Berita Terbaru

Bahas RUU Perampasan Aset, Hinca Panjaitan Soroti Dugaan Penyimpangan Bisnis di BUMN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyerap masukan perihal bagaimana mekanisme perampasan aset dalam bisnis yang terkait dengan BUMN. Sebab, menurutnya, terdapat beberapa bisnis BUMN yang sudah berjalan selama ini, tetapi ternyata diduga terjadi penyimpangan bersifat pidana pada sebagian transaksinya.

Tarif Lepas Status WNI Naik, Legislator: Harusnya Fokus Kenapa Banyak Warga yang Ingin Lepas Kewarganegaraan

Tarif Lepas Status WNI Naik, Legislator: Harusnya Fokus Kenapa Banyak Warga yang Ingin Lepas Kewarganegaraan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti kebijakan Pemerintah mengenai aturan pengenaan tarif Rp 5 juta bagi WNI yang ingin melepas kewarganegaraan. Menurutnya, Pemerintah seharusnya fokus pada fenomena banyaknya warga yang ingin melepas status WNI, bukan soal administrasinya.

Pansus DPR Tegaskan RUU Daerah Kepulauan Penting Wujudkan Keadilan Pembangunan

Pansus DPR Tegaskan RUU Daerah Kepulauan Penting Wujudkan Keadilan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Batam – Ketua Tim Kunjungan Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI T.A Khalid menegaskan pembentukan RUU Daerah Kepulauan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan keadilan pembangunan bagi wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda dengan daerah daratan. Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan agar potensi kemaritiman Indonesia dapat dikelola secara optimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan.

Pansus DPR Optimistis RUU Daerah Kepulauan Rampung Tahun Ini

Pansus DPR Optimistis RUU Daerah Kepulauan Rampung Tahun Ini

PARLEMENTARIA, Batam – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat kewenangan daerah kepulauan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.

Heri Gunawan Pertanyakan Pengawasan ATR/BPN terhadap HGU Terlantar PT DGS

Heri Gunawan Pertanyakan Pengawasan ATR/BPN terhadap HGU Terlantar PT DGS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan mempertanyakan pengawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terhadap Hak Guna Usaha (HGU) terhadap HGU Terlantar PT Dwi Daya Gunasuling (DGS) di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Pasalnya, HGU seluas sekitar 7.797 hektare yang disebut terlantar tersebut, dibebani hak tanggungan sebagai jaminan kredit senilai total Rp210 miliar.

Akses KIW Tersendat, Komisi VII Soroti Pentingnya Konektivitas Industri

Akses KIW Tersendat, Komisi VII Soroti Pentingnya Konektivitas Industri

PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan pentingnya pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri sebagai umbrella law (payung hukum tunggal) guna mengurai berbagai hambatan investasi dan perizinan yang selama ini dihadapi oleh para pelaku usaha di daerah.

Chusnunia: Birokrasi Pertanahan Masih Jadi Kendala Investasi Kawasan Industri

Chusnunia: Birokrasi Pertanahan Masih Jadi Kendala Investasi Kawasan Industri

PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi pertanahan serta sinkronisasi hilirisasi produk lokal guna memperkuat iklim investasi dan daya saing kawasan industri nasional. Hal tersebut terungkap dalam rangkaian kunjungan kerja lapangan Panja Komisi VII DPR RI ke Millennium Industrial Estate, Tangerang, Banten, Senin (20/7/2026).

BKSAP Tekankan Ratifikasi Perjanjian Internasional Harus Perkuat Lapangan Kerja

BKSAP Tekankan Ratifikasi Perjanjian Internasional Harus Perkuat Lapangan Kerja

PARLEMENTARIA, Tangerang - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Ketua Panja Diplomasi Parlemen untuk Perjanjian Perdagangan Internasional (DPPI), Ravindra Airlangga, menegaskan bahwa setiap perjanjian perdagangan internasional yang akan diratifikasi Indonesia harus dikaji secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan potensi surplus perdagangan, tetapi juga dampaknya terhadap kepentingan nasional.

Benur Diselundupkan, Legislator Siapkan Tata Kelola Baru