Berita Terbaru

BPKH Diminta Diversifikasi Investasi agar Target Imbal Hasil 7,9 Persen Tercapai

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menekankan pentingnya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) investasi yang lebih komprehensif. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Ketua Dewan Pengawas BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

30 Juni 2026

Komisi VIII DPR RI Dorong Wakaf Produktif untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

Komisi VIII DPR RI Dorong Wakaf Produktif untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong pengelolaan wakaf diarahkan secara lebih produktif guna memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Menurutnya, wakaf dapat menjadi instrumen pelengkap yang membantu pemerintah menjawab berbagai persoalan sosial di luar pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perkuat Ekosistem Haji, Anggota Komisi VIII DPR RI Minta BPKH Optimalkan Investasi di Luar SBSN

Perkuat Ekosistem Haji, Anggota Komisi VIII DPR RI Minta BPKH Optimalkan Investasi di Luar SBSN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, mendesak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan langkah konkret dalam diversifikasi portofolio investasi. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026), politisi Fraksi PAN ini menyoroti perlunya pergeseran fokus investasi BPKH agar lebih berdampak langsung bagi jamaah.

Luncurkan Aplikasi WALI, Komisi VIII DPR RI Awali Gerakan Wakaf dengan Donasi Rp100 Juta

Industri dan Pembangunan29 Juni 2026

Luncurkan Aplikasi WALI, Komisi VIII DPR RI Awali Gerakan Wakaf dengan Donasi Rp100 Juta

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI bersama Badan Wakaf Indonesia resmi meluncurkan platform Wakaf Legislator Indonesia (WALI) sebagai kanal digital untuk mendorong partisipasi wakaf di kalangan anggota legislatif. Sebagai bentuk komitmen mengawali gerakan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI menyerahkan wakaf tunai sebesar Rp100 juta kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Evita Soroti Okupansi Kawasan Industri yang Baru Capai 57,2 Persen

Industri dan Pembangunan

Evita Soroti Okupansi Kawasan Industri yang Baru Capai 57,2 Persen

Parlementaria, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri tidak hanya mengatur pembangunan kawasan industri, tetapi juga menetapkan indikator kinerja yang jelas agar setiap kawasan mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

Habib Syarief: RUU Sisdiknas Harus Menjadi Undang-Undang Peradaban

Habib Syarief: RUU Sisdiknas Harus Menjadi Undang-Undang Peradaban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinilai perlu menjadi momentum untuk membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada pembentukan peradaban bangsa, bukan sekadar mengatur penyelenggaraan persekolahan. Dengan demikian, regulasi yang disusun diharapkan mampu menjawab persoalan mendasar pendidikan nasional, mulai dari pemerataan akses hingga peningkatan mutu belajar.

RUU Sisdiknas Didorong Miliki Standar Satuan Biaya Pendidikan Nasional

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

RUU Sisdiknas Didorong Miliki Standar Satuan Biaya Pendidikan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinilai perlu dilengkapi dengan standar satuan biaya pendidikan nasional agar kebijakan pembiayaan pendidikan dapat lebih adil dan sesuai kebutuhan setiap daerah maupun jenjang pendidikan.

Perlu Dibentuk Kantor Sekretariat Gabungan BNPP Guna Optimalisasi Pembangunan di Perbatasan

Politik dan Keamanan

Perlu Dibentuk Kantor Sekretariat Gabungan BNPP Guna Optimalisasi Pembangunan di Perbatasan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar mampu menjalankan fungsi koordinasi pembangunan kawasan perbatasan secara lebih efektif. Menurutnya, BNPP perlu memiliki peran yang lebih kuat dalam mengintegrasikan program lintas kementerian dan lembaga sehingga pembangunan di wilayah perbatasan tidak lagi berjalan secara sektoral.

RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Tegaskan Kembali Peran Negara dalam Tata Kelola Pendidikan

Ekonomi dan Keuangan29 Juni 2026

RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Tegaskan Kembali Peran Negara dalam Tata Kelola Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penataan ulang tata kelola pendidikan menjadi salah satu isu strategis yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Penguatan peran negara dinilai penting agar penyelenggaraan pendidikan memiliki arah yang seragam, sekaligus menjamin pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.

Said Abdullah: Koperasi Desa Merah Putih Jangan Terjebak Masalah Tata Kelola Seperti BGN

Ekonomi dan Keuangan

Said Abdullah: Koperasi Desa Merah Putih Jangan Terjebak Masalah Tata Kelola Seperti BGN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dua kebijakan besar dalam RAPBN 2027, reformasi subsidi energi dan Koperasi Desa Merah Putih, sama-sama bertumpu pada kesiapan yang belum sepenuhnya matang. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memilih untuk mengatakannya secara terbuka.

Cegah PHK, DPR Pimpin Rapat Koordinasi Bahas Penyesuaian Harga Gas Industri

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Cegah PHK, DPR Pimpin Rapat Koordinasi Bahas Penyesuaian Harga Gas Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Koordinasi antara DPR dengan Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam menyiapkan langkah penyesuaian harga gas industri.

29 Juni 2026

Cucun Ingatkan Penyaluran Stimulus Rp26,34 Triliun Harus Tepat Sasaran dan Transparan