//
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini.|Foto: Jaka/mrs
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul meluasnya dampak kabut asap terhadap kesehatan dan keselamatan warga. Ia juga mendorong fasilitas kesehatan mengoptimalkan sistem triase agar korban memperoleh penanganan medis sesuai tingkat keparahan kondisinya.
“Kabut asap yang berkepanjangan memerlukan penanganan kesehatan yang mengikuti lama dan tingkat paparan masyarakat,” kata Yahya Zaini kepada Parlementaria, Senin (12/10/2026).
Ia menegaskan, pemerintah perlu mengidentifikasi masyarakat yang terus terpapar asap, menyediakan pertolongan sejak dini, serta memastikan kesinambungan perawatan bagi warga yang mengalami penurunan kondisi kesehatan.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi prioritas penanganan karhutla pada periode Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.363 kasus terjadi pada balita.
Tujuh provinsi yang menjadi prioritas penanganan meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Merespons kondisi tersebut, Yahya mendorong Kemenkes bersama dinas kesehatan di daerah terdampak mengintegrasikan informasi kualitas udara dengan kesiapan pelayanan kesehatan. Menurutnya, wilayah dengan tingkat paparan tinggi perlu mendapatkan dukungan tenaga kesehatan, persediaan medis, serta layanan rujukan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Wilayah dengan paparan tinggi perlu memperoleh penguatan tenaga, persediaan medis, dan kemampuan rujukan berdasarkan kebutuhan penduduk,” tuturnya.
Yahya juga menekankan pentingnya penyampaian informasi mengenai langkah perlindungan kesehatan dan akses pertolongan yang dapat dijangkau masyarakat. Kesiapan pelayanan, lanjutnya, harus menyesuaikan perkembangan situasi, terutama ketika paparan asap berlangsung dalam waktu lama.
“Pelayanan kesehatan harus siap mengikuti perubahan keadaan, termasuk ketika paparan berlangsung lebih lama,” ujarnya.
Selain berdampak terhadap kesehatan, Yahya menyoroti risiko keselamatan yang ditimbulkan karhutla, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia menyinggung laporan Kemenkes per 9 September 2026 yang mencatat empat korban meninggal dunia terkait karhutla, yakni tiga orang di Kalimantan Tengah dan satu orang di Kalimantan Barat. Data tersebut perlu dicermati bersama informasi mengenai penyebab kematian dan kondisi masing-masing korban.
Risiko keselamatan juga muncul akibat menurunnya jarak pandang karena kabut asap. Di Tulang Bawang, Lampung, dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan sembilan kendaraan pada 7 Oktober 2026. Peristiwa tersebut disebut terjadi ketika jarak pandang turun drastis akibat kabut asap.
Dampak kabut asap turut menjadi perhatian masyarakat di wilayah lain, termasuk negara tetangga. Yahya menilai situasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan untuk melindungi kesehatan serta keselamatan masyarakat.
“Ini menjadi sebuah keprihatinan, bagaimana karhutla telah menjadi momok bagi banyak orang, bahkan warga negara tetangga juga ikut merasakan dampaknya. Kita harap pemerintah bisa melakukan berbagai intervensi untuk segera menyelesaikan karhutla,” urainya.
Menurut laporan Kemenkes, Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah dengan jumlah korban luka berat atau pasien rawat inap terbanyak, yakni 313 orang. Secara lebih luas, karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera disebut berdampak terhadap 12,5 juta jiwa, dengan konsekuensi terhadap kesehatan, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat. Sebagian warga di daerah terdampak juga harus bertahan di lokasi pengungsian.
Menghadapi kondisi tersebut, Yahya meminta pemerintah memperkuat sistem triase di fasilitas kesehatan. Sistem ini diperlukan untuk memilah pasien berdasarkan tingkat keparahan penyakit atau cedera sehingga mereka yang membutuhkan pertolongan segera dapat diprioritaskan.
“Dengan kondisi seperti ini, semua warga menjadi rentan, karena dampak karhutla itu ke semua, baik dampak kesehatan langsung maupun dampak tidak langsungnya. Maka penanganan awal untuk korban harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Yahya turut mengingatkan pentingnya perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan penyakit pernapasan atau kondisi kesehatan lain yang meningkatkan risiko akibat paparan asap.
Ia mendorong penjangkauan aktif melalui fasilitas kesehatan dan layanan berbasis masyarakat agar warga yang membutuhkan pertolongan dapat segera teridentifikasi. Pemerintah juga perlu menyediakan tempat dengan kualitas udara yang lebih bersih bagi masyarakat yang kesulitan menghindari paparan asap di rumah.
“Termasuk kapasitas, kualitas udara di dalam ruangan, dan kemudahan akses kelompok rentan,” tambah legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII tersebut.
Lebih lanjut, Yahya meminta pemerintah menyediakan panduan kesehatan yang jelas mengenai aktivitas di luar ruangan, penggunaan alat pelindung yang sesuai, serta gejala yang mengharuskan masyarakat segera mencari pertolongan medis. Informasi tersebut perlu diperbarui berdasarkan kondisi setempat dan disebarluaskan melalui saluran yang mudah diakses masyarakat.
“Informasi harus diperbarui berdasarkan keadaan setempat serta disampaikan melalui saluran yang dapat dijangkau masyarakat. Perlindungan perlu membantu keluarga mengambil keputusan sehari-hari. Panduan yang jelas dan layanan yang mudah dijangkau akan memperkuat kemampuan warga menjaga kesehatannya,” paparnya.
Perlindungan juga perlu diberikan kepada pekerja yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan. Yahya mendorong Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemberi kerja menilai risiko paparan asap dan memastikan penyesuaian pekerjaan serta perlindungan sesuai kondisi di lapangan.
“Warga terdampak karhutla berhak memperoleh perlindungan kesehatan dan keamanan, termasuk keamanan untuk tetap memiliki pekerjaan jika tidak bisa keluar rumah akibat asap pekat karhutla,” ucapnya.
Yahya menegaskan, Komisi IX DPR RI akan meminta pemerintah menyampaikan perkembangan secara berkala, baik mengenai penanganan karhutla maupun langkah perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat terdampak.
“Kami dari Komisi IX DPR akan meminta update berkala dari pemerintah, baik mengenai kondisi karhutlanya maupun perlindungan bagi warga terdampak,” tutup Yahya. (rdn/ssb)
