Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya diplomatik yang cepat dan tegas dinilai perlu segera dilakukan pemerintah Indonesia menyusul penahanan sembilan warga negara Indonesia (WNI), termasuk dua jurnalis, oleh aparat Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keselamatan para WNI sekaligus menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal meminta pemerintah segera mengendalikan arus informasi terkait konflik antarsuku di Wamena, Papua Pegunungan, guna mencegah penyebaran hoaks, disinformasi, dan provokasi di media sosial. Pasalnya, pengelolaan informasi yang terpusat dan berimbang sangat penting agar situasi tidak semakin memanas dan berkembang menjadi ancaman terhadap persatuan nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyoroti perihal polemik pidato Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk soal pernyataan “orang desa tidak pakai dolar”. Menurutnya, polemik iti muncul karena adanya potongan video yang tidak menampilkan konteks pidato secara utuh.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menerima audiensi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Aliansi Pertambangan Rakyat terkait persoalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan disampaikan mulai dari dorongan perluasan penetapan WPR di seluruh kabupaten/kota, penyederhanaan regulasi pertambangan rakyat, hingga perlindungan hak masyarakat adat dan penambang tradisional.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar hukum tidak dijadikan alat untuk menindas rakyat kecil. Hal ini berdasarkan adanya perseteruan antara Rien Wartia Trigina alias Erin Taulany dengan mantan asisten rumah tangganya, Hera.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya pengaturan hak akses data yang tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan Bob Hasan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil mempertanyakan mengapa kewenangan pengelolaan madrasah oleh Pemerintah Aceh perlu dihapus dalam pembahasan Panja Penyusunan RUU tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, kewenangan tersebut merupakan bagian dari kekhususan dan keistimewaan Aceh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mendorong penyelesaian konflik antarsuku yang terjadi di Wamena, Papua Pegunungan, melalui pendekatan mediasi dan pemanfaatan mekanisme kearifan lokal. Menurutnya, pelibatan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk meredam konflik agar tidak meluas dan menimbulkan lebih banyak korban.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan pentingnya peran generasi muda sebagai penggerak masa depan bangsa yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter, kepedulian sosial, dan semangat kebangsaan. Hal itu ia sampaikan saat menerima audiensi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mempertanyakan sejauh mana perluasan pasar bagi UMKM benar-benar diarahkan untuk masuk ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut memiliki potensi perputaran anggaran yang sangat besar sehingga seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menggerakkan sektor UMKM nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengingatkan Bank Indonesia (BI) akan pentingnya menjaga kesepakatan politik terkait asumsi dasar ekonomi makro, khususnya nilai tukar rupiah yang telah disepakati bersama pemerintah dan DPR. Menurutnya, asumsi nilai tukar dalam APBN bukan sekadar angka teknis, melainkan bentuk legitimasi politik yang harus dijaga oleh otoritas moneter.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menerima aspirasi dari mahasiswa magang DPR RI terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menilai masukan yang disampaikan para mahasiswa sangat substantif dan dapat memperkuat materi muatan RUU agar efektif memberantas korupsi sekaligus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.