Berita Terbaru

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Balita Meninggal di Lokasi Pembangunan, Pemda Harus Evaluasi Seluruh Proyek!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Tragedi memilukan kembali terjadi di tengah masifnya pembangunan infrastruktur perkotaan. Seorang balita berinisial I berusia 4 tahun, meninggal dunia setelah terjebak selama hampir empat jam di dalam lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu (28/6) dini hari.

Nasril Bahar Soroti Kelalaian 17 Tahun Pemenuhan Plasma, Desak Pemda Bentuk Tim Khusus

Kesejahteraan Rakyat

Nasril Bahar Soroti Kelalaian 17 Tahun Pemenuhan Plasma, Desak Pemda Bentuk Tim Khusus

PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Nasril Bahar, menyoroti belum dipenuhinya kewajiban penyediaan kebun plasma sebesar 20 persen oleh PT Rendi Permata Raya kepada masyarakat Desa Singkuang I, Kabupaten Mandailing Natal. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan bentuk kelalaian yang telah berlangsung selama 17 tahun lebih sejak perusahaan memperoleh Hak Guna Usaha (HGU).

BAM Dorong Penyelesaian Konflik Plasma di Mandailing Natal

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

BAM Dorong Penyelesaian Konflik Plasma di Mandailing Natal

PARLEMENTARIA, Medan – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong percepatan penyelesaian konflik kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang telah berlangsung selama hampir 18 tahun. Melalui kunjungan kerja kali ini, BAM mempertemukan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), DPRD, serta pihak perusahaan guna mencari solusi konkret atas aspirasi masyarakat.

Nurdin Halid Minta Pelatihan SPPI Dievaluasi Usai Lima Peserta Meninggal

Nurdin Halid Minta Pelatihan SPPI Dievaluasi Usai Lima Peserta Meninggal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), menyusul meninggalnya lima peserta pelatihan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP). Menurutnya, Evaluasi penting untuk memastikan aspek keselamatan peserta sekaligus meningkatkan kualitas pelatihan dalam mempersiapkan sumber daya manusia pengelola koperasi.

Saraswati Dalami Kepastian Hukum, Perizinan, dan Peran UMKM dalam RUU Kawasan Industri

Saraswati Dalami Kepastian Hukum, Perizinan, dan Peran UMKM dalam RUU Kawasan Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri harus mampu memperkuat struktur industri nasional dengan melibatkan pelaku usaha lokal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, keberadaan kawasan industri tidak boleh berkembang sebagai kawasan yang terpisah dari perekonomian daerah.

Bambang Haryo: Tanpa Insentif Kompetitif, Investasi Bisa Bergeser ke Negara Tetangga

Bambang Haryo: Tanpa Insentif Kompetitif, Investasi Bisa Bergeser ke Negara Tetangga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai kawasan industri di Indonesia memerlukan berbagai insentif khusus agar mampu bersaing dengan negara-negara di kawasan ASEAN dalam menarik investasi. Menurutnya, penguatan daya saing kawasan industri harus menjadi salah satu substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.

Daya Saing Industri Terkikis, Eva Monalisa Soroti Hambatan Logistik dan Perizinan

Daya Saing Industri Terkikis, Eva Monalisa Soroti Hambatan Logistik dan Perizinan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa menyoroti berbagai hambatan yang masih membebani dunia industri nasional, mulai dari perizinan yang berbelit hingga persoalan logistik yang dinilai mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.

Masalah Perbatasan Tak Kunjung Tuntas, Komisi II Siap Bahas Beleid Baru Jika Diperlukan

Masalah Perbatasan Tak Kunjung Tuntas, Komisi II Siap Bahas Beleid Baru Jika Diperlukan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI mendorong penguatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui pembenahan regulasi dan peningkatan dukungan anggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan pengelolaan wilayah perbatasan tidak terus berulang dan dapat diselesaikan secara lebih efektif.

Cindy Monica: Jangan Biarkan Pasar Modern Masuk Tanpa Persetujuan Masyarakat Adat

Cindy Monica: Jangan Biarkan Pasar Modern Masuk Tanpa Persetujuan Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg), Cindy Monica, menegaskan pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, termasuk dalam menjaga keberlangsungan pasar tradisional yang menjadi denyut ekonomi masyarakat adat.

Komisi III Kawal Aduan Penyerobotan Lahan di Sepaku IKN Hingga Alam Sutera Tangerang

Komisi III Kawal Aduan Penyerobotan Lahan di Sepaku IKN Hingga Alam Sutera Tangerang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI menerima aspirasi masyarakat terkait kasus penyerobotan lahan yang diduga merugikan masyarakat adat dan perorangan. Aduan tersebut berasal dari Kuasa Pendamping Adat Besar di Tanah Kutai Sepaku IKN, Gerakan Masyarakat Adat Melayu di Pekanbaru Riau, dan Ali Chandra.

Bob Hasan Tekankan Penguatan Keamanan Data dalam RUU Satu Data Indonesia