//
Perkuat Ekosistem Haji, Anggota Komisi VIII DPR RI Minta BPKH Optimalkan Investasi di Luar SBSN
Diterbitkan
Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo dalam RDP yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026). Sigit mendesak BPKH untuk melakukan langkah konkret dalam diversifikasi portofolio investasi. |Foto : Arief/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, mendesak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan langkah konkret dalam diversifikasi portofolio investasi. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026), politisi Fraksi PAN ini menyoroti perlunya pergeseran fokus investasi BPKH agar lebih berdampak langsung bagi jamaah.
Sigit mencatat bahwa selama ini struktur investasi BPKH masih terlalu terkonsentrasi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sementara itu, instrumen investasi lain seperti emas, sukuk korporasi, dan reksadana syariah dinilai masih sangat terbatas.
"Kami mendorong BPKH agar bisa mempercepat diversifikasi investasi, khususnya yang berkaitan dengan ekosistem haji dan umroh, seperti sektor akomodasi, transportasi, dan katering. Serta infrastruktur pendukung di dalam negeri maupun yang ada di Arab Saudi," ujar Sigit.
Menurut legislator dari Dapil DKI Jakarta III tersebut, langkah ini sangat penting untuk mewujudkan kemandirian ekosistem layanan haji. Ia menekankan pentingnya filosofi "dari kita, oleh kita, untuk kita" dalam pengelolaan dana haji, agar hasil investasi yang signifikan dapat dirasakan kembali oleh jamaah.
"Kita berharap melalui sektor ini ada hasil yang signifikan. Kalau kita pakai istilah lama, dari kita oleh kita untuk kita. Kita berharap ada upaya memperkuat kemandirian ekosistem layanan haji dan umroh kita sendiri," tegas Sigit.
Selain soal investasi, Ia juga memberikan dukungan terhadap agenda pengembangan kelembagaan BPKH. Ia mendukung langkah penambahan modal serta revisi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) agar BPKH tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi dan regulasi terkini.
“Terkait pengembangan kelembagaan BPKH, meliputi penambahan modal, kepentingan institusional, serta revisi Renstra dan RKT agar selaras dengan dinamika ekonomi serta regulasi. Kami sampaikan apresiasi kepada Bapak Fadlul (Ketua Badan Pelaksana BPKH). Penjelasan Bapak menunjukkan bahwa tugas dan fungsi tersebut telah dilaksanakan dengan baik. ” tutupnya. (hvt/ssb)
