•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Abdullah Soroti Dugaan Korupsi Dana Bencana di Tengah Karhutla

Politik dan Keamanan16 Oktober 2026

Abdullah Soroti Dugaan Korupsi Dana Bencana di Tengah Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti ironi dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang terungkap ketika masyarakat di sejumlah daerah masih menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas perkara tersebut sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran kebencanaan.

16 Oktober 2026

Karhutla Berulang, Legislator Komisi V Usul Pesawat Pemadam seperti di Jepang

Industri dan Pembangunan16 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Karhutla Berulang, Legislator Komisi V Usul Pesawat Pemadam seperti di Jepang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang berulang di sejumlah wilayah Kalimantan menjadi perhatian Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie. Ia mendorong penguatan sarana dan prasarana penanganan bencana, termasuk mempertimbangkan pengadaan pesawat pemadam kebakaran seperti yang digunakan Jepang.

Anak dan Lansia Terdampak Karhutla Sebaiknya Diungsikan ke Daerah yang Aman

Industri dan Pembangunan16 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Anak dan Lansia Terdampak Karhutla Sebaiknya Diungsikan ke Daerah yang Aman

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengusulkan pemerintah agar anak-anak hingga orang tua yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diungsikan lebih dulu ke daerah yang aman dari asap. Tak lupa ia mendorong pemerintah agar menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.

Candaan Gubernur Kalteng Soal Karhutla, Legislator Imbau Pejabat Jaga Empati

Politik dan Keamanan16 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Candaan Gubernur Kalteng Soal Karhutla, Legislator Imbau Pejabat Jaga Empati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengingatkan seluruh pejabat publik agar senantiasa menunjukkan empati dan sensitivitas saat berkomunikasi mengenai penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Imbauan ini disampaikan menyusul viralnya seloroh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang menuai sorotan luas di media sosial.

Water Bombing Perlu Ditambah untuk Padamkan Karhutla

Isu Lainnya15 Oktober 2026

Isu Lainnya

Water Bombing Perlu Ditambah untuk Padamkan Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng), Andina Thresia Narang, mendorong agar upaya operasi water bombing dimaksimalkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lokasi yang sulit dijangkau jalur darat.

15 Oktober 2026

Legislator Miris, Ditengah Karhutla Pejabat BNPB Kena OTT

Kesejahteraan Rakyat15 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Miris, Ditengah Karhutla Pejabat BNPB Kena OTT

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ditengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan pemilihan bencana, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama 13 orang lainnya terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini. Merespons hal itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyebut, ia menghormati langkah penegakan hukum sekaligus menyatakan miris atas dugaan penyelewengan yang terjadi kala bencana melanda negeri ini.

Komisi IX Soroti Variasi Menu dan Kelengkapan Fasilitas SPPG dalam Pelaksanaan MBG

Kesejahteraan Rakyat15 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Soroti Variasi Menu dan Kelengkapan Fasilitas SPPG dalam Pelaksanaan MBG

PARLEMENTARIA, Banjarbaru — Komisi IX DPR RI menyoroti variasi menu, tingkat penerimaan makanan oleh anak-anak, serta kelengkapan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan makanan yang disajikan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga dapat diterima dengan baik oleh penerima manfaat.

Polisi Harus Pulihkan Mental Ibu dan Anak Korban KDRT Akibat Suami Kalah Judi Slot

Politik dan Keamanan15 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Polisi Harus Pulihkan Mental Ibu dan Anak Korban KDRT Akibat Suami Kalah Judi Slot

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengapresiasi Polsek Margaasih, Kabupaten Bandung, yang telah menangkap seorang suami yang melakukan KDRT terhadap istri dan anaknya setelah kalah judi online (judol) atau slot. Meski demikian, ia meminta polisi juga memastikan kondisi mental ibu dan anak yang menjadi korban mendapat perhatian agar bisa pulih dari trauma.

RUU Perampasan Aset Harus Mampu Percepat Pemulihan Keuangan Negara, Sebelum Tindak Pidana Disamarkan

Politik dan Keamanan15 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Harus Mampu Percepat Pemulihan Keuangan Negara, Sebelum Tindak Pidana Disamarkan

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menekan pemulihan aset hasil tindak pidana juga menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum. Karena itu, dalam konteks tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat mekanisme penelusuran dan perampasan aset, terutama ketika aset hasil tindak pidana telah disamarkan, dialihkan kepemilikannya, atau diperjualbelikan.

Penegakan Hukum Jangan Diukur Banyaknya Kasus, Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara

Politik dan Keamanan15 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Penegakan Hukum Jangan Diukur Banyaknya Kasus, Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, tidak cukup diukur dari jumlah orang yang diproses secara hukum, tetapi juga dari pengembalian kerugian negara melalui pemulihan aset (asset recovery).

Penegakan Hukum Harus Berkeadilan, Penerapan KUHAP-KUHP Baru Harus Dipahami Penyidik

Politik dan Keamanan15 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Penegakan Hukum Harus Berkeadilan, Penerapan KUHAP-KUHP Baru Harus Dipahami Penyidik

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi III DPR RI Siti Aisyah menegaskan bahwa penegakan hukum harus mengedepankan keadilan substantif dan perlindungan hak masyarakat, bukan semata-mata pemidanaan.

Netty Prasetiyani Soroti Pentingnya Evaluasi Pencegahan Karhutla di Wilayah Rawan

Kesejahteraan Rakyat15 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Prasetiyani Soroti Pentingnya Evaluasi Pencegahan Karhutla di Wilayah Rawan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menekankan pentingnya evaluasi terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), terutama di wilayah rawan kebakaran. Langkah ini diperlukan agar penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mampu mencegah kebakaran berulang dan menekan dampaknya terhadap masyarakat.