•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Kawendra Pastikan Streamlining BUMN Tak Berujung PHK

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Kawendra Pastikan Streamlining BUMN Tak Berujung PHK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan kebijakan streamlining atau penyederhanaan struktur badan usaha milik negara (BUMN) bertujuan meningkatkan efektivitas dan kinerja perusahaan, tanpa mengorbankan tenaga kerja.

30 Juni 2026

Komisi XII: Beban Subsidi BBM Diproyeksi Turun dalam APBN 2027 Lewat Digitalisasi

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII: Beban Subsidi BBM Diproyeksi Turun dalam APBN 2027 Lewat Digitalisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memproyeksikan beban subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 akan jauh lebih ringan dibandingkan tahun 2026. Penurunan beban fiskal ini didorong oleh melandainya harga minyak dunia serta langkah efisiensi melalui implementasi energi alternatif seperti B50.

Darmadi: Calon Manajer Kopdes Butuh Pelatihan Bisnis, Bukan Ala Militer

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Darmadi: Calon Manajer Kopdes Butuh Pelatihan Bisnis, Bukan Ala Militer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menilai skema pembekalan bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih perlu diubah agar lebih berorientasi pada peningkatan kemampuan manajerial. Menurutnya, pelatihan yang menitikberatkan pada latihan bergaya militer tidak sejalan dengan kebutuhan seorang manajer koperasi.

Sturman: Restrukturisasi BUMN Harus Berdampak, Bukan Sekadar Kurangi Jumlah Perusahaan

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Sturman: Restrukturisasi BUMN Harus Berdampak, Bukan Sekadar Kurangi Jumlah Perusahaan

PARLEMENTARIA, Jakarta– Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan menilai langkah restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) yang dikelola melalui Danantara merupakan kebijakan yang positif selama mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja perusahaan.

Hak Plasma Masyarakat Tak Boleh Lagi Tertunda, BAM Siap Kawal Hingga Tuntas

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hak Plasma Masyarakat Tak Boleh Lagi Tertunda, BAM Siap Kawal Hingga Tuntas

PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Nasril Bahar, menegaskan bahwa masyarakat Desa Singkuang I, Kabupaten Mandailing Natal, berhak memperoleh kebun plasma sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan kemitraan perkebunan. Karena itu, BAM akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut hingga hak masyarakat benar-benar direalisasikan.

Harga Gabah Naik di Atas HAP, Riyono Sebut Hasilnya Lampaui Target Pemerintah

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Harga Gabah Naik di Atas HAP, Riyono Sebut Hasilnya Lampaui Target Pemerintah

PARLEMENTARIA, Ngawi - Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani di Kabupaten Ngawi tercatat mencapai Rp7.700 per kilogram atau sekitar 19 persen di atas harga acuan pembelian pemerintah (HAP). Temuan tersebut diperoleh Anggota Komisi IV DPR RI Riyono saat melakukan pengawasan langsung ke lokasi panen di Desa Pacing, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur untuk memastikan implementasi kebijakan harga gabah benar-benar dirasakan oleh petani.

Paripurna DPR Sahkan Naturalisasi Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony

Politik dan Keamanan30 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Paripurna DPR Sahkan Naturalisasi Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan proses naturalisasi dua calon pemain Timnas Indonesia, Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony, dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR RI,Selasa (30/6/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani serta turut hadir mendampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR RI Sari Yulianti.

Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di 3 Provinsi Kalimantan Jadi Usul DPR

Politik dan Keamanan30 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota di 3 Provinsi Kalimantan Jadi Usul DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menyetujui 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menjadi RUU usul DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Fikri Faqih: RUU Sisdiknas Harus Tuntaskan Status dan Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Faqih: RUU Sisdiknas Harus Tuntaskan Status dan Kesejahteraan Guru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk memanfaatkan momentum pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sebagai solusi total atas ketidakjelasan status kepegawaian dan kesejahteraan guru di Indonesia. RUU yang mengintegrasikan tiga undang-undang sekaligus ini diharapkan tidak hanya fokus pada kurikulum, melainkan pada pembenahan mendasar sumber daya manusia (SDM) pendidikan.

Respons Penyelundupan 325 Kg Sabu, Komisi I: Perkuat Pengawasan Maritim

Politik dan Keamanan30 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Respons Penyelundupan 325 Kg Sabu, Komisi I: Perkuat Pengawasan Maritim

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai kasus penyelundupan 325 kilogram sabu melalui jalur laut dari Thailand menuju Aceh menjadi pengingat bahwa pengamanan wilayah maritim perlu terus diperkuat. Menurutnya, luasnya wilayah perairan Indonesia menuntut dukungan anggaran, teknologi, sumber daya manusia (SDM), serta koordinasi antarlembaga yang semakin optimal.

Tak Ingin KPPU Jadi 'Macan Ompong', Asep Desak Penguatan Kewenangan Eksekusi

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Tak Ingin KPPU Jadi 'Macan Ompong', Asep Desak Penguatan Kewenangan Eksekusi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyu Wijaya menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu diperdalam dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kasus TBC di Lapas dan Rutan Jadi Alarm Perbaikan Layanan Kesehatan Warga Binaan

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kasus TBC di Lapas dan Rutan Jadi Alarm Perbaikan Layanan Kesehatan Warga Binaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti temuan 1.464 kasus tuberkulosis (TBC) di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurutnya, tingginya angka tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan sekaligus memastikan hak warga binaan memperoleh penanganan TBC secara optimal.