Berita Terbaru

Melati: Tindak Tegas Kapal Besar Pelanggar Dokumen yang Masuk ke Wilayah Indonesia!

PARLEMENTARIA, Ambon - Anggota Komisi IV DPR RI Melati memastikan kelayakan sarana prasarana dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) pengawak Kapal Pengawas Orca 05. Ia menilai kapal patroli tersebut telah memenuhi standar operasional untuk menindak tegas kapal-kapal besar yang melakukan pelanggaran dokumen maupun rute pelayaran di wilayah perairan Indonesia.

13 Oktober 2026

UU Kesehatan Diuji Materiil, DPR: Pengaduan Pelanggaran Disiplin Tenaga Medis Berbasis Kerugian Pasien

UU Kesehatan Diuji Materiil, DPR: Pengaduan Pelanggaran Disiplin Tenaga Medis Berbasis Kerugian Pasien

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan bahwa hak mengadukan dugaan pelanggaran disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP), diberikan kepada pasien atau keluarganya yang mengalami kerugian. Ketentuan tersebut dinilai penting untuk memastikan mekanisme penegakan disiplin profesi berjalan secara objektif, terarah, dan tidak disalahgunakan.

Beri Keterangan di MK, DPR Tegaskan Partisipasi Perempuan Tetap Terbuka dalam Penyusunan Amdal

Isu Lainnya13 Oktober 2026

Beri Keterangan di MK, DPR Tegaskan Partisipasi Perempuan Tetap Terbuka dalam Penyusunan Amdal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengabaikan partisipasi perempuan dalam perlindungan lingkungan hidup, termasuk dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). DPR RI berpandangan, masyarakat yang terdampak langsung oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, termasuk perempuan di sekitar lokasi, tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi.

Setjen DPR RI Gandeng BNN demi Cegah Narkoba di Lingkungan ASN

Isu Lainnya

Setjen DPR RI Gandeng BNN demi Cegah Narkoba di Lingkungan ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Inspektur Utama Setjen DPR RI Rusdi Hartono menyampaikan upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, tes urine, serta pemantauan perilaku pegawai untuk menjaga lingkungan kerja yang sehat dan profesional.

Kapal Patroli di Maluku Alami Keterbatasan Hari Berlayar, Alien Mus Desak KKP Evaluasi

Kesejahteraan Rakyat13 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Kapal Patroli di Maluku Alami Keterbatasan Hari Berlayar, Alien Mus Desak KKP Evaluasi

PARLEMENTARIA, Ambon - Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus menyoroti keterbatasan hari bagi kapal pengawas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk berlayar di wilayah perairan Timur Indonesia. Ia mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi anggaran operasional dan menambah armada-armada guna menekan angka penangkapan ikan ilegal (illegal, unreported, and unregulated fishing/IUUF).

Muhammad Husni Imbau Jemaah Haji dan Umrah Waspadai Eskalasi Konflik Timur Tengah

Kesejahteraan Rakyat

Muhammad Husni Imbau Jemaah Haji dan Umrah Waspadai Eskalasi Konflik Timur Tengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Husni mengimbau calon jemaah haji dan umrah asal Indonesia meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Arab Saudi dan kelompok Houthi. Ia meminta jemaah mengikuti informasi resmi pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi sebelum mengambil keputusan terkait keberangkatan.

Apresiasi Perpres Perlindungan Ojol, Ijeck Siap Kawal Implementasi

Isu Lainnya13 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Apresiasi Perpres Perlindungan Ojol, Ijeck Siap Kawal Implementasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah mengapresiasi kebijakan pemerintah bersama DPR RI yang memperkuat perlindungan bagi pengemudi dan pelaku usaha dalam ekosistem transportasi online. Ia menyatakan siap mendukung dan mengawal implementasi kebijakan tersebut agar berjalan sesuai tujuan.

Penanganan Banjir di Sumatra Barat Butuhkan Kebijakan Panjang Terintegrasi

Isu Lainnya

Penanganan Banjir di Sumatra Barat Butuhkan Kebijakan Panjang Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah banjir bandang yang kembali melanda Kota Padang, Sumatera Barat.

13 Oktober 2026

Yahya Zaini Minta Pemerintah Perkuat Layanan Kesehatan bagi Korban Karhutla

Kesejahteraan Rakyat13 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Yahya Zaini Minta Pemerintah Perkuat Layanan Kesehatan bagi Korban Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul meluasnya dampak kabut asap terhadap kesehatan dan keselamatan warga. Ia juga mendorong fasilitas kesehatan mengoptimalkan sistem triase agar korban memperoleh penanganan medis sesuai tingkat keparahan kondisinya.

Komisi V Kawal Anggaran Pembangunan Rp4 Triliun untuk Papua Pegunungan

Industri dan Pembangunan

Komisi V Kawal Anggaran Pembangunan Rp4 Triliun untuk Papua Pegunungan

PARLEMENTARIA, Wamena – Komisi V DPR RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung operasional daerah otonomi baru (DOB) Papua Pegunungan. Pembangunan tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2027 dengan dukungan anggaran sekitar Rp4 triliun yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di empat DOB di Papua.

Bandara Riyadh Diserang, Pemerintah Harus Perkuat Skema Perlindungan WNI

Bandara Riyadh Diserang, Pemerintah Harus Perkuat Skema Perlindungan WNI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Iman Sukri, mendesak pemerintah untuk memperkuat skema perlindungan dan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi. Desakan ini dilayangkan menyusul meningkatnya eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengancam keselamatan para pekerja migran, pelajar, hingga jemaah umrah asal Indonesia.

APBN 2027 Siapkan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK, Komisi II Minta Pembayaran DAU Lebih Awal