Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia menekankan agar platform digital tersebut mampu meningkatkan transparansi pengadaan sekaligus membuka akses yang adil bagi pelaku usaha lokal.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Hal itu menyusul masih ditemukannya kesenjangan antara predikat akreditasi dengan kondisi mutu pelayanan rumah sakit di lapangan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan komitmennya memperkuat diplomasi parlemen guna memastikan implementasi berbagai nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Rusia berjalan secara konkret. Komitmen tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat usai menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Gennadievich Tolchenov di Ruang Pimpinan BKSAP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo meminta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reforma Agraria perlu memperjelas tugas, tanggung jawab, dan kewenangan kepala daerah dalam pelaksanaan reforma agraria. Kejelasan tersebut penting agar peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah tidak berhenti pada aspek representasi semata.
PARLEMENTARIA, Denpasar – Lamanya proses pelindungan desain industri berpotensi menghambat pelaku usaha dan perkembangan ekonomi kreatif. Karena itu, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI mendorong penyederhanaan dan percepatan proses pelindungan dengan tetap menjamin kepastian hukum.
PARLEMENTARIA, Denpasar – Perkembangan desain digital dan terbatasnya akses pelindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri. Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI mendorong regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menghadirkan mekanisme pelindungan yang cepat, sederhana, dan terjangkau.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengingatkan agar pembahasan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota tidak sekadar memenuhi kebutuhan legal-formal dan birokrasi. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu menghadirkan keadilan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah, khususnya wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA).
PARLEMENTARIA, Denpasar – Kerentanan karya pengrajin kecil Bali terhadap penjiplakan menjadi salah satu perhatian Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri. Pansus menilai pelindungan desain tidak cukup melalui sertifikasi, tetapi perlu disertai pendampingan dan penegakan hukum yang efektif.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI dari Dapil Sumatra Barat II, Cindy Monica Salsabila Setiawan menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa satu unit traktor roda empat kepada masyarakat Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Jumat (11/9/2026).
PARLEMENTARIA, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI segera melakukan investigasi menyeluruh terkait tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Kalimantan Selatan. Kapal angkutan yang membawa 243 orang tersebut sebelumnya dilaporkan hilang kontak dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu (13/9/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI melakukan pembicaraan Tingkat I terkait 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan bersama Pemerintah. Pembahasan ini sebagai bagian dari upaya menata kembali dasar hukum pembentukan daerah agar selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan konstitusi Indonesia.