Perlu Dibentuk Badan Khusus Pengelolaan Aset Rampasan Agar Lebih Akuntabel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta menilai diperlukan pembentukan Badan Khusus Pengelolaan Aset Rampasan untuk menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset (PA). Menurutnya, penguatan tata kelola aset merupakan bagian penting untuk memastikan tujuan pemulihan kerugian negara dapat tercapai secara optimal.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Dr. Didi Sunardi, S.H., M.H. dan Senat Mahasiswa UIN yang membahas masukan terhadap RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Dalam rapat tersebut, Nyoman menyoroti pentingnya pengelolaan aset rampasan sejak awal proses penegakan hukum.

"Kita tahu bahwa setelah harta korupsi atau aset yang diduga hasil tindak pidana disita, itu diurus oleh pihak kejaksaan. Apa yang akhirnya sampai ke badan lelang juga sebenarnya sudah melalui proses yang diatur sejak awal. Karena itu, saya melihat penting adanya badan khusus pengelolaan aset dari perampasan atau pemulihan aset," ujar Nyoman dalam RDPU yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026). 

Menurut legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu, badan khusus tersebut idealnya tidak hanya bertugas mengelola aset yang telah disita, tetapi juga memiliki tim appraisal yang melakukan penilaian terhadap aset sejak tahap awal penyitaan. Dengan begitu, nilai aset dapat diketahui sejak awal dan menjadi acuan selama proses hukum berlangsung hingga pelelangan.

Nyoman juga menilai, mekanisme tersebut akan membuat proses pemulihan aset lebih akuntabel sekaligus memberikan kepastian mengenai nilai aset yang berhasil diamankan negara. Selain itu, negara juga dapat mengukur efektivitas pemulihan kerugian negara secara lebih objektif berdasarkan nilai aset yang telah ditetapkan sejak awal.

"Di dalamnya sudah berisi tim appraisal. Jadi sejak awal berapa aset yang disita itu sudah ditentukan nilainya, bukan ditentukan di akhir. Memang ketika disita sejak awal, jumlah aset itu sudah ditentukan nilainya, sehingga ketika di akhir kita sudah punya gambaran aset itu jumlahnya segitu," jelasnya.

Terakhir, Nyoman juga menyoroti masih besarnya kesenjangan antara nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan hasil lelang aset rampasan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan sistem pengelolaan aset agar tujuan utama RUU Perampasan Aset, yakni memaksimalkan pemulihan aset negara, benar-benar dapat diwujudkan.

"Kerugiannya dikatakan besar, tetapi hasil lelang asetnya jangankan setengah, bahkan sempat sepersepuluh. Itu yang sering terjadi. Pelakunya terbukti, tetapi target aset yang bisa dikumpulkan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan," pungkasnya. (ujm/rdn)