Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah, khususnya di Kalimantan, tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, mendatangi Kantor Pertamina Cabang Denpasar, Bali, untuk memastikan kondisi pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali, pada Selasa (13/10/2026). Hal ini menyusul antrean panjang masyarakat di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.
PARLEMENTARIA, Pangkalpinang — Komisi III DPR RI mengevaluasi kesiapan aparat penegak hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menerapkan KUHP dan KUHAP baru. Evaluasi tersebut dilakukan melalui Rapat Kerja Terpadu bersama Kepolisian Daerah (Polda), Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bangka Belitung (Babel) di Mapolda Babel, Pangkalpinang, Selasa (13/10/2026).
PARLEMENTARIA, Wamena – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dinilai perlu mendapat perhatian khusus di Papua Pegunungan. Kondisi geografis dan karakteristik wilayah yang berbeda membuat pelaksanaan program tersebut tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan daerah lain, terutama dalam hal persyaratan dan administrasi.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta meminta Pemerintah menjamin keamanan Warga Negara Indonesia (WNI), imbas serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, baru-baru ini. Ia juga mendorong Pemerintah memfasilitasi jemaah Indonesia yang batal menjalankan umrah karena insiden tersebut.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI berkomitmen mendukung kegiatan sosial dan keagamaan para purnabakti pegawai untuk menjaga silaturahmi dan mempererat kekeluargaan. Salah satunya melalui kegiatan rutin Perkumpulan Purnabakti Pegawai Sekretariat (P3S) DPR RI yang diisi dengan khataman Al-Qur’an dan tausiyah keagamaan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mendesak pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, ancaman terhadap keselamatan masyarakat harus dijawab dengan percepatan pemadaman, perlindungan kesehatan, dan penegakan hukum yang tegas.
PARLEMENTARIA, Ambon — Komisi II DPR RI mendorong percepatan integrasi sistem elektronik dan akses pelayanan digital di Provinsi Maluku menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Satu Data Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan keterhubungan data secara lancar, baik di internal pemerintah daerah maupun antarinstansi vertikal.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan pembangunan, kepemimpinan visioner, dan penguatan kerja sama Indonesia–Singapura dalam menghadapi tantangan global. Menurutnya, pembangunan nasional membutuhkan perencanaan jangka panjang yang konsisten agar mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Ambon — Komisi II DPR RI menyoroti ketimpangan kualitas pelayanan publik yang cukup signifikan di Provinsi Maluku. Pelayanan publik yang ada antara Kota Ambon dan kabupaten lain, dinilai masih ada kesenjangan yang perlu dimitigasi.
PARLEMENTARIA, Manado – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai reforma agraria tidak cukup hanya berfokus pada redistribusi tanah kepada masyarakat. Lebih dari itu, reforma agraria perlu mengintegrasikan berbagai sumber agraria untuk memperkuat kedaulatan negara sekaligus menyelesaikan persoalan pertanahan yang selama ini membebani masyarakat.
PARLEMENTARIA, Manado - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti persoalan anggaran dalam pelaksanaan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Menurutnya, berdasarkan pembahasan Komisi II bersama pemerintah daerah, anggaran untuk menjalankan fungsi tersebut disebut masih nihil, padahal terdapat sejumlah tugas yang harus dilaksanakan gubernur.