Berita Terbaru

Kesejahteraan Rakyat16 September 2026

Kardaya Ingatkan Pentingnya Kejelasan Definisi Komoditas Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya Warnika mengingatkan pentingnya kejelasan definisi komoditas strategis dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Menurutnya, definisi yang jelas diperlukan agar implementasi regulasi memiliki landasan yang kuat sekaligus mendukung tujuan pembentukan bursa untuk mencegah praktik underpricing dan transfer pricing yang merugikan negara.

16 September 2026

Felly Runtuwene: Penanganan Stunting Harus Prioritaskan Air Bersih dan Sanitasi

Kesejahteraan Rakyat

Felly Runtuwene: Penanganan Stunting Harus Prioritaskan Air Bersih dan Sanitasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene meminta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN memastikan program penanganan stunting tidak berhenti pada capaian angka semata. Ia menilai pemerintah perlu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses air bersih dan sanitasi layak yang masih menjadi persoalan di berbagai daerah.

Perjelas Putusan Hukum Lembaga Penyelesaian Sengketa Agraria, Harus Final dan Mengikat

Perjelas Putusan Hukum Lembaga Penyelesaian Sengketa Agraria, Harus Final dan Mengikat

PARLEMENTARIA, Jakarta — RUU Pengaturan Reforma Agraria perlu memperjelas kedudukan hukum keputusan lembaga penyelesaian sengketa agraria yang nantinya dinyatakan bersifat final dan mengikat. Kejelasan tersebut penting agar tidak menimbulkan persoalan ketika keputusan lembaga tersebut berhadapan dengan proses dan kewenangan lembaga peradilan.

Komisi III Minta Bawas MA Tindaklanjuti Pengaduan Sengketa Tanah Artis Atalarik Syah

Komisi III Minta Bawas MA Tindaklanjuti Pengaduan Sengketa Tanah Artis Atalarik Syah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI meminta Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) RI membentuk tim pemeriksa untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait permasalahan sengketa tanah. Permintaan tersebut disampaikan dalam RDP/RDPU Komisi III DPR RI bersama Bawas MA serta Atalarik Syach dan kuasa hukumnya, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Perlu Aturan Jelas Pemisahan Denda Kerugian Negara dan Biaya Pemulihan Lingkungan

Ekonomi dan Keuangan

Perlu Aturan Jelas Pemisahan Denda Kerugian Negara dan Biaya Pemulihan Lingkungan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas menyoroti perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai pemisahan antara denda kerugian negara dan biaya pemulihan lingkungan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar dana yang diperuntukkan bagi pemulihan lingkungan tidak tercampur sebagai penerimaan negara.

BKSAP dan Australia Perkuat Kerja Sama Demokrasi serta Kapasitas Anggota DPR

BKSAP dan Australia Perkuat Kerja Sama Demokrasi serta Kapasitas Anggota DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima audiensi Minister Counsellor Politik dan Komunikasi Strategis Kedutaan Besar Australia, Nicola Campion, guna membahas penguatan kerja sama di bidang demokrasi, diplomasi parlemen, serta peningkatan kapasitas anggota DPR RI.

Rifqinizamy: Pengelolaan Aset Daerah Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Rifqinizamy: Pengelolaan Aset Daerah Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya pengelolaan aset pemerintah daerah dan pelaksanaan reforma agraria yang tidak sekadar berorientasi pada administrasi. Tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Amelia Anggraini Minta Peran BSSN sebagai Koordinator Nasional Diperjelas

Amelia Anggraini Minta Peran BSSN sebagai Koordinator Nasional Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini meminta kejelasan mengenai posisi dan kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Kejelasan tersebut diperlukan agar koordinasi keamanan siber nasional berjalan efektif tanpa menjadikan BSSN sebagai lembaga yang mengambil alih kewenangan institusi lain.

Tampung Aspirasi DPRD Lumajang, Ketua BAKN Minta Kebijakan Transfer Daerah Ditinjau Ulang

Ekonomi dan Keuangan

Tampung Aspirasi DPRD Lumajang, Ketua BAKN Minta Kebijakan Transfer Daerah Ditinjau Ulang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mendorong adanya terobosan regulasi serta evaluasi atas pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut ditegaskannya saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lumajang di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Musthofa Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Kewenangan APIP dan BPK

Ekonomi dan Keuangan

Musthofa Dorong RUU Keuangan Negara Perjelas Kewenangan APIP dan BPK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menekankan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keuangan Negara. Menurutnya, pengaturan yang tegas diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh penyelenggara negara.

Dorong Hilirisasi Kelapa dan Penguatan SDM Lewat Kerja Sama Jepang-Riau

Dorong Hilirisasi Kelapa dan Penguatan SDM Lewat Kerja Sama Jepang-Riau

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mempertemukan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Riau guna memperkuat kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan investasi. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya diplomasi parlemen yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka peluang kerja bagi generasi muda.

Legislator Tegaskan Restitusi Tanah dalam Reforma Agraria Harus Berbasis Bukti dan Proses Hukum