Berita Terbaru

Kesejahteraan Rakyat1 Juli 2026

RUU KKS Harus Berorientasi Jangka Panjang Guna Hadapi Tantangan Teknologi Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) harus mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yang terus berubah. Menurutnya, regulasi tersebut perlu dirancang sebagai payung hukum jangka panjang yang tetap relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

1 Juli 2026

Program Magang Harus Link and Match dengan Kebutuhan Dunia Kerja

Kesejahteraan Rakyat

Program Magang Harus Link and Match dengan Kebutuhan Dunia Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengarahkan program magang agar benar-benar menjawab kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program magang harus menjadi jembatan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.

Kebijakan Efisiensi Anggaran Jangan Ganggu Pembayaran Gaji Aparatur di Daerah

Kebijakan Efisiensi Anggaran Jangan Ganggu Pembayaran Gaji Aparatur di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerintah pusat diminta untuk lebih mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah daerah di tengah penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berujung pada terganggunya pembayaran gaji aparatur, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Seimbangkan Fungsi Ekonomi-Sosial-Lingkungan, Revisi UU Kehutanan Mengacu Amanat Konstitusi

Industri dan Pembangunan1 Juli 2026

Seimbangkan Fungsi Ekonomi-Sosial-Lingkungan, Revisi UU Kehutanan Mengacu Amanat Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi DPR RI terus mempercepat pembahasan RUU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal itu guna memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, mempercepat penyelesaian konflik tenurial, memperkuat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, serta mendukung tata kelola hutan yang berkelanjutan.

Alex Indra Lukman Minta Penanganan Karhutla Beralih ke Pencegahan Dini

Alex Indra Lukman Minta Penanganan Karhutla Beralih ke Pencegahan Dini

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan yang terus berulang setiap tahun. Sehingga memerlukan perubahan strategi penanganan dari pendekatan reaktif menuju langkah-langkah pencegahan yang lebih terintegrasi.

Perkuat Kebijakan Keterbukaan Informasi, Paripurna DPR Setujui Tujuh Anggota KIP 2026-2030

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Perkuat Kebijakan Keterbukaan Informasi, Paripurna DPR Setujui Tujuh Anggota KIP 2026-2030

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI ke-22 Masa Sidang V 2025-2026 menyetujui tujuh Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2026–2030 sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan keterbukaan informasi publik dan menjaga keberlanjutan fungsi pengawasan pelayanan informasi di Indonesia.

Netty: Mencegah PHK Lebih Baik daripada Menangani Dampaknya

Kesejahteraan Rakyat

Netty: Mencegah PHK Lebih Baik daripada Menangani Dampaknya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani berharap Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat bekerja secara optimal dalam mencegah gelombang PHK di tengah tekanan ekonomi dan politik global. Menurutnya, langkah mitigasi harus menjadi prioritas agar jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat ditekan semaksimal mungkin.

Komisi XII Pastikan B50 Lulus Uji Coba dan Bikin Hemat Devisa Negara

Politik dan Keamanan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Komisi XII Pastikan B50 Lulus Uji Coba dan Bikin Hemat Devisa Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memastikan bahwa pemerintah akan segera meluncurkan secara resmi implementasi bahan bakar B50 pada 1 Juli 2026. Kebijakan peningkatan campuran nabati ini dinilai akan membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian, khususnya dalam menekan pengeluaran negara.

Sampaikan Belasungkawa, Puan Maharani Dorong Penguatan Manajerial Latsar SPPI

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Sampaikan Belasungkawa, Puan Maharani Dorong Penguatan Manajerial Latsar SPPI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas korban yang jatuh dalam pelaksanaan latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Dirinya menegaskan perlu ada langkah konkret sekaligus evaluasi menyeluruh agar insiden yang memilukan ini tidak kembali terulang di masa depan.

Sturman: Metode Latihan Militer Tak Tepat untuk Calon Manajer Kopdes

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Sturman: Metode Latihan Militer Tak Tepat untuk Calon Manajer Kopdes

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Sturman Panjaitan menilai skema pembekalan bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih perlu dievaluasi menyusul bertambahnya korban meninggal dunia dalam program pelatihan. Menurutnya, materi pelatihan tidak dapat disamakan dengan latihan dasar militer karena tujuan dan karakter pesertanya berbeda.

Darmadi Minta Perampingan BUMN Diukur dari Kinerja, Bukan Jumlah Perusahaan