•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Aspirasi Daerah Jadi Penguatan Komisi XI Bahas Kebijakan Fiskal

Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026

Aspirasi Daerah Jadi Penguatan Komisi XI Bahas Kebijakan Fiskal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah terkait penguatan kapasitas fiskal, optimalisasi pendapatan daerah, hingga dana transfer pusat akan menjadi penguatan bagi Komisi XI DPR dalam membahas kebijakan fiskal nasional. Menurutnya, berbagai masukan dari daerah sangat penting dalam proses pembahasan APBN maupun penyempurnaan regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

24 Juni 2026

DPR Perjuangkan Formulasi Kebijakan TKD Demi Daerah Tetap Peroleh Hak

Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Perjuangkan Formulasi Kebijakan TKD Demi Daerah Tetap Peroleh Hak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengungkapkan Komisi XI DPR RI, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dan Pemerintah masih membahas berbagai opsi formulasi kebijakan terkait transfer ke daerah dan berbagai instrumen fiskal lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.

Anis Byarwati: Daerah Harus Kurangi Ketergantungan pada DBH Komoditas

Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anis Byarwati: Daerah Harus Kurangi Ketergantungan pada DBH Komoditas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari komoditas sumber daya alam, menyusul adanya penurunan signifikan alokasi DBH dalam kebijakan fiskal nasional.

Maruli Siahaan Minta Penanganan Menyeluruh Kasus Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan di Bandung

Politik dan Keamanan24 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Maruli Siahaan Minta Penanganan Menyeluruh Kasus Dugaan Penyekapan dan Penganiayaan di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong Kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat, yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku berinisial TH. Menurutnya, kasus tersebut merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum serta lembaga negara terkait.

Kasus Penyekapan di Bandung Jadi Alarm Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak

Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kasus Penyekapan di Bandung Jadi Alarm Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Pernyataan itu dia sampaikan menyusul terungkapnya kasus penyekapan seorang perempuan di Bandung yang diduga berlangsung selama tiga tahun dan dilakukan oleh orang terdekat korban.

Irma Suryani Minta Pemerintah Percepat Penurunan Angka Anak Zero Dose

Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Irma Suryani Minta Pemerintah Percepat Penurunan Angka Anak Zero Dose

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengungkapkan kekhawatirannya atas posisi Indonesia yang masih masuk dalam 10 negara dengan jumlah anak zero dose, yakni anak yang belum mendapat imunisasi pertama hingga usia 12 bulan terbanyak di dunia. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Mukhamad Misbakhun Apresiasi Langkah DPRD Sumsel Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah

Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Mukhamad Misbakhun Apresiasi Langkah DPRD Sumsel Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi langkah DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah sebagai upaya menghadapi tantangan fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Charles Honoris Minta Pengendalian Rabies Diperkuat melalui Pendekatan One Health

Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Charles Honoris Minta Pengendalian Rabies Diperkuat melalui Pendekatan One Health

PARLEMENTARIA, Jakarta - Satu-satunya ras anjing asal Indonesia yang diakui oleh federasi kinologi dunia, anjing Kintamani, hingga kini masih terhambat pergerakannya akibat status Bali sebagai wilayah endemis rabies. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Tindaklanjuti Perpres, DPR RI Umumkan Komisi Ojol Jadi 8 Persen per 1 Juli 2026

Politik dan Keamanan23 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Tindaklanjuti Perpres, DPR RI Umumkan Komisi Ojol Jadi 8 Persen per 1 Juli 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa perusahaan transportasi online, khususnya Gojek dan Grab, akan mulai menerapkan komisi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua mulai 1 Juli 2026. Dalam keterangannya, Dasco menyampaikan bahwa DPR RI telah melakukan pembicaraan dengan pihak perusahaan terkait pemberlakuan komisi bagi layanan transportasi online roda dua yang selama ini menjadi perhatian para pengemudi.

Mufti Anam Desak Kompensasi PLN ke Warga Akibat Mati Lampu Bergilir

Industri dan Pembangunan23 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Mufti Anam Desak Kompensasi PLN ke Warga Akibat Mati Lampu Bergilir

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti masalah pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Pemadaman ini dinilai sangat merugikan masyarakat luas, mulai dari merusak alat elektronik hingga menghentikan kegiatan usaha kecil seperti warung makan, konveksi, dan bisnis makanan beku.

Neng Eem Minta Kemenkes Buka Informasi Kandungan Vaksin, Demi Kepercayaan Publik

Kesejahteraan Rakyat23 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Neng Eem Minta Kemenkes Buka Informasi Kandungan Vaksin, Demi Kepercayaan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya meningkatkan cakupan imunisasi nasional dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kampanye dan sosialisasi mengenai manfaat vaksin. Keterbukaan informasi terkait kandungan vaksin serta proses produksinya dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi.

Anggaran Imunisasi Kurang 4,91 Triliun, Komisi IX Minta Kemenkes Beri Penjelasan

Kesejahteraan Rakyat23 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Anggaran Imunisasi Kurang 4,91 Triliun, Komisi IX Minta Kemenkes Beri Penjelasan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyoroti kesenjangan anggaran dalam roadmap penguatan Program Imunisasi Nasional tahun 2025–2029. Dari total kebutuhan biaya sebesar Rp44,49 triliun, dana yang tersedia baru mencapai Rp39,58 triliun.