Berita Terbaru

Perlindungan Konsumen AMDK Perlu Diperkuat Lewat Pengawasan Terpadu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengawasan terhadap industri air minum dalam kemasan (AMDK) dinilai perlu diperkuat untuk menjamin hak masyarakat memperoleh air minum yang aman. Selain memperjelas pembagian kewenangan antarinstansi, pemerintah juga didorong meningkatkan transparansi pengawasan serta edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan produk air minum kemasan.

23 Juni 2026

Danang Wicaksana Ingatkan Keselamatan Prioritas Utama Saat Wisata Sekolah

Industri dan Pembangunan

Danang Wicaksana Ingatkan Keselamatan Prioritas Utama Saat Wisata Sekolah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya mengingatkan pihak sekolah, orang tua, maupun penyelenggara wisata pendidikan agar mengutamakan aspek keselamatan dalam memilih armada transportasi selama masa liburan sekolah.

Daniel Johan Minta Pupuk dan Solar Subsidi Jadi Prioritas Program Pemerintah 2027

Industri dan Pembangunan

Daniel Johan Minta Pupuk dan Solar Subsidi Jadi Prioritas Program Pemerintah 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani dan solar bersubsidi bagi nelayan diminta menjadi prioritas dalam penyusunan program pemerintah tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga produktivitas sektor pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai produsen pangan nasional.

Punya 23 Komisioner tapi Minim Dampak, Komisi VII Pertanyakan Keberadaannya

Politik dan Keamanan23 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Punya 23 Komisioner tapi Minim Dampak, Komisi VII Pertanyakan Keberadaannya

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay melontarkan kritik tajam terhadap Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Dengan jumlah komisioner yang banyak dan melampaui lembaga-lembaga negara lain yang jauh lebih produktif, Saleh mempertanyakan seberapa besar dampak nyata yang telah dihasilkan BPKN dalam melindungi konsumen air minum dalam kemasan (AMDK).

Kemendagri Harus Telusuri Dugaan ASN di Pemkab Kukar Terima Honor Rp9,5 Miliar

Politik dan Keamanan

Kemendagri Harus Telusuri Dugaan ASN di Pemkab Kukar Terima Honor Rp9,5 Miliar

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menginvestigasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kejanggalan pencairan keuangan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.

Sumsel Harus Siapkan Skenario Fiskal Hadapi Ketidakpastian Pembayaran DBH

Sumsel Harus Siapkan Skenario Fiskal Hadapi Ketidakpastian Pembayaran DBH

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan berbagai skenario kebijakan fiskal guna mengantisipasi ketidakpastian pembayaran kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Askweni Desak Pemerintah Beri Perhatian Khusus Infrastruktur Jalan Rusak Akibat Cuaca

Askweni Desak Pemerintah Beri Perhatian Khusus Infrastruktur Jalan Rusak Akibat Cuaca

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Askweni mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian dan porsi anggaran yang lebih besar bagi pembenahan infrastruktur jalan di daerah. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait hancurnya akses jalan utama akibat anomali cuaca yang melanda berbagai wilayah di Indonesia.

Askweni Minta Pemerintah Atasi Masalah Warisan Utang Kepala Daerah

Askweni Minta Pemerintah Atasi Masalah Warisan Utang Kepala Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Askweni menyoroti adanya fenomena kepala daerah baru yang harus mewarisi surat pengakuan utang dari pendahulu mereka dalam jumlah yang sangat besar. Menurutnya, pemerintah pusat tidak boleh menutup mata karena kondisi ini menghambat kepala daerah baru dalam merealisasikan program kerja dan janji kampanye kepada masyarakat.

Dede Yusuf Harap Beban Gaji P3K Daerah Dialihkan ke APBN

Politik dan Keamanan23 Juni 2026

Dede Yusuf Harap Beban Gaji P3K Daerah Dialihkan ke APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf mendorong agar pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) serta P3K paruh waktu ditarik sepenuhnya menjadi dukungan APBN pusat. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret untuk menyelamatkan postur anggaran daerah yang kian tertekan.

Penurunan DBH Potensi Tekan Fiskal Daerah Penghasil SDA

Politik dan Keamanan

Penurunan DBH Potensi Tekan Fiskal Daerah Penghasil SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlunya strategi transisi fiskal bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA) menjadi sorotan dalam pembahasan Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sekaligus mengurangi ketergantungan daerah terhadap penerimaan komoditas yang bersifat fluktuatif.

Taufan Pawe: Dana Insentif Daerah Harus Jadi Pemicu Inovasi Kepala Daerah