Daerah Kepulauan Masih Timpang, Deddy Sitorus: Pemerintah Perlu Beri Anggaran Khusus

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyoroti berbagai persoalan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Persoalan tersebut mencakup keterbatasan keuangan daerah, kebijakan pertanahan, pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), hingga ketertinggalan wilayah kepulauan dan pulau-pulau terpencil.

Menurut Deddy, berbagai persoalan yang dihadapi Sulawesi Utara juga dialami oleh banyak daerah lain di Indonesia. Karena itu, diperlukan pembenahan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan daerah, terutama wilayah yang menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses pembangunan.

“Saya kira hampir semua daerah sama masalahnya, masalah keuangan, masalah kebijakan, termasuk pertanahan, termasuk soal ASN. Kesulitan kepala daerah mengganti ASN, termasuk tertinggalnya daerah-daerah pulau terluar, pulau-pulau terpencil. Itu problem yang dihadapi bangsa ini sampai hari ini,” ujar Deddy usai Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Senin (12/10/2026).

Ia menilai, ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Salah satu upaya yang tengah digodok DPR RI adalah pembentukan Undang-Undang Kepulauan, yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk memperkuat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Deddy menegaskan, upaya mengatasi ketertinggalan daerah kepulauan perlu disertai kebijakan afirmatif, termasuk dukungan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan tersebut, lanjut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, dinilai penting agar daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar memiliki kesempatan yang lebih adil untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan daerah lainnya.

“Kita sedang menggodok yang namanya Undang-Undang Kepulauan. Cuma nanti tergantung pemerintah kalau misalnya kita mendorong agar ada affirmative action dengan memberikan budget lebih untuk pembangunan infrastruktur dan keadilan daerah perbatasan, pulau terluar, ya jangan sampai pemerintahnya nolak,” tegasnya.

Ia mengingatkan, tanpa dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai, wilayah kepulauan dan pulau-pulau terpencil akan terus menghadapi kesulitan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. “Kalau enggak, enggak pernah kekejar itu, mereka akan selalu tertinggal,” pungkas Deddy. (we/aha)