Berita Terbaru

Sigit Karyawan Dorong Kalteng Miliki Sistem Kelistrikan yang Lebih Mandiri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi pemerataan infrastruktur kelistrikan, termasuk pelaksanaan program Listrik Desa (Lisdes). Ia secara khusus mendorong penguatan sistem kelistrikan Kalimantan Tengah (Kalteng) agar tidak terlalu bergantung pada pasokan dari provinsi lain.

16 September 2026

Boyman Harun Dorong TPM dan Balai Diberi Kewenangan Tentukan Rumah Layak Dibedah

Boyman Harun Dorong TPM dan Balai Diberi Kewenangan Tentukan Rumah Layak Dibedah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun mendorong agar Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan balai Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang berada di lapangan diberikan kewenangan lebih besar dalam menentukan layak atau tidaknya sebuah rumah mendapatkan program bedah rumah. Menurutnya, kewenangan tersebut diperlukan agar proses verifikasi lebih objektif, cepat, dan sesuai kondisi faktual di lapangan.

Ratna Juwita Minta Aturan Desil Tak Hambat Bantuan Listrik Gratis

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ratna Juwita Minta Aturan Desil Tak Hambat Bantuan Listrik Gratis

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita meminta peningkatan alokasi Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) pada 2027 tidak terkendala persyaratan data desil. Ia menilai proses survei lapangan perlu tetap menjadi dasar dalam menentukan calon penerima manfaat agar masyarakat yang membutuhkan akses listrik dapat memperoleh bantuan.

Tekankan Penguatan Diskresi Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara

Ekonomi dan Keuangan

Tekankan Penguatan Diskresi Fiskal Daerah dalam RUU Keuangan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa mendorong penguatan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam sistem fiskal saat ini perlu dievaluasi agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar dalam menjalankan pembangunan.

Normalisasi Situ Kamojing Dukung Ketahanan Pangan di Karawang

Kesejahteraan Rakyat16 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Normalisasi Situ Kamojing Dukung Ketahanan Pangan di Karawang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima aspirasi Gabungan Kelompok Tani Desa Cikampek Pusaka terkait kondisi Situ Kamojing yang mengalami sedimentasi sehingga mengganggu pasokan air bagi lahan pertanian di Kabupaten Karawang. Aspirasi tersebut diterima dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat BAM, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Dukung Ketahanan Energi, Komisi XII Setujui Pagu Anggaran ESDM Rp27,37 Triliun

Dukung Ketahanan Energi, Komisi XII Setujui Pagu Anggaran ESDM Rp27,37 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp27.372.845.631.000 (Rp27,37 triliun). Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja pembahasan penyesuaian RKA-K/L TA 2027 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).

Komisi XII Setujui Pagu Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rp974,84 Miliar

Komisi XII Setujui Pagu Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rp974,84 Miliar

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp974,84 miliar. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi XII DPR RI dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9/2026).

Ujang Bey Minta ATR/BPN Tak Tebang Pilih dalam Penetapan LSD

Ujang Bey Minta ATR/BPN Tak Tebang Pilih dalam Penetapan LSD

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tegas dalam menerapkan aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan tidak melakukan tebang pilih terhadap pelaku usaha. Ia menilai, aturan LSD harus diterapkan secara adil, baik terhadap pengusaha besar maupun perusahaan berskala UMKM (usaha mikro kecil menengah).

RUU Reforma Agraria Harus Atur Batas Kepemilikan Lahan Sawit

RUU Reforma Agraria Harus Atur Batas Kepemilikan Lahan Sawit

PARLEMENTARIA, Jakarta — Konsentrasi penguasaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dinilai perlu dibatasi agar masyarakat tidak semakin kehilangan akses terhadap lahan pertanian. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Reforma Agraria.

Komisi II Dorong GTRA Lebih Aktif Selesaikan Konflik Agraria

Isu Lainnya16 September 2026

Komisi II Dorong GTRA Lebih Aktif Selesaikan Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI mendorong pemerintah memperkuat penyelesaian persoalan agraria dan pertanahan di daerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar tidak hanya sekedar menjadi forum koordinasi, melainkan benar-benar bekerja menyelesaikan konflik dan sengketa agraria serta memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari program reforma agraria.

Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya

Isu Lainnya

Magang DPR RI 2026 Dibuka, Cek Posisi dan Batas Pendaftarannya

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kesempatan magang di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI masih terbuka bagi mahasiswa yang ingin memperoleh pengalaman kerja di lingkungan pemerintahan. Informasi lowongan, kuota peserta, periode magang, kualifikasi, hingga batas akhir pendaftaran dapat diakses melalui platform resmi SMART Setjen DPR RI.

Ledia Hanifa Tegaskan Reforma Agraria Harus Berbasis Peta Kepemilikan Tanah