•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Harris Turino Minta Harga BMKS Wajib Jadi Acuan Transaksi

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Harris Turino Minta Harga BMKS Wajib Jadi Acuan Transaksi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino meminta Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) mempertegas penggunaan harga transaksi BMKS sebagai harga acuan. Ia menilai frasa “dapat digunakan” dalam Pasal 55 perlu diubah menjadi ketentuan yang lebih tegas agar BMKS benar-benar berfungsi sebagai mekanisme price discovery.

16 September 2026

Anis Byarwati Minta RUU Keuangan Negara Hilangkan Ambiguitas BUMN

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anis Byarwati Minta RUU Keuangan Negara Hilangkan Ambiguitas BUMN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati meminta revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara memperjelas pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan, penyertaan modal negara (PMN), dan posisi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kejelasan tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir dalam pengelolaan keuangan negara.

Amin AK Harap TKD Memadai Demi Tekan Beban Pembiayaan P3K

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin AK Harap TKD Memadai Demi Tekan Beban Pembiayaan P3K

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menyoroti beratnya beban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang harus ditanggung pemerintah daerah. Ia meminta kebijakan pengangkatan P3K diikuti dukungan dana transfer dari pemerintah pusat yang memadai agar tidak membebani kapasitas fiskal daerah.

Benahi Kebijakan Negara Pemicu Konflik Agraria

Kesejahteraan Rakyat16 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Benahi Kebijakan Negara Pemicu Konflik Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Yunus Yusak Napitupulu menilai negara turut berkontribusi terhadap munculnya berbagai konflik agraria di Indonesia. Persoalan tersebut antara lain terjadi akibat pemberian izin, penetapan batas wilayah, hingga kebijakan antarlembaga pemerintah yang tidak sinkron dan akhirnya berdampak kepada masyarakat.

16 September 2026

Tekan Ketimpangan, Pembahasan RUU Reforma Agraria Harus Dituntaskan, Jangan Tunda Lagi!

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Tekan Ketimpangan, Pembahasan RUU Reforma Agraria Harus Dituntaskan, Jangan Tunda Lagi!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Azis Subekti menegaskan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi langkah penting untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah sekaligus mempercepat penyelesaian konflik agraria. Menurutnya, ketimpangan kepemilikan lahan yang berlangsung lama dapat menghambat produktivitas masyarakat dan kemajuan negara.

Di Forum Parlemen Dunia, BKSAP Serukan Pemberdayaan Generasi Muda

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Di Forum Parlemen Dunia, BKSAP Serukan Pemberdayaan Generasi Muda

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rio A.J. Dondokambey, menekankan pentingnya penguatan kolaborasi antarnegara dalam memberdayakan generasi muda untuk menghadapi tantangan ekonomi dan ketenagakerjaan di tengah ketidakpastian global. Hal itu disampaikan Rio melalui intervensi dalam Session 4 bertajuk “Advancing Youth Economic Rights and Employment in an Uncertain Future” pada The 12th IPU Global Conference of Young Parliamentarians yang berlangsung di Samarkand, Uzbekistan, Sabtu (5/9/2026).

RUU Pengaturan Reforma Agraria Didorong Atasi Fragmentasi Regulasi dan Kebijakan

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Pengaturan Reforma Agraria Didorong Atasi Fragmentasi Regulasi dan Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diperlukan untuk mengatasi fragmentasi regulasi dan kebijakan yang selama ini menjadi salah satu akar konflik agraria struktural. Menurutnya, berbagai aturan sektoral mengenai pertanahan dan aset negara belum sepenuhnya memiliki orientasi yang selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Amelia Anggraini Minta Tanggung Jawab Vendor Asing Diperjelas dalam RUU KKS

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Amelia Anggraini Minta Tanggung Jawab Vendor Asing Diperjelas dalam RUU KKS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengaturan tanggung jawab penyedia produk dan layanan digital asal luar negeri menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Terlebih, produk dan layanan vendor asing kini dapat digunakan secara luas, termasuk pada sistem yang memiliki kepentingan strategis bagi Indonesia.

Bahas RUU KKS, Syamsu Rizal Syamsu Rizal Tegaskan Literasi Siber Harus Masuk Kurikulum

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU KKS, Syamsu Rizal Syamsu Rizal Tegaskan Literasi Siber Harus Masuk Kurikulum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketahanan siber nasional dinilai perlu dibangun sejak tingkat individu dengan memperkuat literasi dan keterampilan digital masyarakat. Karena itu, Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong agar edukasi keamanan dan ketahanan siber dapat masuk dalam kurikulum pendidikan.

Cegah Kebocoran Ekspor-Impor, RUU Komoditas Strategis Bangun Ekosistem Pengelolaan Nasional

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Kebocoran Ekspor-Impor, RUU Komoditas Strategis Bangun Ekosistem Pengelolaan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis diarahkan untuk membangun ekosistem pengelolaan komoditas nasional yang terintegrasi dari produksi hingga pemasaran. Pengaturan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai komoditas strategis Indonesia.

Negara Harus Bertanggung Jawab Penuhi Kebutuhan Dasar Cegah Stunting

Kesejahteraan Rakyat16 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Negara Harus Bertanggung Jawab Penuhi Kebutuhan Dasar Cegah Stunting

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menilai Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN tidak dapat menuntaskan persoalan stunting secara mandiri. Menurutnya, percepatan penurunan stunting membutuhkan penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama dalam pemenuhan akses air bersih dan sanitasi permukiman yang layak.

Pansus Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Perkuat Kepastian Hukum WNI

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Perkuat Kepastian Hukum WNI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Panitia Khusus (Pansus) pembentukan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (HPI) Martin Tumbelaka mendorong penguatan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia yang menghadapi persoalan hukum dengan pihak asing. Masukan para Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung dinilai penting untuk memastikan aturan yang disusun dapat diterapkan secara efektif dalam penyelesaian perkara lintas negara.