//
Ketua DPR RI Puan Maharani.|Foto: Kresno/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keberlanjutan dukungan bagi masyarakat yang kehilangan pendapatan atau mengalami peningkatan beban pengeluaran akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, penanganan karhutla perlu disertai kebijakan perlindungan sosial yang membantu keluarga terdampak bertahan selama masa bencana hingga mampu memulihkan penghidupan mereka.
“Banyak keluarga sedang berusaha menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya,” kata Puan dalam keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).
Puan menilai karhutla berkepanjangan membawa konsekuensi berbeda bagi setiap keluarga. Pembatasan aktivitas demi keselamatan dapat mengurangi pendapatan pekerja harian, mengganggu kegiatan usaha kecil, serta menambah beban orang tua dalam mengatur pengasuhan anak di tengah kondisi yang belum menentu.
“Pekerja harian dapat kehilangan pendapatan, orang tua perlu mengatur pengasuhan, dan pelaku usaha kecil menghadapi berkurangnya kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Karena itu, Puan mendorong pemerintah mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi masyarakat dalam setiap kebijakan penanganan karhutla. Menurutnya, ketika aktivitas warga harus dibatasi demi keselamatan, dukungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga perlu menjadi bagian dari upaya perlindungan.
“Ketika aktivitas warga perlu dibatasi demi perlindungan, dukungan terhadap kehidupan keluarganya perlu dipikirkan bersamaan. Kepastian itu akan membantu masyarakat menjalani keputusan Pemerintah dengan lebih tenang,” tutur Puan.
Ia juga meminta pemerintah memastikan bantuan menjangkau keluarga yang mengalami tekanan paling berat akibat karhutla. Penilaian penerima dukungan, menurutnya, perlu memperhatikan perubahan kondisi ekonomi rumah tangga, termasuk keluarga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi kemudian kehilangan penghasilan atau menghadapi pengeluaran tambahan.
Selain memastikan bantuan tepat sasaran, Puan menekankan pentingnya kesinambungan dukungan ketika penanganan karhutla memasuki tahap pemulihan. Membaiknya kondisi udara, menurutnya, tidak serta-merta berarti masyarakat telah mampu kembali bekerja, menjalankan usaha, dan memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri.
“Keputusan mengurangi dukungan juga harus mempertimbangkan pemulihan yang benar-benar telah dialami masyarakat,” tegasnya.
Puan berharap pemerintah dapat menjaga dukungan selama masih diperlukan sekaligus membuka kesempatan bagi warga untuk kembali mandiri. Dengan demikian, pemulihan karhutla tidak hanya diukur dari terkendalinya kebakaran, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari.
DPR RI, lanjut Puan, akan mengawal penanganan karhutla melalui komisi terkait sesuai bidang tugas masing-masing, termasuk memastikan kebijakan pemerintah memberikan kepastian dan perlindungan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak. (aha)
