Perlu Dibentuk Kantor Sekretariat Gabungan BNPP Guna Optimalisasi Pembangunan di Perbatasan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar mampu menjalankan fungsi koordinasi pembangunan kawasan perbatasan secara lebih efektif. Menurutnya, BNPP perlu memiliki peran yang lebih kuat dalam mengintegrasikan program lintas kementerian dan lembaga sehingga pembangunan di wilayah perbatasan tidak lagi berjalan secara sektoral.

Hal tersebut disampaikan Deddy dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama pemerintah terkait pembahasan hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara. Dalam forum tersebut, Komisi II DPR RI membahas berbagai temuan Panja sekaligus mengevaluasi efektivitas tata kelola pembangunan kawasan perbatasan.

"Saya sudah beberapa bulan lalu mengusulkan ada yang namanya Joint Secretariat Office (Kantor Sekretariat Gabungan) di BNPP. Sehingga BNPP tidak perlu anggaran yang berbeda, tinggal bagaimana menyinergikan anggaran seluruh kementerian ini," ujar Deddy dalam Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026). 

Cara ini, kata Deddy, jadi yang paling memungkinkan apabila pemerintah perlu menempuh langkah strategis untuk memperkuat BNPP sebagai simpul koordinasi antar-kementerian. Nantinya, Joint Secretariat Office di lingkungan BNPP akan melibatkan sekretaris jenderal kementerian terkait untuk menyusun prioritas pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu.

Ia menegaskan, usulan tersebut bukan dimaksudkan untuk menambah anggaran baru bagi BNPP, melainkan mengoptimalkan anggaran kementerian dan lembaga yang telah tersedia agar lebih berpihak kepada pembangunan wilayah perbatasan.

"Jadi, tidak perlu minta anggaran baru khusus BNPP, khusus dana perbatasan. Tetapi dengan yang diberikan negara melalui APBN itu, bagaimana kita bisa mengambil itu untuk kemudian kita geser dulu ke daerah perbatasan," beber Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Lebih lanjut, Deddy menilai penguatan BNPP hanya akan efektif apabila didukung komitmen politik dari pemerintah untuk memperkuat mandat koordinasinya. Menurutnya, Kemendagri perlu mendorong pemberian mandat yang lebih konkret kepada BNPP agar mampu menyinergikan kebijakan dan program lintas sektor, sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

"Saya mendorong Pak Menteri menyampaikan kepada Presiden agar Kemendagri dan BNPP diberi mandat yang lebih kuat. Jangan hanya bicara soal politik, wilayah, atau administrasi, tetapi juga manusianya, supaya ruang koordinasi pembangunan kawasan perbatasan benar-benar konkret," pungkasnya. (ujm/rdn)