•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Fauzi Amro Sambut Positif Pengangkatan Menteri Keuangan Suahasil Nazara

Ekonomi dan Keuangan15 September 2026

Fauzi Amro Sambut Positif Pengangkatan Menteri Keuangan Suahasil Nazara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyambut positif pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, Senin (14/9/2026). Menurutnya, pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal nasional.

15 September 2026

Perjelas Pembagian Kewenangan Penyidik, Jaksa, dan Pengadilan dalam Perampasan Aset: Jangan Satu Institusi!

Politik dan Keamanan15 September 2026

Politik dan Keamanan

Perjelas Pembagian Kewenangan Penyidik, Jaksa, dan Pengadilan dalam Perampasan Aset: Jangan Satu Institusi!

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus memperkuat mekanisme check and balance dalam setiap tahapan perampasan dan pengelolaan aset. Anggota Komisi III DPR RI Mercy Barends menilai, hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.

RUU Perampasan Aset Harus Cegah Perbedaan Nilai Kerugian, Buka Ruang Evaluasi UU secara Berkala

Politik dan Keamanan15 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perampasan Aset Harus Cegah Perbedaan Nilai Kerugian, Buka Ruang Evaluasi UU secara Berkala

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu mengatur mekanisme yang dapat mencegah ketidaksesuaian antara nilai kerugian negara yang diumumkan pada tahap awal penanganan perkara dan nilai yang terbukti dalam proses hukum.

BURT Soroti Mutu Pelayanan Jamkestama di RS Cahya Kawaluyan

Kesejahteraan Rakyat15 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

BURT Soroti Mutu Pelayanan Jamkestama di RS Cahya Kawaluyan

PARLEMENTARIA, Bandung Barat — Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menyoroti mutu pelayanan dan kesiapan fasilitas kesehatan Rumah Sakit (RS) Cahya Kawaluyan sebagai salah satu provider Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama). Selain memastikan kelengkapan sarana dan prasarana, BURT juga mencermati kualitas sumber daya manusia, manajemen pelayanan, serta kesiapan rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan yang bermutu kepada peserta Jamkestama.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Jaga Keseimbangan Pekerja dan Dunia Usaha

Kesejahteraan Rakyat15 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Jaga Keseimbangan Pekerja dan Dunia Usaha

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IX DPR RI bersama pemerintah resmi memasuki Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dengan membentuk Panitia Kerja (Panja). Pembentukan Panja menjadi langkah awal untuk membahas secara lebih mendalam substansi RUU sekaligus mengharmonisasikan berbagai kepentingan dalam membangun sistem ketenagakerjaan nasional.

Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Darori Dorong Sinkronisasi RUU Reforma Agraria dengan UU Kehutanan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darori Wonodipuro menekankan pentingnya sinkronisasi antara Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, harmonisasi regulasi diperlukan agar pelaksanaan reforma agraria tidak menimbulkan persoalan hukum maupun tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan.

Objek Reforma Agraria di Kawasan Hutan Harus Sejalan dengan Putusan MK

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Objek Reforma Agraria di Kawasan Hutan Harus Sejalan dengan Putusan MK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Khozin meminta agar ketentuan mengenai objek reforma agraria dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria tidak membatasi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi reforma agraria. Menurutnya, pengaturan tersebut perlu dikaji ulang agar RUU mampu menyelesaikan konflik agraria yang selama ini terjadi di kawasan hutan.

RUU Reforma Agraria Perkuat UU PA, Badan Reforma Diusulkan Langsung di Bawah Presiden

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Perkuat UU PA, Badan Reforma Diusulkan Langsung di Bawah Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria disusun untuk memperkuat pelaksanaan reforma agraria yang selama ini dinilai belum mampu menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh. Salah satu fokus utama RUU tersebut adalah menghadirkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reforma agraria serta memperkuat kelembagaan penyelesaian konflik agraria di tingkat nasional.

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Living Law Bagian Pembaharuan Hukum Nasional

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Living Law Bagian Pembaharuan Hukum Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyampaikan keterangan resmi DPR RI dalam perkara pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan tersebut disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 295/PUU-XXIV/2026 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Perkuat Kepastian Hukum, Aria Bima Minta Mekanisme Pengadilan Agraria Dikaji

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Kepastian Hukum, Aria Bima Minta Mekanisme Pengadilan Agraria Dikaji

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus melakukan kajian terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reforma Agraria. Kajian tersebut diarahkan salah satunya melalui mekanisme pembentukan peradilan agraria. Hal ini guna memastikan penyelesaian konflik agraria memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan peradilan yang telah ada.

RUU Keuangan Negara Perlu Tegaskan Peran Negara dalam Perekonomian

Ekonomi dan Keuangan14 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

RUU Keuangan Negara Perlu Tegaskan Peran Negara dalam Perekonomian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan Negara perlu dilandasi pemahaman yang kuat terhadap amanat konstitusi, khususnya terkait peran negara dalam perekonomian. Penataan tersebut penting agar pengelolaan kekayaan negara benar-benar diarahkan untuk kepentingan nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan

Ekonomi dan Keuangan14 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Prioritaskan Pencegahan Exclusion Error dalam Penyaluran Bantuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menekankan pentingnya mencegah exclusion error dalam penyaluran bantuan pemerintah, yakni kondisi ketika masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak mendapatkannya. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian utama dalam penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama ketika terjadi perubahan desil penerima.