Berita Terbaru

MKD Bangun Sinergi dengan Kepolisian, Dukung Penegakan Etik Anggota DPR

PARLEMENTARIA, Bandung – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memperkuat sinergi dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung melalui Kunjungan Kerja Spesifik di Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD, khususnya menjaga kehormatan serta keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

15 Juli 2026

Yahya Zaini Dorong BPOM Perkuat Pengawasan Industri Plasma Darah

Yahya Zaini Dorong BPOM Perkuat Pengawasan Industri Plasma Darah

PARLEMENTARIA, Jakarta– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat pengawasan terhadap industri plasma darah yang mulai berkembang di Indonesia. Menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi besar sehingga memerlukan pengawasan yang memadai untuk menjamin keamanan serta tata kelola industri.

Agung Widyantoro: Laporan Masyarakat Penting untuk Menjaga Marwah DPR RI

Agung Widyantoro: Laporan Masyarakat Penting untuk Menjaga Marwah DPR RI

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Agung Widyantoro mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi perilaku Anggota DPR RI dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran etik yang ditemukan. Menurutnya, partisipasi publik menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung tugas MKD menjaga kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI.

Komisi VIII Perkuat Fungsi Pengawasan melalui Pendalaman LKPP APBN 2025

Komisi VIII Perkuat Fungsi Pengawasan melalui Pendalaman LKPP APBN 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI mulai membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 bersama enam mitra kerja. Pembahasan tersebut difokuskan pada pendalaman hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara.

Reni Astuti Minta Kemendikdasmen Petakan Guru Bergaji Rendah

Reni Astuti Minta Kemendikdasmen Petakan Guru Bergaji Rendah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kesejahteraan guru dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Selain meningkatkan kompetensi dan memperluas program sertifikasi, pemerintah juga didorong memiliki basis data yang komprehensif mengenai guru yang masih menerima penghasilan di bawah standar kelayakan sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Netty: Program Kemendukbangga Harus Mudah Dipahami dan Tepat Sasaran

Netty: Program Kemendukbangga Harus Mudah Dipahami dan Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menekankan berbagai program yang diluncurkan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) harus disertai implementasi yang jelas, efektif, dan mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program pembangunan keluarga tidak ditentukan oleh banyaknya nama atau slogan, melainkan sejauh mana masyarakat memahami, merasa memiliki, dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Sistem Merit dan Manajemen Talenta Jadi Kunci Penguatan Reformasi Birokrasi

Sistem Merit dan Manajemen Talenta Jadi Kunci Penguatan Reformasi Birokrasi

PARLEMENTARIA, Jakarta -Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe menegaskan bahwa sistem merit dan manajemen talenta menjadi kunci dalam penguatan reformasi birokrasi. Taufan menegaskan penataan kedua aspek tersebut akan menentukan keberhasilan sistem kepegawaian nasional serta kualitas aparatur sipil negara (ASN). Maka, Taufan berpandangan bahwa Kementerian PANRB berperan sebagai konseptor berbagai kebijakan reformasi birokrasi, sedangkan implementasinya dijalankan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Gus Khozin: Efisiensi Anggaran Jangan Jadikan PPPK Korban

Gus Khozin: Efisiensi Anggaran Jangan Jadikan PPPK Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menjadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai sasaran efisiensi anggaran. Menurutnya, setelah diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN), hak PPPK, termasuk pembayaran gaji, wajib dipenuhi oleh pemerintah.

Calon Anggota KPI Ditantang Mampu Jaga Relevansi Lembaga di Era Platform Digital

Calon Anggota KPI Ditantang Mampu Jaga Relevansi Lembaga di Era Platform Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mendorong para calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk menunjukkan strategi menjaga relevansi lembaga di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan platform digital. Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat telah mengubah lanskap penyiaran nasional sehingga KPI dituntut mampu beradaptasi tanpa melampaui kewenangan yang diamanatkan undang-undang.

Netty Dorong Penguatan Program Keluarga untuk Cegah Stunting dan Kehamilan Tidak Diinginkan

Netty Dorong Penguatan Program Keluarga untuk Cegah Stunting dan Kehamilan Tidak Diinginkan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai penguatan ketahanan keluarga harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Karena itu, ia menegaskan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar mampu menjalankan berbagai program strategis, mulai dari pencegahan stunting hingga penurunan angka kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy).

Mandeg 18 Tahun, Baleg Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung di Periode Presiden Prabowo

Mandeg 18 Tahun, Baleg Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung di Periode Presiden Prabowo

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Iman Sukri menegaskan komitmen Baleg untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat pada DPR periode saat ini. Menurutnya, regulasi yang telah dibahas selama hampir dua dekade itu sudah saatnya disahkan menjadi undang-undang.

MKD DPR RI Bangun Sinergi dengan Kepolisian Dukung Penegakan Etik Anggota DPR