•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Data Ombudsman Harus Jadi Evaluasi Perbaikan Pelayanan Publik

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Data Ombudsman Harus Jadi Evaluasi Perbaikan Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menilai data Ombudsman RI mengenai tingginya laporan masyarakat di sektor agraria dan administrasi kepegawaian harus menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Aus mengatakan, berdasarkan data Ombudsman RI, sektor agraria masih menjadi substansi laporan masyarakat terbesar pada 2025 dengan 3.154 laporan. Sementara itu, administrasi kepegawaian berada di urutan berikutnya dengan 2.366 laporan.

15 Juli 2026

La Tinro La Tunrung Dorong Percepatan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

La Tinro La Tunrung Dorong Percepatan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kepastian status kepegawaian guru dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional. Karena itu, pemerintah didorong menyusun peta jalan yang jelas untuk mempercepat pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Reni Astuti Minta Evaluasi Efektivitas Anggaran Pendidikan Usai Capaian Numerasi Menurun

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Reni Astuti Minta Evaluasi Efektivitas Anggaran Pendidikan Usai Capaian Numerasi Menurun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti menyoroti efektivitas belanja pendidikan dalam pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran pendidikan harus diikuti dengan peningkatan capaian pembelajaran, terutama pada aspek literasi dan numerasi peserta didik.

Temuan Tiga Anjing Positif Rabies, Dwita Ria Minta Pengawasan Perdagangan Diperketat

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Temuan Tiga Anjing Positif Rabies, Dwita Ria Minta Pengawasan Perdagangan Diperketat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi meminta Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperketat pengawasan terhadap perdagangan anjing yang diduga untuk konsumsi. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan kesejahteraan hewan, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko penyebaran rabies.

Syarif Fasha: Opini WTP BIG dan BAPETEN Tak Boleh Tutupi Temuan yang Kerap Berulang

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Syarif Fasha: Opini WTP BIG dan BAPETEN Tak Boleh Tutupi Temuan yang Kerap Berulang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mempertanyakan makna opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama bertahun-tahun rutin disandang Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Ia bahkan mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak lagi memberikan opini tersebut kepada lembaga yang temuannya terus berulang setiap tahun.

Darmadi: Program Koperasi Besar, Dampak Ekonominya Mana?

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Darmadi: Program Koperasi Besar, Dampak Ekonominya Mana?

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengapresiasi capaian Kementerian Koperasi sepanjang 2025. Namun, ia menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat dan koperasi.

Komisi XII: Proyek OSS Tetap Jalan Meski Gagal Lelang 2025

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII: Proyek OSS Tetap Jalan Meski Gagal Lelang 2025

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon menyatakan proyek pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang gagal dilelang pada 2025 tidak serta-merta terhenti, karena sifatnya yang berjalan lintas tahun anggaran. Dony menjelaskan kegagalan lelang tersebut lebih disebabkan oleh persoalan waktu, mengingat anggaran untuk proyek itu baru disetujui pada pertengahan tahun anggaran berjalan.

Syarif Pasha Usul BIG dan BAPETEN "Adu Bosan" Demi Kemenkeu Cepat Buka Blokir Anggaran

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Syarif Pasha Usul BIG dan BAPETEN "Adu Bosan" Demi Kemenkeu Cepat Buka Blokir Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha meminta Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) lebih proaktif menyikapi anggaran yang masih diblokir Kementerian Keuangan. Pasalnya, kedua lembaga tidak cukup hanya menunggu pencairan, tetapi perlu secara rutin menyampaikan surat permohonan agar proses pembukaan blokir segera ditindaklanjuti.

Ahmad Safei Ungkap Ironi Wakatobi: Destinasi Prioritas, Konektivitas Tertinggal

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Ahmad Safei Ungkap Ironi Wakatobi: Destinasi Prioritas, Konektivitas Tertinggal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei mendesak Kementerian Perhubungan membenahi ketimpangan infrastruktur dan layanan transportasi laut di Sulawesi Tenggara. Menurutnya, kondisi di lapangan masih jauh dari target pemerintah dalam memperkuat konektivitas wilayah kepulauan.

Dony Maryadi: Sudah Saatnya Anggaran BKPM Disesuaikan dengan Target Investasi

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Dony Maryadi: Sudah Saatnya Anggaran BKPM Disesuaikan dengan Target Investasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon mempertanyakan langkah pemangkasan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang berlanjut hingga proyeksi Rp625 miliar pada 2027, di tengah target realisasi investasi yang justru terus dikerek naik. Hal itu disampaikan Dony usai memimpin Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Rabu (15/7/2026).

Legislator Minta Daftar Pemasok UMKM Program MBG Dibuka ke Publik

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Minta Daftar Pemasok UMKM Program MBG Dibuka ke Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat transparansi pelibatan pelaku UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kejar Ketertinggalan Global, DPR Persiapkan RUU Pusat Finansial

Ekonomi dan Keuangan15 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kejar Ketertinggalan Global, DPR Persiapkan RUU Pusat Finansial

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI menekankan sikap kehati-hatian yang tinggi dalam membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII). Langkah ini diambil guna memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar matang secara substansi.