Berita Terbaru

BALEG DPR RI - RAKER DENGAN PANGLIMA TNI,MENHAN DAN MENKEU TENTANG RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA

Hasan Basri Agus Resmi Pimpin MKD DPR, Tegakkan Etika Anggota Dewan

Hasan Basri Agus Resmi Pimpin MKD DPR, Tegakkan Etika Anggota Dewan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Hasan Basri Agus (HBA) resmi dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Mengemban amanah baru tersebut, Hasan menegaskan komitmennya untuk menjaga dan menegakkan etika seluruh anggota DPR RI, termasuk dengan terlebih dahulu memberikan keteladanan dalam menjalankan aturan dan kedisiplinan sebagai anggota Dewan.

RUU HPI, Legislator Minta MA Siap Hadapi Penerapan Hukum Asing

RUU HPI, Legislator Minta MA Siap Hadapi Penerapan Hukum Asing

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Soedeson Tandra meminta Mahkamah Agung (MA) memastikan kesiapan menghadapi penerapan hukum asing di Indonesia. Kesiapan tersebut dinilai penting agar pengesahan RUU HPI nantinya dapat diikuti pelaksanaan hukum yang efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Harga Minyak Dunia Naik, Legislator Minta Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi Kurangi “Beban” Rakyat

Harga Minyak Dunia Naik, Legislator Minta Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi Kurangi “Beban” Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Naiknya Harga minyak dunia dipercaya melambungkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) non-subsidi, khususnya Pertamax dengan potensi menembus angka Rp20.000 per liter. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Dewi Juliani meminta pemerintah dan Pertamina segera menyiapkan langkah mitigasi agar gejolak harga minyak dunia tidak berujung pada tekanan baru terhadap masyarakat.

Umbu Kabunang: RUU Profesi Kurator Perlu Perjelas Batas Kewenangan

Umbu Kabunang: RUU Profesi Kurator Perlu Perjelas Batas Kewenangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator memperjelas batas kewenangan kurator dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, kejelasan tersebut penting untuk mencegah multitafsir sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kurator, debitor, dan kreditur dalam proses kepailitan.

Ali Mazi Dorong Lima Organisasi Kurator Bersatu sebelum Bahas RUU Profesi

Ali Mazi Dorong Lima Organisasi Kurator Bersatu sebelum Bahas RUU Profesi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi mendorong lima organisasi kurator yang telah diakui Kementerian Hukum dan HAM untuk terlebih dahulu melakukan konsolidasi. Menurutnya, penyatuan organisasi diperlukan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator memiliki landasan yang jelas dan dapat mengakomodasi kepentingan profesi secara menyeluruh.

Ramson Siagian Pastikan Stok BBM Nasional Aman

Ramson Siagian Pastikan Stok BBM Nasional Aman

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dengan ketahanan rata-rata sekitar 17–18 hari. Menurutnya, kelangkaan dan antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Makassar lebih berkaitan dengan gangguan distribusi dan lonjakan permintaan pada jenis BBM tertentu.

Bambang Patijaya Minta MIND ID Benahi Tata Kelola Timah

Bambang Patijaya Minta MIND ID Benahi Tata Kelola Timah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta MIND ID membenahi tata kelola PT Timah, khususnya dalam mengantisipasi pasokan bijih timah dari masyarakat yang melampaui kapasitas serap perusahaan. Menurutnya, persoalan tersebut bahkan sempat memicu gejolak sosial dan aksi pembakaran di Bangka Belitung.

Sigit Karyawan Dorong Legalitas Penambang Emas Rakyat

Sigit Karyawan Dorong Legalitas Penambang Emas Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto mendorong MIND ID, khususnya PT Aneka Tambang (Antam), mencari terobosan agar aktivitas penambangan emas rakyat dapat memiliki legalitas dan kepastian hukum. Menurutnya, penambangan rakyat yang selama ini berlangsung tanpa izin justru membuat negara kehilangan potensi penerimaan dan masyarakat berada dalam posisi rentan secara hukum.

Syarif Fasha Ingatkan MIND ID Mitigasi Konflik Sosial

Syarif Fasha Ingatkan MIND ID Mitigasi Konflik Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi NasDem Syarif Fasha mengingatkan jajaran Direksi MIND ID untuk memitigasi potensi konflik sosial di wilayah operasi pertambangan. Menurutnya, ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan daerah penghasil dapat menjadi salah satu sumber persoalan yang perlu segera diantisipasi.