilayah perairan Indonesia.
PARLEMENTARIA, Tangerang – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong percepatan integrasi seluruh wajib pajak di Provinsi Banten ke dalam sistem Coretax. Dari sekitar 1,3 juta wajib pajak yang terdaftar, hampir 800 ribu telah terintegrasi dalam sistem tersebut.
PARLEMENTARIA, Tangerang – Target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 dinilai membutuhkan daya beli masyarakat yang kuat. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi perlu dijaga melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan usaha masyarakat.
PARLEMENTARIA, Tangerang – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai implementasi Coretax mulai menunjukkan dampak positif terhadap penerimaan pajak di Provinsi Banten. Namun, ia mengingatkan digitalisasi perpajakan harus dibarengi perluasan basis pajak dan administrasi yang lebih adil.
PARLEMENTARIA, Surabaya – Anggota Komisi XI DPR RI Anna Mu’awanah mendorong pemerintah mengevaluasi pembatasan produksi dan tarif cukai hasil tembakau agar kebijakan fiskal tetap berjalan tanpa membuka ruang semakin luas bagi peredaran rokok ilegal. Menurutnya, pengaturan industri hasil tembakau perlu mempertimbangkan kondisi pelaku usaha sekaligus kemampuan pengawasan di lapangan.
PARLEMENTARIA, Tangerang – Anggota Komisi XI DPR RI Shohibul Imam mendukung upaya pemerintah memperluas basis pajak untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Namun, ia meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat komunikasi publik agar kebijakan perpajakan dapat dipahami masyarakat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.