Berita Terbaru

RUU Perampasan Aset Harus Jamin Due Process of Law dan Cegah Abuse of Power Aparat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus mampu memperkuat upaya asset recovery tanpa mengabaikan prinsip due process of law, yakni proses hukum yang adil, sesuai prosedur, dan menjamin hak-hak setiap warga negara.

13 Juli 2026

Maruli Siahaan Desak Transformasi Penegakan HAM Sektor Bisnis Demi Perkuat Pengawasan

Maruli Siahaan Desak Transformasi Penegakan HAM Sektor Bisnis Demi Perkuat Pengawasan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR menuntut transformasi serius dalam penegakan hak asasi manusia di sektor bisnis akibat tingginya angka pelanggaran yang terjadi. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Indonesia Business & Human Rights Lawyers Working Group (IBHR-LWG) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (13/7/2026), Anggota Komisi XIII DPR RU Maruli Siahaan menegaskan bahwa penegakan HAM di sektor korporasi harus melampaui formalitas administratif.

Irma Suryani Dorong Validasi Data PBI JKN agar Tepat Sasaran

Irma Suryani Dorong Validasi Data PBI JKN agar Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menilai persoalan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disampaikan Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta mencerminkan tantangan yang juga dihadapi banyak pemerintah daerah. Persoalan tersebut, menurutnya, berkaitan dengan validitas data Penerima Bantuan Iuran (PBI), keterbatasan anggaran, hingga masih adanya masyarakat miskin yang belum memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Perkuat Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan, Terus Matangkan Substansi RUU Perampasan Aset

Perkuat Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan, Terus Matangkan Substansi RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI terus mematangkan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dengan mendalami sejumlah isu strategis. Hal itu agar regulasi yang dihasilkan mampu memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

Komisi III Prioritaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset, Partisipasi Publik Diperluas

Komisi III Prioritaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset, Partisipasi Publik Diperluas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu prioritas Komisi III DPR RI. Untuk memperkaya substansi RUU tersebut, Komisi III juga terus memperluas partisipasi publik dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sejak tahap penyusunan.

Purnamasidi : Gerakan Ayah Mengantar Anak Perkuat Peran Keluarga dalam Pendidikan

Purnamasidi : Gerakan Ayah Mengantar Anak Perkuat Peran Keluarga dalam Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Keterlibatan orang tua sejak hari pertama sekolah dinilai memiliki arti penting dalam mendukung tumbuh kembang anak sekaligus memperkuat kolaborasi antara keluarga dan sekolah. Kehadiran orang tua, khususnya ayah, diyakini dapat memberikan dukungan emosional yang berdampak positif terhadap kesiapan anak menjalani proses belajar.

MPLS Harus Jadi Fondasi Sekolah Aman dan Bebas Bullying

MPLS Harus Jadi Fondasi Sekolah Aman dan Bebas Bullying

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menegaskan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) harus menjadi momentum membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan (bullying). Menurutnya, proses adaptasi peserta didik pada hari-hari pertama memasuki jenjang pendidikan baru menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim pembelajaran yang mendukung pembentukan karakter dan peningkatan prestasi siswa.

Perlu Dibentuk Badan Khusus Pengelolaan Aset Rampasan Agar Lebih Akuntabel

Perlu Dibentuk Badan Khusus Pengelolaan Aset Rampasan Agar Lebih Akuntabel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta menilai diperlukan pembentukan Badan Khusus Pengelolaan Aset Rampasan untuk menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset (PA). Menurutnya, penguatan tata kelola aset merupakan bagian penting untuk memastikan tujuan pemulihan kerugian negara dapat tercapai secara optimal.

Dukung Percepatan RUU Perampasan Aset, Jangan Buka Celah Abuse of Power Aparat

Dukung Percepatan RUU Perampasan Aset, Jangan Buka Celah Abuse of Power Aparat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset jangan sampai membuka peluang penyalahgunaan Kekuasaan (Abuse of Power). Hal ini ditegaskan Martin dalam lanjutan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II Bersama Dr. Didi Sunardi dan Senat Mahasiswa UIN Jakarta.

Formula Dana BOS Perlu Disesuaikan dengan Karakteristik Daerah dan Jenis Sekolah

Formula Dana BOS Perlu Disesuaikan dengan Karakteristik Daerah dan Jenis Sekolah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kebijakan pembiayaan pendidikan dinilai perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik daerah serta jenis satuan pendidikan agar alokasi anggaran yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Perbedaan kondisi geografis, tingkat kemahalan wilayah, hingga kebutuhan pembelajaran di masing-masing sekolah dinilai menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam penetapan biaya pendidikan.

Sarmuji: Dana BOS Perlu Ditinjau Ulang agar Sesuai Kebutuhan Riil Pendidikan

Sarmuji: Dana BOS Perlu Ditinjau Ulang agar Sesuai Kebutuhan Riil Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai perlu ditinjau kembali agar lebih mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan. Penyesuaian tersebut dinilai penting untuk memastikan dukungan pembiayaan dari pemerintah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus mengurangi beban yang masih ditanggung sekolah, pendidik, dan orang tua peserta didik.

Komisi III Tidak Pernah Tolak RUU Perampasan Aset, Ini Masukan Pakar Lewat Serangkaian RDPU