Berita Terbaru

Baleg Dalami Pemanfaatan Blockchain dalam Penyusunan RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendalami potensi pemanfaatan teknologi blockchaindalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan perwakilan Asosiasi Blockchain Indonesia dan CEO Baliola di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Penguatan Regulasi hingga Konvergensi Media Jadi Isu Utama Pendalaman Uji Kepatutan Calon Anggota KPI Pusat

RUU HPI Harus Akomodasi Perlindungan dan Pengakuan bagi Diaspora Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) Ali Mazi mendorong agar RUU HPI tidak hanya mengatur persoalan warisan maupun perkawinan lintas negara. Namun, juga mengakomodasi perlindungan dan pengakuan bagi diaspora Indonesia, khususnya Warga Negara Indonesia yang telah menempuh pendidikan di luar negeri.

Fiskal Daerah Terbatas, Syauqie Desak Pemerataan Bantuan Keselamatan Jalan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie, mendesak Kementerian Perhubungan untuk lebih progresif dalam menyalurkan bantuan fasilitas keselamatan jalan hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Desakan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (13/7/2026).

Chusnunian Chalim: UMKM Sulit Maju Akibat Akses Pebiayaan Modal Yang Terbatas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunian Chalim menilai akses pembiayaan modal kerja sangat penting untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia mengatakan akses terhadap modal kerja kini menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku UMKM untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan daya saing.

Erna Sari Dewi Bongkar Ketimpangan Fasilitas Pengawasan Transportasi di Bengkulu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Minimnya fasilitas pengawasan transportasi di Provinsi Bengkulu menjadi sorotan Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan pembangunan yang berpotensi menghambat upaya peningkatan keselamatan transportasi, terlebih di tengah masih adanya persoalan manajemen internal yang belum terselesaikan.

Tolak Skema Denda ODOL, Edi Purwanto Nilai Rawan Pungli dan Gagal Capai Zero ODOL

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V melakukan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam RDP tersebut anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera mengevaluasi anggaran transportasi perintis dan skema penanganan truk Over Dimension Over Load (ODOL).

Komisi I Uji Kelayakan Calon Anggota KPI Pusat 2026–2029, Tekankan Solusi atas Persoalan Penyiaran Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI mulai menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Adapun Calon Anggota KPI Pusat ini akan mengawal penyelenggaraan penyiaran nasional selama tiga tahun ke depan yaitu Periode 2026-2029.  

RUU PA Harus Bertujuan Rampas Kekayaan Koruptor, Badan Pengelola Aset Jangan Dikelola APH

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus menjadi instrumen untuk memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara yang tidak bersalah. Menurutnya, regulasi tersebut harus dibangun dengan mekanisme hukum acara yang jelas, sistem check and balances yang kuat, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Ahmad Doli Tekankan Kejelasan Pemegang Otoritas Kedaulatan Data dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelenggarakan rapat dalam rangka penyempurnaan pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai pengaturan mengenai kedaulatan data nasional dalam RUU tersebut perlu disertai kejelasan mengenai pihak yang memegang otoritas untuk mewakili negara dalam menjalankan kewenangan tersebut.

Pengelolaan APBD Harus Berpihak pada Akses Layanan Kesehatan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menilai pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas, termasuk sektor kesehatan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah daerah dalam menjaga akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).