•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Dampak Karhutla Jadi Isu HAM, Legislator Minta Titik Api Diperiksa

Politik dan Keamanan14 Oktober 2026

Dampak Karhutla Jadi Isu HAM, Legislator Minta Titik Api Diperiksa

PARLEMENTARIA, Palembang — Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menelusuri titik-titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan melalui koordinasi dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, termasuk tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), perlu menjadi perhatian dalam upaya pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia.

14 Oktober 2026

Legislator Desak Pemerintah Hadir Atasi Karhutla

Industri dan Pembangunan14 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Desak Pemerintah Hadir Atasi Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah segera mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penanganan menyeluruh, mulai dari percepatan pemadaman hingga evaluasi tata kelola hutan. Ia menegaskan, karhutla yang terus berulang setiap musim kemarau tidak boleh dianggap sebagai fenomena tahunan semata, melainkan harus menjadi momentum pembenahan kebijakan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat terdampak.

RUU Perampasan Aset Perlu Atur Pelacakan Kripto, Saham, dan Harta Bersama

Politik dan Keamanan14 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Perlu Atur Pelacakan Kripto, Saham, dan Harta Bersama

PARLEMENTARIA, Bangka Belitung — Anggota Komisi III DPR RI Yulius Setiarto mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur mekanisme pelacakan dan perampasan aset hasil tindak pidana secara komprehensif, termasuk aset yang berada di luar negeri maupun yang telah dialihkan ke instrumen keuangan modern, seperti kripto dan saham.

Keadilan Restoratif Perlu Ruang Lebih Luas dan Pengawasan Memadai

Politik dan Keamanan14 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Keadilan Restoratif Perlu Ruang Lebih Luas dan Pengawasan Memadai

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendorong agar penerapan keadilan restoratif atau restorative justice mendapat ruang lebih luas dalam penyelesaian perkara, dengan tetap didukung standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan yang memadai. Menurutnya, kejelasan mekanisme dan akuntabilitas menjadi kunci agar pendekatan tersebut dapat diterapkan secara tepat dan tidak mengabaikan prinsip keadilan.

Rikwanto: Polisi Harus Jadi Pelindung, Bukan Sosok yang Ditakuti Masyarakat

Politik dan Keamanan14 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Rikwanto: Polisi Harus Jadi Pelindung, Bukan Sosok yang Ditakuti Masyarakat

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mendorong Polri mewujudkan slogan “Polisi Bersama Masyarakat” melalui perubahan sikap dan pola pelayanan aparat di lapangan. Menurutnya, slogan yang diusung Kapolri tersebut harus tercermin dalam tindakan nyata agar masyarakat merasakan perlindungan, keamanan, dan pelayanan yang humanis.

Soedeson Tandra Dorong Rehabilitasi Pengguna Narkoba untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Politik dan Keamanan14 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra Dorong Rehabilitasi Pengguna Narkoba untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

PARLEMENTARIA, Semarang — Komisi III DPR RI mendorong penguatan asesmen dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai salah satu upaya mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas). Penanganan yang membedakan pengguna yang membutuhkan rehabilitasi dari pelaku peredaran narkotika dinilai penting agar penegakan hukum berjalan proporsional, sekaligus mencegah pengguna terjerumus lebih jauh dalam jaringan peredaran narkotika.

Edy Minta Pemda Kalsel Perkuat Ekosistem Penyiapan Tenaga Kerja Global

Kesejahteraan Rakyat14 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Minta Pemda Kalsel Perkuat Ekosistem Penyiapan Tenaga Kerja Global

PARLEMENTARIA, Banjarbaru — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti rendahnya partisipasi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam program SMK Go Global yang disiapkan pemerintah untuk memperluas peluang kerja tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat ekosistem pelatihan dan penyiapan tenaga kerja agar generasi muda di daerah mampu memanfaatkan peluang kerja global secara optimal.

Kunker Reses ke Jateng, Komisi III Awasi Implementasi KUHP-KUHAP Baru

Politik dan Keamanan14 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Kunker Reses ke Jateng, Komisi III Awasi Implementasi KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro menegaskan pentingnya pengawasan terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Melalui kunjungan kerja reses ke Jawa Tengah, Komisi III DPR RI mendalami pelaksanaan ketentuan hukum tersebut serta dinamika penegakan hukum yang dihadapi aparat di daerah.

Komisi III Tekankan Prinsip Setara di Depan Hukum di Polda NTB

Politik dan Keamanan14 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Tekankan Prinsip Setara di Depan Hukum di Polda NTB

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlaku sama bagi semua pihak, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh. Untuk itu, Sudding meminta jaminan dari jajaran Polda NTB agar penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan tidak diskriminatif.

Kasus Perundungan Anak di Pemalang, Keadilan Korban dan Masa Depan Pelaku Harus Seimbang

Politik dan Keamanan14 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Kasus Perundungan Anak di Pemalang, Keadilan Korban dan Masa Depan Pelaku Harus Seimbang

PARLEMENTARIA, Semarang — Penanganan kasus perundungan di Pemalang, Jawa Tengah, yang menyebabkan seorang anak sekolah dasar meninggal dunia, perlu mempertimbangkan keadilan bagi korban sekaligus masa depan anak yang menjadi pelaku. Penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga perlu memberikan ruang pembinaan agar anak dapat memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.

Daerah Kepulauan Masih Timpang, Deddy Sitorus: Pemerintah Perlu Beri Anggaran Khusus

Politik dan Keamanan14 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Daerah Kepulauan Masih Timpang, Deddy Sitorus: Pemerintah Perlu Beri Anggaran Khusus

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyoroti berbagai persoalan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Persoalan tersebut mencakup keterbatasan keuangan daerah, kebijakan pertanahan, pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), hingga ketertinggalan wilayah kepulauan dan pulau-pulau terpencil.

Yahya Zaini Minta Dinkes dan Rumah Sakit Tingkatkan Layanan bagi Korban Karhutla

Kesejahteraan Rakyat14 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Yahya Zaini Minta Dinkes dan Rumah Sakit Tingkatkan Layanan bagi Korban Karhutla

PARLEMENTARIA, Banjarbaru — Komisi IX DPR RI menyoroti belum optimalnya respons Dinas Kesehatan dan rumah sakit dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat di Kalimantan Selatan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan warga terdampak, khususnya penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan memadai.